Ketua Adat Huta Tukko Nisolu Korban Konspirasi Hukum?

Ketua Adat Huta Tukko Nisolu Korban Konspirasi Hukum?

1073
Dirman Rajagukguk (pakai topi-kemeja putih) dan Masyarakat Adat Tukko Nisolu, di PN Balige, Rabu 03/05/2017 (bataktoday/ajvg)

Balige, BatakToday

Ketua Adat Huta Tukko Nisolu, Dirman Rajagukguk, saat ini sedang menghadapi dua perkara di Pengadilan Negeri Balige. Yang pertama, Dirman dihadapkan sebagai terdakwa atas kasus dugaan perusakan hutan dan pencurian kayu, atas pengaduan PT. Toba Pulp Lestari (TPL), walaupun akhirnya Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya menuntutnya dengan pasal pencurian. Kasus ini tinggal menunggu vonis Majelis Hakim pada tanggal 31 Mei yang akan datang.

Kasus kedua adalah dugaan pembakaran hutan, juga atas pengaduan PT. TPL, telah disidangkan pertama kali pada tanggal 22 Mei lalu, yaitu dengan agenda pembacaan dakwaan oleh JPU. Hari ini, Senin (29/05/2017), rencananya akan disidangkan kembali dengan agenda pembacaan eksepsi dari pihak terdakwa, sebagai penolakan atas dakwaan yang diajukan JPU.

Baca juga berita: Dirman Rajagukguk Dikriminalisasi untuk Hentikan Perjuangan Masyarakat Adat?

Melalui penelusuran BatakToday, dengan mempelajari kasus pertama dan kedua, ditemukan beberapa kejanggalan dalam penanganan dan dakwaan serta tuntutan dalam kasus pertama dan kedua.

Sumber BatakToday dari Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menyebutkan, pertama, bahwa yang berhak menentukan koordinat terkait peta kehutanan adalah dari pihak otoritas kehutanan, bukan pihak lain apalagi perusahaan, seperti dalam dakwaan dan tuntutan JPU dalam kasus yang menimpa Dirman Rajagukguk.

“Pernyataan pihak swasta untuk penetapan koordinat sebagai lokasi perkara tidak sah, itu sepihak. Otoritas kehutananlah yang berhak menetapkan koordinat yang terkait dengan kehutanan,” demikian disebutkan ASN Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang tidak bersedia disebut namanya dalam pemberitaan, melalui sambungan telepon kepada BatakToday, Jumat petang (26/05/2017).

BatakToday sebelumnya mendapat informasi titik koordinat yang disebutkan saksi yang diajukan JPU yang adalah karyawan PT. TPL, tentang lokasi pohon yang ditebang, yaitu koordinat lokasi yang diduga sebagai lokasi pohon yang ditebang dengan koordinat X: 99o 14’ 42,0”; Y: 2o 17’ 37,0” dan titik koordinat penumpukan kayu olahan yang kemudian dituduhkan kepada Dirman sebagai tumpukan kayu yang dicurinya, yaitu X: 99o 14’ 41,0”; Y: 2o 17’ 34,0”. Sementara melalui pengecekan di lapangan oleh sumber BatakToday, kedua koordinat yang disebutkan di atas tidak sesuai dengan koordinat yang sebenarnya, atau terdapat selisih antara kesaksian dalam persidangan dengan koordinat sesungguhnya.

Ketika BatakToday mengirimkan koordinat hasil pengukuran di lapangan untuk disesuaikan dengan peta kehutanan, sekitar 2 jam kemudian diperoleh jawaban bahwa koordinat tersebut tidak termasuk dalam konsesi Hutan Tanaman Industri (HTI) PT. TPL, melainkan berada di dalam kawasan Enclave Tukko Nisolu, yaitu kawasan yang diklaim Masyarakat Adat Tukko Nisolu untuk dikembalikan kepada mereka.

Atas dugaan perbedaan itu, sumber dari Dinas Kehutanan Sumatera Utara menyebutkan, seharusnya otoritas kehutanan yang dapat memastikan koordinat tersebut, dan menyebutkan harus dilakukan pengukuran kembali di lapangan.

Baca berita terkait: Nota Pembelaan Dirman Rajagukguk

Koordinat lokasi hutan yang disebut dibakar Dirman Rajagukguk untuk kasus kedua yang menimpanya, sumber di Dinas Kehutanan Sumatera Utara berjanji akan melakukan pengecekan selanjutnya.

Dan kejanggalan yang kedua, saat dikonfirmasi tentang saksi ahli dari Dinas Kehutanan yang diajukan JPU dalam kasus pertama yang menimpa Dirman Rajagukguk, BatakToday menyebut nama saksi ahli tersebut, dengan inisial HPS, sumber di Dinas Kehutanan Sumatera Utara ini menyebut HPS tidak pernah ditugaskan secara resmi untuk bersaksi sebagai ahli dalam kasus tersebut.

“Setahu saya nama itu tidak pernah diberikan Surat Perintah Tugas untuk jadi saksi ahli dalam kasus yang anda sebutkan. Kalau untuk kasus lain di PN Balige, memang dia pernah ditugaskan sebagai saksi ahli untuk Kejaksaan. Jika terbukti dia melakukan tindakan itu, sebagai saksi ahli ilegal, bakal dikenakan sanksi berat. Itu sudah merupakan penyalahgunaan wewenang. Pegawai kehutanan yang anda sebut namanya, sejak Januari 2017 lalu telah pindah tugas ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah III Asahan. Dari siapa dia dapat surat perintah, akan kami selidiki. Terimakasih media telah turut mengawasi pegawai kami,” sebutnya mengakhiri.

Sebelumnya, Rabu (03/05/2017), saat diwawancarai seusai persidangan pembacaan pledoinya di PN Balige (tonton tautan video di atas), Dirman Rajagukguk menyebutkan bahwa dia telah lama merasakan dirinya menjadi ‘target’ pihak PT. TPL atas upayanya sebagai Ketua Adat Huta Tukko Nisolu untuk memperjuangkan hak-hak Masyarakat Adat-nya untuk pengembalian wilayah adatnya yang saat ini menurutnya dikuasai oleh PT. TPL. (ajvg)