Kedaulatan Rakyat di Tengah Fenomena Demokrasi Brutal alias Tuna Adab

Kedaulatan Rakyat di Tengah Fenomena Demokrasi Brutal alias Tuna Adab

1453
Diskusi Kebangsaan: “Menorehkan Sejarah Baru Indonesia dalam Pilkada 2018 serta Pemilu 2019”, Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 7/5/2018 (ist)

Jakarta, BatakToday

Gerakan Daulat Desa (GDD) bekerjasama dengan Komunitas Masyarakat IT (KomIT) dan Jaringan Masyarakat Muslim Membangun (JM3) menggelar diskusi solutif dalam bentuk diskusi panel, dengan tema “Menorehkan Sejarah Baru Indonesia dalam Pilkada Serentak 171 Daerah 2018 serta Pemilu (Pileg dan Pilpres) Serentak 2019” dan sub tema yang dikaitkan dengan semangat kedaulatan rakyat, yakni “Bangkitnya Kedaulatan dan Martabat Rakyat dalam Demokrasi Pancasila”, di Gedung Joang ’45, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa 7/5/2018.

Dengan memilih momentum Hari Pendidikan Nasional tanggal 02 Mei yang lalu dan Hari Kebangkitan Nasional yang akan diperingati 20 Mei nanti, panitia menghadirkan tokoh-tokoh nasional sebagai pembicara dan penanggap, serta dihadiri oleh sejumlah aktivis, para penggiat informatika, tokoh-tokoh daerah, dan masyarakat umum.

Disebutkan, bahwa diskusi ini secara khusus untuk menyikapi fakta- fakta yang berkembang menjadi fenomena berdemokrasi di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat. Fenomena yang berkembang saat ini dalam penilaian panitia bersama adalah praktek “Demokrasi Brutal alias Tuna Adab.”

Beberapa indikator yang cukup signifikan terhadap fenomena ini adalah prediksi besarnya jumlah golput dalam pilkada serentak 2018, merebaknya politik uang, berkembangnya hoax dan ujaran kebencian, teror dan premanisme pilkada, serta potensi dominasi generasi milenial sebagai pemilih dengan persentase terbesar pada Pileg dan Pilpres 2019.

GDD sendiri berkeyakinan bahwa “daulat rakyat” bisa diwujudkan jika 74.910 desa di Nusantara dapat berdaulat.

“Dalam perjalanan ini pula, tidak asing bagi kita, bahwa letupan-letupan tahun politik 2018 dan 2019, semakin hari semakin menjadi-jadi di tengah-tengah kehidupan berbangsa dan bernegara. Semakin terasa, ketika para calon kepala daerah di 171 kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia sedang dalam proses penyelenggaraannya,” sebut GDD dalam relis yang diterima BatakToday.

Hal di atas mendorong GDD untuk melakukan perjalanan menemui para tokoh bangsa sebagai bentuk konsolidasi terkait kondisi bangsa. Pertemuan demi pertemuan digelar, khususnya bersama tiga tokoh yang disebut sebagai tokoh berpengaruh bangsa ini, yakni KH. Salahuddin Wahid (tokoh NU), Buya Syafi’i Ma’arif (tokoh Muhammadiyah), dan Prof. Mahfud MD (tokoh KAHMI), yang selanjutnya hadir dalam diskusi ini.

Dalam diskusi ini disimpulkan, bahwa idealnya demokrasi bangsa Indonesia diilhami oleh nilai-nilai yang bersifat adi luhung, yang berasal dari adat istiadat yang tersebar di seluruh desa di pelosok Nusantara, yang kemudian terbungkus indah dan rapi dalam sila-sila Pancasila. Namun faktanya, fenomena  di atas cenderung mendorong berkembang biaknya potensi kekacauan praktek demokrasi bangsa Indonesia.

Dalam diskusi ini diurai satu persatu isu-isu kekinian, diantaranya tentang golput, politik uang, teror, hoax, dan ujaran kebencian, generasi milenial minim empati, dan era pasca kebenaran (post truth era).

Baca juga: Catatan dari Diskusi Kebangsaan “Menorehkan Sejarah Baru Indonesia dalam Pilkada Serentak…

Juga diungkap, kurangnya rujukan masyarakat pada fakta adalah praktik sosial yang punya kaitan struktural dengan ketidakpercayaan pada media sebelum era media sosial saat ini, yang juga telah dikuasai oleh kapitalis dan oligarki yang tak kurang mempermainkan fakta.

Kurangnya acuan pada fakta dalam mengambil pilihan politik juga adalah penanda praktik sosial masyarakat yang nyaris sepenuhnya juga asing dari teori tentang visi masyarakat yang progresif dan ilmiah – karena terus dilarang dan dipinggirkan. Praktik sosial di tingkat massa yang asing dari teori mengarahkan mereka pada rujukan memahami realitas pada jenis-jenis kebenaran yang tidak membutuhkan fakta dan pembuktian ilmiah.

Aneka ragam penjelasan “cocokologi” yang terus berevolusi bahkan di era teknologi informasi. Misal, yang marak kita lihat adalah otak-atik-gathuk presentasi angka-angka seperti 411 dan 212 yang disebarkan lewat meme, atau aneka analogi yang tidak mementingkan konteks dan logika. Lebih jauh lagi adalah ketika hal kebenaran atau kebaikan ditentukan hanya oleh dicintai/disukai atau sebaliknya, salah adalah karena dibenci.

Keseluruhan fakta seperti diuraikan di atas adalah keniscayaan yang wajib disikapi secara serius dan terorganisir. Berkembangnya politik post-truth juga tidak bisa dilepaskan dari kegagalan institusi  atau  organisasi politik dalam meyakinkan publik tentang permasalahan- permasalahan tertentu yang tengah menjadi isu-isu besar dalam masyarakat.

Hidup bersama dalam rumah Indonesia yang mengalami fenomena “demokrasi brutal” atau demokrasi “tuna adab” (meminjam istilah Buya Syafi’i Ma’arif) diuraikan, pada gilirannya menjadi ancaman terhadap bangunan kebangsaan kita. Dan, disinilah peran penting negara melalui para wakil rakyat sesungguhnya dibutuhkan.

Politik “post truth era” yang hadir berlatar kehidupan berbangsa di era globalisasi yang sarat informasi multi nilai melalui penggunaan internet niscaya akan merusak sendi-sendi hidup bersama dalam bangunan kebangsaan kita jika tidak dilengkapi (didasari) oleh perangkat moral atau kebajikan tertentu yang sesuai dengan tujuan dan falsafah negara sebagaimana tertuang dalam UUD NRI 1945.

“Oleh sebab itulah, pada hari ini kami hadir bersama mereka-meraka yang tergolong para tauladan dan sekaligus “Panglima Moral Bangsa” seperti Gus Solah, Buya Syafii Ma’arif, HS Dhillon, Mafhud MD, Muldoko, dan tokoh lain serta para aktivis, dan perwakilan daerah serta perwakilan organisasi kemasyarakatan lain yang diharapkan bersama teman-teman media dapat mendukung terciptanya kondisi penyelenggaraan pesta demokrasi yang lebih beradab dan dapat menggembirakan bagi rakyat semesta. Pada gilirannya acara ini diharapkan dapat menjadi “Toa Raksasa Nusantara,” menjadi gong kebajikan untuk Nusantara seluas-luasnya,” sebut panitia diskusi.

Bagi GDD, JM3, dan KomIT, kegiatan ini menjadi momentum awal gerakan menjaga bangunan kebangsaan kita berbasis adat istiadat dari seluruh desa-desa di nusantara yang dibungkus dengan keimanan dan ketakwaan (imtak) sebagai garda moral sesuai perkembangan zaman yang terbingkai oleh kemajuan media teknologi informasi dan komunikasi. Ini terselenggara di bulan Mei, mengingat kita kembali, bahwa di bulan ini (20 Mei), kebangkitan nasional bukanlah sekedar seremoni dan basa-basi, melainkan kebangkitan dalam arti sebenar. Kebangkitan penuh solusi atas evaluasi terhadap kondisi terkini demokrasi dan pembangunan mentalitas bangsa.

Acara ini, sedemikian rupa, dijadikan sebagai “induk momentum awal” yang akan diikuti oleh turunan kegiatan yang lebih kongkrit secara bertahap dan terpadu ke seluruh pelosok nusantara melalui elemen-elemen atau jejaring GDD, JM3, maupun KomIT. Harapan dari terselenggaranya kegiatan-kegiatan itu nantinya, agar para penyelenggara dan pemegang kekuasaan baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dapat segera memberi dukungan positif atas muatan makna/tujuan yang diinginkan dari ketiga unsur lembaga  penyelenggara acara ini.

Dalam relisnya juga disebutkan, bahwa adalah kewajiban bersama untuk menuntut negara agar dapat menghadirkan demokrasi yang menggembirakan rakyat, karena sesungguhnya gudang gagasan itu sendiri ada pada diri rakyat Indonesia. Dalam praktek keseharian, ketika negara hadir dengan mengedepankan suara rakyat, maka bangsa kita sedang mewujudkan kedaulatan rakyat itu sendiri. (rel/ajvg)