oleh

“Kembali” Hadir Menjaga Bangsa dan Negara

Ketika hari Senin (21/11) yang lalu, Kapolda Jaya mengeluarkan Maklumat Nomor 4/XI/2016 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum, publik langsung menghubungkannya dengan ‘rencana’ demonstrasi 25 Nopember (2511) yang kemudian kabarnya batal dan bergeser ke tanggal 2 Desember (212).

Tersebar kabar sebelumnya, aksi unjuk rasa ini ‘masih’ terkait kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, walaupun dia telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Maklumat Kapolda Jaya ini, seperti biasa, menimbulkan pro dan kontra. Nada kontra terdengar dari penyelenggara demo dan beberapa penggiat ‘pro’ demokrasi, yang secara umum menganggap maklumat ini berlebihan, karena UU yang ada telah mengamanatkan dan mengatur kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum. Dari sisi lain nada pro, keluar dari ‘pro’ demokrasi lainnya, yang menitikberatkan pada ‘pro’ kebangsaan dan kebhinekaan. Masing-masing dengan nilai kebenaran yang diyakininya.

Dalam maklumat itu, kembali ditegaskan, bahwa menyatakan pendapat di muka umum harus sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang dilengkapi dengan detil mana yang boleh dan tidak. Adakah yang salah dengan isi maklumat ini?

Berbagai pernyataan sehubungan demo 2511 yang bergeser ke 212, silih berganti dikeluarkan para pengawal negeri ini, baik dari TNI, POLRI, termasuk menteri, dan bahkan Presiden Joko Widodo. Para politisi senior juga ‘banyak’ yang berbicara tentang demo ini. Sebagian mengekspresikan agar demo itu ‘tiada’, dan sebagian lagi mau permisif, yaitu boleh demo dengan ‘syarat’.

Pihak yang berencana demo, termasuk mereka yang ‘pro’ demo, juga merespon terbitnya maklumat dan pernyataan-pernyataan tentang demo ini,  ada yang keras, pun lembut.

Maklumat ini boleh dikatakan sebagai turunan dari kebijakan yang terkandung dalam pernyataan-pernyataan penjaga negeri. Menjadi catatan bahwa maklumat ini adalah ekspresi dari ‘keinginan’ Negara untuk hadir dan memastikan demo 2511 atau 212 tidak membawa sesuatu yang buruk terhadap kebangsaan dan kebhinekaan.

Meski dengan tetap pada azas praduga tak bersalah untuk demo tersebut, tetapi terlihat jelas keinginan Negara untuk melindungi anggota masyarakatnya dari potensi gangguan keamanan, termasuk dalam menjalani kehidupan dan aktivitas sehari-hari.

Melindungi, terutama warga yang tinggal maupun ‘lalu-lalang’ di Kota Jakarta sebagai jantung negeri ini. Dan termasuk juga untuk mencegah penularan masalah ke seantero Negeri, menjamin keberlangsungan NKRI Tercinta. Sederhana, bukankah lebih baik mencegah daripada mengobati?

Menjadi pertimbangan, menyampaikan pendapat di muka umum itu penting, tetapi Sang Nakhoda sedang berpikir dan bersikap, bahwa lebih penting untuk memilih menyelamatkan Bangsa dan Negara, menghindari karang yang dapat menghancurkan atau menenggelamkan bahtera NKRI.

Sebagai kata kunci, NAWA CITA, pada butir pertamanya menyebutkan, “Menghadirkan kembali Negara untuk melindungi segenap Bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh Warga Negara.” (* * *)

News Feed