oleh

Kesadaran Warga Sumut Bayar Pajak Rendah

Medan, BatakToday

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumut I Mukhtar mengatakan kemauan warga Sumut untuk menyetorkan pajak masih rendah. Terbukti, hingga November 2015 realisasi penerimaan pajak di Kanwil DJP Sumut I masih 57 persen, dan Kanwil DJP Sumut II masih 55 persen.

“Padahal potensi pajak di Sumut sangat besar, baik untuk pajak badan maupun perseorangan,” ujar Mukhtar saat Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menyampaikan SPT Pembetulan di lantai 8 Kanwil DJP Sumut I, Senin (9/11/2015). Padahal, lanjutnya, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang penghapusan sanksi tunggakan pajak yang memudahkan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.

Mukhtar berharap dengan langkah yang dilakukan Plt Gubernur untuk pembetulan SPT menjadi contoh bagi pejabat maupun warga Sumut. “PMK 91 ini hanya berlaku di tahun 2015, jadi 2016 tidak akan ada penghapusan sanksi lagi,” ujarnya.

Mengingat potensi pajak di Sumut begitu besar, Mukhtar berharap akan ada dukungan dari pemerintah provinsi untuk mensosialisasikannya, karena dari penerimaan pajak di daerah akan dikembalikan ke daerah sebesar 20 persen. Dengan kata lain, lanjutnyan penerimaan pajak akan berdampak kepada pembangunan daerah.

Menanggapi hal ini, Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi menyampaikan harapannya agar kepala daerah kabupaten/kota yang juga hadir pada kesempatan itu melakukan sosialisasi di daerah masing-masing. “Kondisi kita hari ini secara nasional 74 persen pendapatan diperoleh dari pajak. Berbeda dengan tahun 70-an yang mengandalkan migas. Ini menunjukkan bahwa Indonesia menuju negara yang mandiri, negara yang bertumpu pada kekuatan sendiri,” ujarnya. Namun, lanjut Erry, kontribusi pajak terhadap pendapatan negara harus diimbangi dengan pelayanan yang semakin baik.

Menurut Erry, meskipun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun pemerintah kabupaten/kota mengelola berbagai jenis pajak daerah sebagai sumber pendapatan daerah, namun secara umum komponen utama pendapatan daerah masih didominasi transfer dana dari pemerintah pusat yang bersumber dari penerimaan pajak-pajak pusat, yakni Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Bagi Hasil Pajak dan dana transfer lainnya. Untuk itu, lanjut Erry, menjadi kewajiban seluruh stakeholder, diantaranya pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong peningkatan penerimaan pajak.

Pada kesempatan itu, Tengku Erry Nuradi menyampaikan SPT pembetulan miliknya yang diterima langsung oleh Kepala Kanwil DJP Sumut I Mukhtar didampingi Kepala Kanwil DJP Sumut II Yunirwansyah. Mukhtar menyerah bukti tanda terima pelaporan SPT Pembertulan tersbut kepada Plt Gubernur Sumut. (AFR)

Keterangan Foto:

Kepala Kanwil DJP Sumut I Mukhtar menerima SPT pembetulan dari Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi di Kantor Kanwil DJP Sumut I Medan, Senin (9/11).

News Feed