oleh

Kepala Desa Wajib Pajang Poster Rencana dan Realisasi Dana Desa

Majalengka, BatakToday –

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas, Kepala dan perangkat desa diwajibkan memasang poster rencana pembangunan desa dan realisasi penggunaan dana desa. Hal tersebut ditegaskan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Putro Sandjojo saat berdialog dengan Kepala dan Bendahara Desa se-Majalengka di Graha Sindang Kasih Majalengka, Kamis (22/12/2016).

“Yang belum melaksanakan itu, secepatnya buatkan poster yang besar (rencana pembangunan desa dan realisasi dana desa), paling sedikit pasang di kantor desa, kalau bisa pasang juga di tempat-tempat keramaian. Yang sudah punya website, pasang di website,” tegasnya.

Menteri Eko menekankan, hal tersebut adalah wujud transparansi dan akuntabilitas dana desa, agar diketahui dan mudah diawasi oleh masyarakat desa. Meski demikian, ia juga tetap memperjuangkan hak kepala desa agar tidak dikriminalisasi. Sebab ia pernah mendapat laporan adanya kriminalisasi terhadap kepala desa, mengingat besarnya dana yang dikelola oleh desa.

“Soal ini saya sudah bicara dengan Kapolri, bahwa jika desa ada kesalahan administrasi tapi tidak korupsi, maka tidak dikenakan sanksi secara hukum. Tapi syaratnya harus transparan,” ujarnya.

Menteri Eko juga mengingatkan agar dana desa harus digunakan sesuai prioritas dan kebutuhan desa, agar memiliki daya ungkit bagi perekonomian desa.

“Kalau untuk membangun BUMDes boleh. Dan kita juga menyarankan buat sarana olahraga maksimal Rp 50 juta. Karena ini penting untuk mempertahankan kebersamaan dan kekeluargaan masyarakat di desa,” ujarnya.

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA DESA. Presiden Joko Widodo meneliti rincian penggunaan Dana Desa yang ditampilkan secara transparan saat melakukan peninjauan di Desa Sumurgeneng, Kecamatan Tasikharjo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Senin (28/11/2016) lalu. (Foto: OJI)
TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS DANA DESA. Presiden Joko Widodo meneliti rincian penggunaan Dana Desa yang ditampilkan secara transparan saat melakukan peninjauan di Desa Sumurgeneng, Kecamatan Tasikharjo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Senin (28/11/2016) lalu. (Foto: OJI)

Menteri Eko memengungkapkan, dana desa Tahun 2015 hanya mampu terserap sebesar 80 persen. Namun hal tersebut telah mampu memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi desa. Bahkan di Kabupaten Morowali, ada desa yang peningkatan ekonominya melonjak tinggi hingga 60 persen berkat dana desa. Besarnya dampak pemanfaatan dana desa untuk peningkatan ekonomi di pedesaan menjadi alasan utama meningkatnya pagu dana desa dari Rp 20,7 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 46,9 triliun di tahun 2016, dan diproyeksikan akan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

“Hingga Oktober 2016 , pertumbuhan ekonomi negara naik menjadi 5,3 persen. Pertumbuhan ekonomi desa rata-rata di atas 9 persen. Jadi desa masih menyumbangkan pertumbuhan ekonomi negara yang cukup signifikan,” ujarnya.

Sementara itu Anggota III BPK RI, Eddy Mulyadi Soepardi menjelaskan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ingin memastikan bahwa program dana desa berjalan dengan baik dan lancar. Dana desa sudah mulai dianggarkan pada tahun 2015 dan akan meningkat terus hingga tahun 2019. Selain dana desa, desa juga mengelola dana dari sumber lain, diantaranya Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten/kota.

“Pengelolaan uang desa harus transparan. Hati-hati! Jadi kalau kita bicara uang negara tidak ada yang terlewat diperiksa, karena semua harus dipertanggungjawabkan  sesuai aturan. Tugas desa hanya menghabiskan uang sesuai kebutuhan rakyatnya, tentunya yang produktif,” ujarnya.

Terkait pendamping desa,  Eddy mengaskan bahwa pendamping desa tidak memiliki hak untuk mengintervensi penggunaan dana desa. Pendamping desa hanya memiliki tugas untuk melakukan fasilitasi dan mengingatkan perangkat desa.

“Namun jika tidak didengarkan, maka pendamping desa tidak memiliki hak memberikan sanksi,” ujarnya. (marc)

News Feed