oleh

Kesbangpolinmas: Pelaksanaan Tes Urine Harus Inisiatif DPRD Siantar

Pematangsiantar, BatakToday

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan  Perlindungan Masyarakat (Kesbangpolinmas) Kota Pematangsiantar, Ruspina Sari Siregar mengatakan, SKPD yang dipimpinnya tidak mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan tes urine bebas narkotika untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Siantar.

Ruspina menyebutkan, kegiatan tersebut tidak tercantum dalam program kerja Kesbangpolinmas di tahun 2016.

“Karena bukan program kerja, maka tidak ada wewenang, dan anggaran Kesbangpolinmas menyelenggarakan tes urine untuk anggota DPRD Siantar di tahun 2016 ini,” ucap Ruspina saat ditemui BatakToday di ruang kerjanya, Rabu (28/9).

Dijelaskannya, sesuai kebijakan pemerintah Republik Indonesia mewujudkan Indonesia bebas narkotika, tahun 2016, yang dapat dilakukan Kesbangpolinmas adalah melaksanakan tes urine terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) pemerintah kota Pematangsiantar.

“Kalau tes urine ASN pemko Siantar sudah menjadi program Kesbangpolinmas. Dan bulan April yang lewat sudah diselenggarakan,” tegasnya.

Dia berpendapat, bila tes urine ingin dilaksanakan tahun ini, haruslah atas dasar inisiatif anggota DPRD. Karenanya Ruspina menyebut, jika DPRD memang mempunyai inisiatif untuk di tes urine, Kesbangpolinmas siap berkomunikasi mengenai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang berhak menyelenggarakan tes urine.

Menurutnya lagi, jika DPRD berinisiatif untuk melakukan tes urine, sebaiknya dikoordinasikan dengan Sekretariat DPRD.

“Anggaran DPRD kan ada di sekretariat. Jadi apabila sudah ada insiatif,  sekretariat dewanlah yang berkordinasi kepada Dinas Kesehatan atau Badan Narkotika Nasional (BNN), untuk menjadwalkan tes urine DPRD Siantar,” ujarnya mengakhiri. (EM)

News Feed