oleh

Kemenko Polhukam Cek Perlindungan HAM di Kota Medan

Medan, BatakToday

Pelaksanaan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat/pegawai seperti yang dimaksud dalam program Peartauran Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) di Sumatera Utara dan Kota Medan, dicek Asisten Deputi Pemajuan dan Perlindungan HAM Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Kemanan Republik Indonesia, A Hafil Fuddin SH SIP MH, Kamis (3/3).

Peninjauan dilakukan dengan mengunjungi Balai Kota Medan dan diterima oleh Asisten Pemerintahan Umum, Musadad mewakili Wali Kota.

Didampingi Kabid Pemajuan HAM Farid SH MH dan seorang staf Udo N Sinulingga, Hafil menjelaskan, kunjungan ini adalah untuk memantau sinkronisasi dan harmonisasi tentang peraturan dan kebijakan dari pusat di daerah, dan melihat ke daerah bagaimana pelaksanaan peraturan Presiden nomor 75/2015 tentang rancangan aksi nasional hak asasi manusia (RAN-HAM) Indonesia yang merupakan kelanjutan dari Peraturan Presiden RI nomor 23/2011.

Menurutnya, setelah melihat dan mendengar masukan sejumlah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Kota Medan sudah melaksanakan hak-hak dasar yang ada didalam rencana aksi nasional tersebut. Menurutnya Pemko Medan sudah melaksanakan 10 hak dasar yang ada dalam rencana aksi nasional serta implementasinya sudah dilaksanakan dengan baik.

“Inilah yang akan kita lihat, sehingga ke depan Kota Medan secara penuh dapat melaksanakan peraturan tersebut diatas,” ujar Hafil Fuddin.

Dari laporan sejumlah pimpinan SKPD di Pemerintah Kota Medan, sejak mulai dari Januari tahun ini telah aktif kembali mengimplementasikan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat/pegawai seperti yang telah tercantum dalam peraturan Presiden nomor 75/2015.  Meski diakui, tahun belakangan ini sempat vakum. Saat ini setiap tindakan hukum pemerintah daerah di dalam pembuatan undang-undang maupun pembinaan para pedagang selalu berpedoman kepada HAM. Melibatkan Komnas HAM dalam suatu tindakan, seperti penertiban pedagang atau pembebasan lahan, yang selalu berpedoman perspektif HAM. Hal ini cukup baik dan suatu terobosan.

Musadad mengatakan, berdasarkan tujuan pembangunan, maka hak asasi manusia harus menjadi dasar-dasar moral pembangunan. Oleh karenanya arah kebijakan dan program pembangunan kota selalu mempertimbangkan dimensi HAM yang harus tetap dilindungi.

Contohnya, pada pembangunan berbagai infrastruktur kota, hak-hak disabilitas tetap harus dipenuhi. Dalam penataan kota, serta penataan pedagang kaki lima, harus mengutamakan pendekatan persuasif.

“Jadi untuk kepentingan pembangunan, semuanya harus mempertimbangkan hak-hak dasar masyarakat, juga termasuk dalam pembebasan lahan. Untuk itulah arah kebijakan pembangunan kota selalu diupayakan memiliki perspektif hak asasi manuasia. Untuk meperkuat pemahaman aparatur terhadap perlindungan HAM, perlu dilakukan berbagai diklat dan penyuluhan,” ujar Musadad.

Musadad berharap dari kunjungan Asisiten Deputi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan RI beserta staf, akan membawa citra yang baik bagi Kota Medan. Sekaligus dapat meningkatkan pemahaman dan perspektif HAM di Kota Medan, baik itu pembuatan peraturan dan perundang-undangan, serta dalam hal tindakan. Sehingga kedepannya, perpsektif HAM di Kota Medan dapat dilaksanakan sepenuhnya, dan rencana aksi nasional RAN-HAM dapat terwujud. (AFR)

Foto:

Asisten Pemerintahan Umum Pemko Medan, Musadad mewakili Wali Kota, menyerahkan cendera mata kepada Asisten Deputi Pemajuan dan Perlindungan HAM, Kemenko Polhukam RI, A Hafil Fuddin SH SIP MH, Balai Kota Medan, Kamis 3/3/2016 (afr/bataktoday)

News Feed