oleh

Ketua DPC PDI Perjuangan Jakpus Dianiaya Timses Paslon

Jakarta, BatakToday

Pilkada DKI 2017 diwarnai dengan perlakuan tak pantas oleh Tim Sukses salah satu Paslon terhadap Pandapotan Sinaga, Ketua DPC PDI Perjuangan Jakarta Pusat, Rabu (15/02/2017).

Pandapotan Sinaga dan adiknya Marudut Sinaga mengalami pemukulan dan pengeroyokan, dihina, dilecehkan dan diintimidasi oleh beberapa orang yang diduga Tim Sukses salah satu Paslon dalam Pilkada DKI, tepatnya di TPS 18, RW 07 Kelurahan Petojo Utara Kecamatan Gambir Jakarta Pusat. Saat itu, Pandapotan berkeliling meninjau lokasi TPS.

Selain kejadian tersebut, Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan mencatat beberapa pelanggaran lain yang terjadi di basis pendukung pasangan Basuki-Djarot dalam Pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta 2017, oleh Penyelenggara Pemilu, khususnya dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Dalam ‘press release’nya BBHA Pusat PDI Perjuangan menyebutkan beberapa pelanggaran yang terjadi.

Diantaranya, pemilih yang tidak terdaftar di DPT tetapi memiliki e-KTP dan menunjukkan KK kepada KPPS namun tidak diperbolehkan mencoblos.

Kemudian, pemilih yang yang tidak terdaftar di DPT tetapi membawa Surat Keterangan dari Dinas Catatan Sipil dan menunjukkan KK kepada KPPS namun tidak diperbolehkan mencoblos.

Banyak surat suara di TPS habis, padahal masih banyak pemilih yang belum memilih, sehingga banyak pendukung Basuki-Djarot tidak bisa menggunakan hak pilihnya.

Termasuk kekerasan yang dilakukan Tim sukses dan pendukung pasangan tertentu, yang terbukti dengan adanya pemukulan dan pengeroyokan kepada Ketua DPC Jakarta Pusat Pandapotan Sinaga dan adiknya, Marudut Sinaga, yang saat ini mendapat perawatan intensif di RS Cikini, Jakarta Pusat. Kasus ini sudah dilaporkan di Polda Metro Jaya.

Di wilayah Jakarta Pusat, ditemukan pengusiran kepada saksi Basuki-Djarot yang dilakukan ormas pendukung pasangan calon.

Pandapotan Sinaga, mengalami penganiayaan di TPS 18, RW 07 Kel.Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat (doc. leonardus pasaribu)
Pandapotan Sinaga, mengalami penganiayaan di TPS 18, RW 07 Kel.Petojo Utara, Gambir, Jakarta Pusat (doc. leonardus pasaribu)

Berdasarkan pelanggaran-pelanggaran tersebut Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) Pusat PDI Perjuangan mengeluarkan sebagai berikut:

  1. Bahwa penyelelenggara pilkada khususnya KPPS telah mengabaikan atau menghilangkan hak konstitusional warga negara yg telah mempunyai hak pilih sebagaimana diatur UUD 1945, UU Pilkada serta Peraturan KPU,
  2. Penghilangan hak konstitusional warga negara untuk memilih merupakan pelanggaran hak asasi warga DKI Jakarta,
  3. Mendesak KPU Provinsi DKI Jakarta dan Bawaslu DKI Jakarta untuk mengambil langkah tegas atas temuan pelanggaran hilangnya hak warga negara dalam Pilkada DKI Jakarta.

Selanjutnya, melalui Trimedya Panjaitan, SH., MH. (Ketua Bidang Hukum, HAM dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan) dan Sirra Prayuna, SH. (Sekretaris BBHA Pusat, DPP PDI Perjuangan), menyampaikan bahwa BBHA Pusat PDI Perjuangan membuka posko pengaduan kasus-kasus pelanggaran Pilkada DKI, mulai hari Kamis 16 Februari 2017 pukul 12.00 WIB, dengan alamat Jl. Majapahit No.26, Blok AG, Jakarta 10160, Telp.021-3518457/62, Fax. 021-3510479, email: bbhapusat.pdip@gmail.com. (rel/ajvg)

News Feed