“Keluarkan Segera Tanah Adat dari Konsesi TPL, Hentikan Intimidasi-Kekerasan&Kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat”

“Keluarkan Segera Tanah Adat dari Konsesi TPL, Hentikan Intimidasi-Kekerasan&Kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat”

2284

Medan, BatakToday

Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla yang menaruh perhatian serius terhadap pengembangan kawasan Danau Toba, merupakan momentum dan titik balik penting untuk melakukan restorasi terhadap kehancuran sosial dan ekologi di kawasan Danau Toba.

Pasca kunjungan kerja Presiden Jokowi beberapa hari yang lalu, dan juga sebelumnya kunjungan Wapres Jusuf Kalla, 5 (lima) organisasi, institusi dan komunitas yang selama ini peduli dan bekerja di Kawasan Danau Toba, baik dalam bentuk pendampingan masyarakat, maupun penelitian, melakukan pertemuan di Sekretariat BAKUMSU, Jl. Setia Budi Komplek Griya Pertambangan No. A7, Medan, Selasa (23/8/2016).

Kelimanya adalah Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, Lembaga Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat Sumatera Utara (BAKUMSU), Hutan Rakyat Institute (HaRI), dan Justice Peace & Integrity of Creation (JPIC) Kapusin Medan.

Dalam pertemuan dengan thema “Keluarkan Segera Tanah Adat Dari Wilayah Konsesi PT Toba Pulp Lestari (TPL),  Dan Hentikan Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Adat” ini disebutkan, bahwa dalam 3 dekade terakhir, sejak akhir 1980-an, Kawasan Danau Toba menjadi lokasi konsesi industri ekstraktif PT Toba Pulp Lestari (TPL), yang sebelumnya menggunakan bendera PT Inti Indorayon Utama (IIU).

Selama ini aktivitas TPL, juga ketika menggunakan nama Inti Indorayon Utama, mendapat sorotan keras bukan hanya dari masyarakat lokal, tetapi juga dari dunia internasional.

Kehancuran kehidupan sosial, lingkungan dan tutupan hutan yang parah di sekitar kawasan itu mendapat sorotan, sejak beroperasi tahun 1989 yang silam.

Sumatera Utara, khususnya kabupaten-kabupaten di Kawasan Danau Toba atau lebih dikenal dengan Tanah Batak, merupakan daerah penyumbang angka konflik kehutanan, pertanahan, dan persoalan kerusakan lingkungan sepanjang tahun akibat kehadiran TPL.

Sesuai data yang dicatat oleh kelima organisasi/institusi/komunitas ini, terdapat 11 kasus komunitas masyarakat adat yang hingga saat ini sedang berkonflik, akibat pemberian konsesi kepada TPL (juga disebut TobaPulp) dengan luasan sekitar 25.000 hektar.

Seluruh kasus yang timbul, sebelumnya sudah dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sebagai pemberi konsesi kepada TobaPulp.

11 (sebelas) komunitas masyarakat  adat  yang berkonflik, terdiri dari 4.000 Kepala Keluarga atau sekitar 15.955 jiwa, yaitu masyarakat Pandumaan dan Sipituhuta, Nagahulambu,  Turunan Ama Raja Medang Simamora-Aek Lung, masyarakat Matio, Turunan Op. Ronggur Simanjuntak/Op Bolus Simanjuntak, Turunan Op. Pagar Batu/Op. Diharbangan Pardede dan Raja Pangumban Bosi, Tukko Nisolu, Sirambe-Nagasaribu, dan Sihas Dolok I-Simataniari-Sionomhudon (Sionom Hudon Utara-Sionom Hudon Timur I dan II).

Dari perhitungan valuasi ekonomi yang dilakukan bersama masyarakat, kelima kelompok di atas menyebut potensi kerugian masyarakat yang ditimbulkan oleh konflik tenurial (lahan) di tanah seluas 25.000 hektar tersebut diperkirakan sebesar Rp 132 Milyar per tahun.

Kasus-kasus ini mendesak untuk diselesaikan karena eskalasi konflik yang tinggi, dimana hingga saat ini masih berlangsung intimidasi, kekerasan dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat tersebut.

Disamping itu, perekonomian mereka menjadi terganggu akibat sumber mata pencahariannya dikuasai oleh TPL. Dalam hal ini perempuan merupakan pihak yang paling rentan menjadi korban, baik mengalami kekerasan maupun dalam mengatasi keterpurukan ekonomi keluarga.

Kelima kelompok dalam pertemuan ini, sepakat menyampaikan apresiasi atas sikap pemerintah di level pusat dan daerah menyangkut keberadaan PT. Toba Pulp Lestari (TPL), belakangan ini.

Di level nasional, kelompok ini mengapresiasi pernyataan Presiden Joko Widodo untuk mempertimbangkan dan mengevaluasi keberadaan TPL.

Juga mengapresiasi Menko Maritim Luhut Panjaitan, dengan pernyataannya yang menyebutkan kehadiran TPL hanya memberikan nilai tambah 2 kali, tetapi kerusakan yang ditimbulkan 16 kali.

Kemudian di level provinsi, juga diapresiasi desakan untuk mengaudit dan mengevaluasi, serta mencabut izin TPL oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara yang gaungnya semakin menguat.

Dan apresiasi untuk para pihak di Kabupaten Humbang Hasundutan, yang dalam pertemuan antara Pemkab, Polres, dan Kejari dengan 17 perusahaan mitra TPL, telah dibuat kesepakatan untuk melarang truk logging mitra TPL melintas di wilayah Kabupaten Humbahas.

Disampaikan juga apresiasi atas berbagai bentuk penolakan terhadap operasional TPL dari masyarakat dan organisasi masyarakat sipil di Sumatera Utara.

Sehubungan dengan itu, dalam pertemuan yang diselenggarakan di Sekretariat BAKUMSU hari ini, Selasa (23/8/2016), kelima kelompok ini sepakat untuk menyampaikan pernyataan sikap atas keberadaan PT Toba Pulp Lestari atau TobaPulp di Kawasan Danau Toba atau Kawasan Tanah Batak.

Pertama, meminta Pemerintah cq Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk segera mengeluarkan seluruh wilayah adat yang berada di areal konsesi PT TPL, terutama di 11 wilayah komunitas adat di Tanah Batak, yang mengalami konflik.

Selanjutnya memastikan wilayah adat tersebut dikembalikan kepada masyarakat adat melalui proses yang melibatkan komunitas masyarakat adat di dalamnya, sebagaimana dimaksudkan dalam Putusan MK No. 35-PUU/2012, bahwa hutan adat adalah hutan yang berada di wilayah masyarakat adat.

Dan yang kedua, agar menghentikan segala bentuk intimidasi, kekerasan, dan kriminalisasi ketika masyarakat memperjuangkan hak-haknya. Serta memberikan sanksi yang tegas kepada aparat penegak hukum yang melakukan kekerasan, intimidasi, dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat, sesuai dengan amanat Presiden Joko Widodo, bahwa tidak akan ada lagi kriminalisasi terhadap masyarakat adat.

Dengan demikian Kepolisian Republik Indonesia harus menghentikan semua proses hukum terhadap masyarakat adat, khususnya yang berkaitan dengan kehadiran PT Toba Pulp Lestari.

Dalam rilis berita yang diterima disebutkan, pernyataan sikap ini disampaikan bersama melalui masing-masing perwakilan dalam pertemuan ini, yaitu Sekretaris Eksekutif KSPPM Suryati Simanjuntak, Sekretaris Eksekutif BAKUMSU Manambus Pasaribu, Ketua BPH AMAN Tano Batak Roganda Simanjuntak,  Sekretaris Pengurus HaRi Saurlin Siagian, dan Direktur JPIC Kapusin Pastor Hilarius Kemit. (rel/ajvg)

Foto:

Pertemuan pasca kunjungan kerja Presiden Jokowi, yang diselenggarakan KSPPM, BAKUMSU, AMAN Tano Batak, HaRI, dan JPIC Kapusin Medan, sehubungan keberadaan PT Toba Pulp Lestari di Kawasan Danau Toba, di Sekretariat BAKUMSU, Jl. Setia Budi Komplek Griya Pertambangan No. A7, Medan, Selasa 23/8/2016 (ist)