oleh

Kinerja Penyuluh BP4K Tobasa Dinilai Buruk oleh Masyarakat Petani

Tobasa, BatakToday-

Kinerja 61 penyuluh pada Badan Penyuluh Pertanian, Peternakan, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten Toba Samosir dinilai buruk oleh masyarakat. Penyuluh yang tersebar di 16 kecamatan Kabupaten Toba Samosir itu diduga jarang turun ke lapangan. Sementara BP4K dengan Dinas Pertanian saling tuding soal bantuan kepada kelompok tani yang tidak transparan dan tidak tepat sasaran.

Petani dan pemerhati pertanian Tobasa, Maria Sitorus, menilai kinerja penyuluh BP4K Tobasa sangat tidak memadai, sehingga para penyuluh terkesan hanya makan gaji buta. Pasalnya, masyarakat petani di Toba Samosir jarang mengetahui keberadaan tenaga penyuluh khususnya tenaga penyuluh pertanian berperan di tengah-tengah masyarakat.

“Untuk membuktikan ini, bila perlu mari kita tanya langsung ke masyarakat khususnya masyarakat di daerah kami Kecamatan Bonatua Lunasi. Bisa saya pastikan mereka tidak mengenal siapa tenaga penyuluh pertanian di sana,” tantang Maria Sitorus di hadapan Kepala BP4K Tobasa, TH Sitorus di kantornya, Kamis (8/10).

Maria Sitorus dengan raut wajah kecewa juga mengungkapkan, banyak bantuan yang diberikan oleh Dinas Pertanian kepada kelompok tani, tetapi tidak transparan dan sering tidak tepat sasaran dan tidak bermanfaat. Maria mempertanyakan peran penyuluh dalam perencanaan maupun pelaksanaan penyaluran bantuan. “Apa fungsi penyuluh pertanian yang sudah digaji oleh negara itu. Kenapa setiap ada bantuan dari pemerintah, anggota kelompok tani tidak mengetahui, justru hanya ketua kelompoknya sajalah yang mengetahui bersama dengan pemberi bantuan itu,” ujar Maria ketus.

Maria Sitorus menduga penyuluh dengan ketua kelompok tani sengaja menutup-nutupi keberadaan bantuan supaya bisa dipermainkan. Ia mencontohkan belum lama berselang Dinas Pertanian menyalurkan bantuan pupuk dan peralatan pertanian kepada satu kelompok tani, namun ternyata anggota kelompok tani itu tidak mengetahui adanya bantuan itu. “Bahkan banyak bantuan mesin pertanian seperti hand-tractor, pemipil jagung, mesin kompos dan yang lainnya yang ditujukan kepada kelompok tani, namun kenyataannya dikuasai oleh hanya satu orang,”ujar Maria dengan nada kesal. “Jadi tolong supaya hal ini diperhatikan, supaya tetap mengawasi anggota bapak di lapangan. Ke mana lagi kami mengadu kalau tidak kepada bapak selaku pimpinan mereka,” tandas Maria Sitorus.

BP4K dengan Dinas Pertanian saling tuding

Pada kesempatan yang sama Maria Sitorus menngungkapkan sudah pernah melakukan konfirmasi ke Dinas Pertanian tentang penyaluran bantuan yang tidak transparan, namun pihak Dinas Pertanian menjelaskan bahwa yang berperan menentukan penerima bantuan adalah BP4K.

Namun Kepala BP4K Tobasa TH Sitorus dengan tegas menampik hal itu, dan dengan tegas menyatakan bahwa tupoksi mereka bukan seperti yang disampaikan oleh pihak Dinas Pertanian. “Justru kami hanya sebatas membantu pihak Dinas Pertanian untuk memberikan penyuluhan kepada kelompok petani. Yang menentukan penerima bantuan itu adalah Dinas Pertanian,” terang TH Sitorus yang tampak didampingi Kepala Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan, Matias Simbolon.

Lanjut TH Sitorus, keterkaitan antara BP4K dengan Dinas Pertanian sesuai SK Bupati Tobasa, yakni BP4K berfungsi untuk membantu kinerja Dinas Pertanian terkait penyaluran bantuan yang disalurkan Dinas Pertanian kepada petani. “Sepanjang Dinas Pertanian menyurati atau berkordinasi dengan kami untuk mengawasi dan memberikan penyuluhan kepada kelompok tani penerima bantuan yang ditentukan, maka disinilah peranan penyuluh,” ujar mantan Kepala Dinas Sosial Tobasa ini.

Sitorus menolak penilaian masyarakat bahwa penyuluh tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Namun ia mengakui kinerja penyuluh tidak maksimal terutama karena jumlahnya sangat minim, hanya 61 orang, dan 31 di antaranya masih berstatus honorer.

Selain itu, jika memang masyarakat menilai BP4K Tobasa dinilai tidak berfungsi, hal itu tidak benar, namun mungkin bisa kami sadari kinerjanya tidak maksimal, karena banyak fator. “Tahulah kita honor yang mereka terima sebulan hanya Rp.1.2 juta,” kilah Sitorus.

Terpisah, Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Tobasa, Jerry Silaen, ketika dikonfirmasi di ruangannya mengatakan, yang menentukan penerima bantuan sosial (bansos) kepada kelompok tani adalah BP4K. Ia juga tidak menampik bahwa banyak bantuan yang disalurkan kepada kelompok tani tidak tepat sasaran atau kurang bermanfaat. “Pengusulan permohonan bantuan dari kelompok masyarakat awalnya disetujui oleh Badan Penyuluh Kecamatan, Seterusnya usulan permohonan bantuan itu diberikan ke Dinas Pertanian,” kata Jerry berkilah. (AP)

Keterangan Foto :

Salah satu Bantuan Sosial (Bansos) penggilingan padi (rice milling unit) dari Dinas Pertanian yang diberikan kepada Kelompok Tani Peatoru Huta Desa Hutabulu Mejan Kecamatan Balige, namun bantuan ini tidak diketahui oleh anggota kelompok tani lainnya. 

News Feed