oleh

Ketua KPU Siantar: Upaya Banding untuk Mencegah Preseden Buruk

Pematangsiantar, BatakToday –

Ketua KPU Kota Pematangsiantar, Mangasi Tua Purba menegaskan, upaya banding yang dilakukan pihaknya atas putusan PTUN Medan yang memenangkan gugatan Surfenov-Parlin bukanlah soal harga diri atau upaya gagah-gagahan, tetapi lebih sebagai perjuangan agar keikutsertaan pasangan calon yang tidak memenuhi syarat (TMS) tidak menjadi preseden buruk pada pilkada lainnya di kemudian hari.

“Agar tidak ada preseden buruk di kemudian hari. Presedennya hari ini adalah, ada pasangan calon yang tidak memenuhi syarat tapi diakomodir oleh lembaga peradilan. Nah, ini presedennya akan menciderai semangat demokrasi dan semangat kebenaran. Prinsipnya, KPU tidak dalam rangka gagah-gagahan, tidak dalam rangka mencari sensasi,” ujar Mangasi kepada BatakToday di kantornya, Senin (14/3/2016).

Menurut Mangasi, peraturan perundang-undangan mangakomodir upaya banding bagi pihak yang belum terpenuhi rasa keadilannya atas putusan peradilan tingkat pertama, dalam hal ini PTUN Medan. KPU Kota Pematangsiantar, imbuhnya, ingin menguji putusan PTUN Medan tersebut, apakah sudah sesuai aturan.

“Soal putusannya nanti mengakomodir atau tidak, itu urusan lain. Yang penting kami dalam kerangka menjalani prosesnya. Yang utama kan prosesnya, bukan hasilnya. Bagaimana proses menuju hasil, itulah yang menjadi pertimbangan kami,” terangnya.

Sementara, Direktur Eksekutif Institute fo Regional Development (InReD), Lambok Sitanggang, mengatakan sangat menghargai upaya banding yang dilakukan KPU Siantar atas putusan PTUN yang menurutnya bukan saja tidak memenuhi rasa keadilan, tetapi juga melanggar konstruksi hukum pilkada yang berlaku.

“Undang-undang Pilkada sudah sangat jelas mengatur prosedur penyelesaian sengketa, dan PTUN tidak ada disana. Harusnya pada sidang perdana mereka (majelis hakim TPUN-red) sudah memutuskan untuk menolak gugatan Surfenov-Parlin. Bukannya mengeluarkan putusan sela penundaan pelaksanaan pilkada,” ujar Lambok kepada BatakToday di kediamannya, Selasa (15/3/2016) siang.

Menurut Lambok, upaya banding yang dilakukan KPU Siantar memiliki implikasi luas untuk pilkada-pilkada lainnya di masa mendatang, dan meminta KPU Siantar mengajukan kasasi apabila kelak PTTUN menolak memori banding yang mereka ajukan.

“Jika KPU Siantar berhasil mematahkan pencalonan Surfenov-Parlin yang nyata-nyata tidak memenuhi syarat sesuai UU Pilkada, maka ratusan pilkada di masa mendatang tidak lagi disibukkan dengan petualangan para penggila kekuasaan yang sebenarnya tidak memenuhi syarat,” pungkasnya.

Selanjutnya Lambok meminta agar kelima komisioner KPU Siantar tidak perlu merasa tertekan dengan upaya pembentukan opini publik, bahwa KPU Siantar memperlambat proses pilkada untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya, dan mengabaikan kepentingan daerah.

“Waktu yang akan membuktikan, siapa sebenarnya yang telah mengabaikan kepentingan masyarakat Siantar. Saran saya, KPU Siantar jangan menyerah kepada kebobrokan dan hawa nafsu berkuasa yang berlebihan,” tutupnya. (EM/ajvg)

Foto: Ketua KPU Kota Pematangsiantar, Mangasi Tua Purba. (bataktoday/em)

News Feed