oleh

Kesepakatan ‘Baru’ Pemkab Toba Samosir dengan Masyarakat Adat

Balige, BatakToday

Dalam rangka diskusi untuk percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat, puluhan perwakilan Masyarakat Adat yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dan dampingan Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), diterima oleh jajaran SKPD Pemkab Toba Samosir, di Ruangan Staff ahli Kabupaten Toba Samosir, Balige, Kamis 24/10/2019.

Pihak Pemkab Toba Samosir, terdiri dari Kabag Hukum, Dinas Lindup, Bagian Pertanahan dan PMD serta BapemPerda. Sementara perwakilan masyarakat terdiri dari Matio, Natumingka, Sigalapang, Simenakenak, dan Natinggir.

Pihak Pemerintah Kabupaten Toba Samosir memberikan penjelasan terkait progress ‘perjalanan’ Perda Masyarakat Adat, yang hingga saat ini statusnya tersendat. Hampir 2 tahun masih tertahan di tahap Penomoran Registrasi di Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara.

Kabag Hukum Toba Samosir Lukman Siagian, mewakili Sekda Toba Samosir, menyampaikan, bahwa penomoran Perda sudah mengalami progress dan akan segera dapat ditetapkan pada bulan Oktober Tahun ini.

Pemerintah Kabupaten Toba Samosir juga sudah menganggarkan RAPBD tahun 2020 untuk mengakomodir proses identifikasi dan penetapan masyarakat adat serta wilayah adat di Toba Samosir.
Selanjutnya, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir juga berencana akan mengeluarkan Peraturan Bupati terkait, untuk mendukung proses kerja-kerja identifikasi dengan tetap pada prinsip kehati-hatian di dalam proses pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di Toba Samosir.

Ketua AMAN Wilayah Tano Batak, Roganda Simanjuntak, menyatakan, bahwasanya Peraturan Bupati tersebut tidak menjadi hal urgen menginggat sudah ada Perda yang mengatur tentang proses pengakuan dan Perlidungan Masyarakat Adat di Toba Samosir. Sehingga, hanya diperlukan SK Bupati untuk membentuk Panitia Pengakuan dan Penetapan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat, sebagai tindak lanjut dari Perda Tersebut.

“Sudah ada Permendagri No 52 Tahun tahun 2014, yang sudah mengamanatkan Pemerintah Daerah untuk menerbitkan SK Bupati untuk pengakuan terhadap masyarakat adat dan wilayah adat. Serta oleh adanya surat edaran dari KLHK yang menyatakan Bupati di empat Kabupaten Kawasan Danau Toba (Toba Samosir, Tapanuli Utara, Simalungun, dan Humbahas) untuk segera melakukan identifikasi terhadap masyarakat dan wilayah adat. Hal ini dimaksudkan untuk memaksimalkan kerja-kerja Pemkab untuk lebih cepat dan progress dalam melakukan identifikasi masyarakat adat di Toba Samosir,” demikian disebutkan Roganda dalam relis yang diterima.

Hal senada juga dinyatakan oleh Rocky Pasaribu perwakilan KSPPM, bahwasanya dengan adanya Perda, kerja-kerja yang akan dilakukan oleh Tim Panitia Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat serta Wilayah Adat, sudah memiliki payung hukum sehingga bisa langsung diekseskusi.

AMAN dan KSPPM menyarakan kepada Pemkab Toba Samosir agar segera menyelenggarakan Workshop mengenai tata cara identifikasi dan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat, sehingga nantinya ada kesepahaman pemikiran Tim Panitia Masyarakat Adat yang dibentuk dalam mendukung kerja-kerja tim, dan agar Tim tersebut dapat bekerja dengan efekif dan sinergis.

Dalam pertemuan tersebut Pemeritah Kabupaten Toba Samosir menyatakan komitmennya, bahwa pada tahun 2020 awal, sudah dapat dilakukan kerja-kerja invetarisasi dan identifikasi terhadap masyarakat adat dan wilayah adat di Toba Samosir. Untuk itu, akhir tahun ini akan dibentuk sebuah tim yang terdiri dari Jajaran SKPD, perwakilan dari AMAN dan KSPPM serta akademisi, untuk memberikan kesapaham mengenai cara identifikasi masyarakat adat di Toba Samosir. Dan juga disepakati bersama untuk segera dibentuknya Tim Panitia Pengakuan dan Penetapan Masyarakat Adat di Toba Samosir, sebelum akhir tahun 2019.

Semakin kencangnya investasi yang masuk ke kawasan Danau Toba saat ini sangat mengancam keberadaan masyarakat adat beserta wilayah adatnya yang sudah dikelola selama ratusan tahun jauh sebelum Negara ini terbentuk. Masyarakat adat Toba Samosir saat ini banyak mengalami konflik baik dengan klaim kawasan Hutan Negara maupun izin-izin Perusahaan, sehingga sangat diharapkan, dengan adanya Implementasi Perda ini, keberadaan masyarakat adat serta wilayah adatnya di Toba Samosir dapat diakui secara hukum, dan masyarakat adat medapatkan kepastian tenurial atas wilayah adatnya. (rel/ajvg)

News Feed