oleh

Koalisi Masyarakat Adat Desak DPRDSU Sahkan Ranperda Pengakuan dan Perlindungan MA

Medan, BatakToday
Koalisi Ranperda Masyarakat Adat di Sumatera Utara yang terdiri dari HaRI, WALHI Sumut, KSPPM, BPRPI, BAKUMSU, AMAN Sumut, dan AMAN Tano Batak menyoroti persoalan tenurial dan konflik agraria dalam aksi damainya di Gedung DPRD Sumatera Utara, Medan, Senin (10/01/2020), sekitar pukul 14.00 Wib.

Berbagai konflik tenurial dan agraria yang melibatkan Masyarakat Adat (MA) di Sumatera Utara terus terjadi selama belum adanya pengakuan Subjek Masyarakat Adat dan Objek (Wilayah Adat). Koalisi mengapresiasi langkah DPRD Sumatera Utara (SU) yang memasukkan kembali Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat ke dalam Propemperda (Program Pembentukan Peraturan Daerah) tahun 2020 . Sebelumnya, pada tahun 2017, Ranperda ini telah dimasukkan DPRD SU periode lalu ke dalam program tersebut, tetapi belum disahkan hingga saat ini. Koalisi ini berharap, DPRD SU segera melakukan pengesahan terhadap Ranperda tersebut pada periode pembahasan tahun 2020 ini.

Urgennya pengakuan terhadap Masyarakat Adat dan Wilayah Adatnya di Sumatera Utara melalui Perda di tingkat Provinsi adalah sebagai payung hukum terhadap pengakuan, perlindungan, dan penyelesaian konflik-konflik tenurial dan konflik agraria yang terus dialami Masyarakat Adat di Sumatera Utara. Mengingat, Konflik yang bersifat struktural tersebut sangat rentan dialami oleh Masyarakat Adat.

HaRI (Hutan Rakyat Institute) mencatat bahwa ada 48 komunitas masyarakat adat sampai saat ini masih berkonflik dengan perusahaan perkebunan dan Hutan Tanaman Industri di Sumatera Utara. Di sekitaran Danau Toba, terdapat 23 komunitas masyarakat adat masih berkonflik dengan Perusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Toba Pulp Lestari. HaRI mencatat, konflik tersebut berada di wilayah-wilayah adat yang luasnya mencapai 35.616,43 Ha. Sedangkan 4 komunitas adat lainnya yang berada di sekitaran Danau Toba berkonflik dengan kehutanan, dan perkebunan.

Di Pesisir Timur Sumatera Utara, masyarakat adat Rakyat Penunggu, dalam relis koalisi ini disebutkan, telah menjadi korban perampasan lahan oleh PTPN II. Dari sekitar 76 kampong masyarakat adat, 20 Kampong Rakyat Penunggu sudah menduduki wilayah adatnya, walau hanya sebagian kecil saja yang sudah mereka kelola. Begitu pun mereka masih kerap dianggap penggarap oleh pihak PTPN II. Keberadaan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu masih dipinggirkan oleh Negara.

Oleh karenanya, Koalisi Ranperda Masyarakat Adat di Sumatera Utara (HaRI, WALHI Sumut, KSPPM, BPRPI, BAKUMSU, AMAN Sumut, dan AMAN Tano Batak) mendesak agar DPRD Sumatera Utara segera mensahkan Ranperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat di Sumatera Utara. Ranperda Masyarakat Adat di tingkat Propinsi ini nantinya tidak hanya sebagai perda payung bagi pengaturan hukum terkait hak-hak masyarakat adat, melalui tata cara pengaturan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat adat di Sumatera Utara. Namun melalui Perda ini, nantinya bisa disahkan 6 komunitas yang bisa diverifikasi dan divalidasi keberadaanya oleh DPRD Sumatera Utara maupun Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Tim MHA.

Secara umum pengesahan Ranperda ini akan memberikan perlindungan hak kepada masyarakat sebagai berikut : 
1. Memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat serta hak Masyarakat Adat di Provinsi Sumatera Utara;
2. Melindungi hak dan memperkuat akses Masyarakat Adat di Provinsi Sumatera Utara terhadap tanah, air dan sumber daya alam lainnya;
3. Meningkatkan peran serta Masyarakat Adat dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan Masyarakat Adat;
4. Mewujudkan pengelolaan wilayah adat secara lestari berdasarkan hukum adat;
5. Meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Adat di Provinsi Sumatera Utara;
6. Mewujudkan kebijakan pembangunan di Provinsi Sumatera Utara yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak masyarakat adat;
7. Mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak Masyarakat Adat di Provinsi Sumatera Utara berdasarkan hukum adat dan kearifan tradisionalnya. (rel/ajvg)

News Feed