oleh

Kinerja Program Sejuta Rumah 2016 Meningkat Signifikan

Jakarta, BatakToday –

Program Satu Juta Rumah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Tahun 2016 berhasil mencapai angka 805.169 unit rumah hingga 30 Desember 2016. Dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai 699.770 unit, maka terjadi peningkatan kinerja yang meyakinkan pada tahun 2016.

“Setiap tahun capaian Program Satu Juta Rumah terus meningkat. Jika tahun 2015 lalu capaiannya hanya sekitar 699.770 unit, maka tahun ini pembangunan rumah mengalami peningkatan sekitar 100.000 unit menjadi 805.169 unit,” ujar  Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin kepada sejumlah wartawan saat menggelar konferensi pers di Kementerian PUPR, Jakarta, Jum’at (30/12/2016).

Diungkapkannya, untuk mendorong pelaksanaan Program Satu Juta Rumah untuk mengatasi kekurangan kebutuhan (backlog) perumahan di Indonesia ini, pihaknya menggandeng berbagai pemangku kepentingan bidang perumahan seperti kementerian/lembaga, pemerintah daerah, pengembang, korporasi melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR), perbankan dan masyarakat.

Syarif menjelaskan, Program Satu Juta Rumah tahun 2016 menetapkan target rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebanyak 700.000 unit dan sisanya 300.000 unit untuk non MBR. Sedang realisasi hingga 30 Desember 2016, untuk pembangunan rumah MBR mencapai angka 569.382 unit, sedangkan rumah non MBR terbangun sebanyak 235.787 unit rumah.

“Setiap tahun capaian Program Satu Juta Rumah terus meningkat. Jika tahun 2015 lalu capaiannya hanya sekitar 699.770 unit, maka tahun ini pembangunan rumah mengalami peningkatan sekitar 100.000 unit menjadi 805.169 unit,” terangnya.

Pada Program Satu Juta Rumah ini, pihak Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR sendiri berhasil membangun sebanyak 113.422 unit rumah bagi MBR yang terdiri dari rumah susun sewa (rusunawa) sebanyak 7.860 unit, rumah khusus 6.048 unit, rumah swadaya sejumlah 97.888 unit (rumah baru 1.007 dan peningkatan kualitas rumah 96.881 unit). Sementara kementerian/lembaga lainnya berhasil membangun sebanyak 16.923 unit, dan pemda 120.180 unit.

Selanjutnya pengembang perumahan membangun sebanyak 298.333 unit rumah bersubsidi, yang terdiri dari skema subsidi KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (120.059 unit), KPR Syariah 7.311 unit, Subsidi Selisih Bunga (SSB) sebanyak 65.902 unit dan kredit konstruksi  105.061 unit.

Pembangunan rumah melalui fasilitas pembiayaan lainnya sebanyak 21.830 unit, CSR perusahaan 320 unit dan masyarakat 32.586 unit rumah.

Sementara untuk rumah non-MBR sejumlah 235.787 unit berasal dari pembangunan rumah oleh pengembang sebanyak 12.332 unit, masyarakat non MBR 10.000 unit, non subsidi komersial 80.235 unit, non subsidi syariah 3.972 unit, dan kredit konstruksi 129.248 unit.

“Kami berterimakasih atas dukungan dari para pemangku kepentingan bidang perumahan seperti K/L, pemda, pengembang rumah subsidi maupun komersial, perusahaan yang telah menyalurkan CSR perumahan, perbankan serta masyarakat yang telah mendukung suksesnya Program Satu Juta Rumah di Indonesia,” tandasnya.

Pemangkasan Perijinan

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Maurin Sitorus mengungkapkan, pihaknya telah melakukan penyederhanaan proses perijinan untuk membangun rumah bersubsidi yang sebelumnya memerlukan 33 ijin atau tahapan yang membutuhkan proses antara 700 sampai 960 hari.

“Ini merupakan suatu yang sangat lama, dan sudah dicanangkan oleh pemerintah melalui paket kebijakan 13 sehingga disederhanakan menjadi sekitar 11 ijin atau tahapan dengan 44 hari,“ tutur Sitorus.

Kementerian PUPR sendiri, menurut Sitorus, selalu mendorong agar pemerintah daerah mengambil inisiatif untuk memudahkan pembangunan rumah bersubsidi.

“Sudah ada Kabupaten atau Kota memberikan ijin bangunan dengan proses yang cepat dan biaya nol, itu akan memberikan dampak positif terhadap penyediaan perumahan yang bersubsidi,“ ucapnya.

Kementerian PUPR saat juga terus mendorong bank-bank pelaksana agar memberikan proses pelayanan dengan cepat baik KPR maupun skema kredit lainnya, dan kepada developer juga diminta agar membangun rumah MBR berkualitas.

“Tentunya agar MBR menghuni rumah tersebut sudah layak huni dan semua fasilitas seperti listrik, air dan sanitasi sudah tersedia,” tutupnya. (Phil/KPDPP/Iwn)

News Feed