oleh

Komisi III DPRD: “Pemko Siantar Harus Bongkar Bangunan yang Melewati Garis Sempadan Sungai”

Pematang Siantar, BatakToday

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Kota Siantar dengan sejumlah SKPD mitra kerjanya dari Pemko Pematang Siantar, dengan agenda pembahasan tentang bangunan yang didirikan melewati garis sempadan sungai, dilangsungkan Rabu (13/4) di Ruang Komisi III DPRD Kota Pematang Siantar.

Dalam RDP ini terungkap bahwa benar ada bangunan di Kelurahan Tong Marimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, yang menyalahi aturan dengan melewati garis sempadan sungai Bah Biak.

Bangunan yang rencananya akan difungsikan sebagai hotel dan tempat hiburan, berada di dekat jembatan sungai Bah Biak, Jalan Parapat, Kelurahan Tong Marimbun.

Dalam RDP ini, Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Siantar, Esron Sinaga, menerangkan bahwa sebelum Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diterbitkan, BPPT telah mengukur dan menetapkan terlebih dahulu batas-batas yang harus dipenuhi untuk mendirikan bangunan tersebut, termasuk batas berdasarkan garis sempadan sungai.

Namun ketika diukur kembali setelah pelaksanaan pembangunannya, ditemukan bahwa telah terjadi pelanggaran, berupa pelanggaran dengan melewati garis sempadan sungai yang ditetapkan dalam IMB.

Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarukim), melalui sekretarisnya, Kurnia juga  mengatakan hal yang sama bahwa bangunan tersebut telah melewati garis sempadan sungai sejauh 2 meter jika mengacu pada PP No. 38 Tahun 2011 Tentang Sungai.

“Tahun 2015 bulan Maret, kita dari Dinas Tarukim telah melakukan teguran dengan menyurati pengusaha sebanyak dua kali, karena melakukan pelanggaran dalam mendirikan bangunan. Setelah itu, sampai saat ini kita tidak pernah lagi menyurati pengusaha itu,” terangnya.

Sementara Kakan Satpol PP Pematang Siantar Julham Situmorang dalam penjelasannya mengatakan sebelumnya sudah pernah memberhentikan aktivitas pembangunan di lokasi tersebut.

“Aktivitas kerja mereka dalam melakukan pembangunan sudah pernah kami hentikan, namun mereka selalu curi waktu untuk beraktivitas melakukan pembangunan,” ucap Julham.

Menanggapi keterangan SKPD terkait anggota komisi III Frans Bungaran Sitanggang mengaku kecewa dengan sikap pemerintah kota yang tidak bisa menegakkan peraturan daerah.

“Seharusnya pemerintah kota menegakkan peraturan di kota Siantar ini, kalau sudah jelas melanggar, ya dilakukan tindakan pembongkaran,” ujarnya

Bangunan yang rencananya difungsikan sebagai hotel dan tempat hiburan, terletak di tepi sunagi Bah Bolon, Jalan Parapat Kelurahan Tong Marimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Pematang Siantar, Rabu 13/4/2016 (em/bataktoday)
Bangunan yang rencananya difungsikan sebagai hotel dan tempat hiburan, terletak di tepi sungai Bah Bolon, Jalan Parapat Kelurahan Tong Marimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Pematang Siantar, Rabu 13/4/2016 (em/bataktoday)

Hal senada diungkapkan amggota Komisi III lainnya, Oberlin Malau.

”Kalau bangunannya sudah jelas melanggar peraturan ya harus dibongkar, karena bagaimanapun peraturan di kota Siantar ini harus ditegakkan,” tegasnya.

Dalam RDP ini juga disepakati untuk tinjauan langsung ke lokasi oleh Komisi III dengan SKPD terkait, pada Jumat (15/4).

Hadir dalam RDP ini, Ketua komisi III Hendra Pardede, Frengky Boy Saragih, Nazli Juwita Pane, Oberlin Malau, Frans Bungaran Sitanggang, dan Kiswandi.

Dinas PU Bina Marga dan Pengairan yang juga diundang untuk hadir, kelihatan tidak mengirimkan perwakilannya dalam RDP ini

Penerbitan IMB Tidak Sesuai Prosedur

Dari penelusuran yang dilakukan sehubungan bangunan yang dimaksud dalam RDP ini, yang terletak di tepi sungai Bah Biak, Jalan Parapat Kelurahan Tong Marimbun, sumber BatakToday mengatakan bahwa sebelumnya telah terjadi pelanggaran prosedur dalam proses penerbitan IMB bangunan tersebut.

“Seharusnya dalam pengurusan IMB, terlebih dahulu harus dilengkapi dengan rekomendasi UKL/UPL dari Badan Lingkungan Hidup Kota Siantar, karena bangunan itu non-rumah tinggal, dan luasnya antara 2.000-10.000 m2. Kalau luasnya di atas 10.000 m2 harus dengan AMDAL. Kalau ini malah sebaliknya, IMB sudah terbit, tapi rekomendasi untuk UKL/UPL nya malah belakangan,” ujar sumber yang tidak bersedia disebut namanya.

Menurut sumber ini lagi, ada hal yang sangat menggelikan dalam proses yang berhubungan dengan IMB bangunan tersebut, yaitu penggunaan istilah yang tidak lazim yaitu istilah “as sungai”.

“Baru di Siantar ini lah ada istilah as sungai. Jadi, bangunan hotel dan tempat hiburan yang di Jalan Parapat itu, posisinya terhadap sungai ditetapkan dari as sungai, padahal seharusnya dari garis sempadan sungai, atau talud sungai. Mana ada istilah as sungai dalam bahas teknik maupun bahasa perizinan. Yang ada itu biasanya as jalan,” ujarnya sambil menggeleng-gelengkan kepala.

Informasi lain yang didapatkan BatakToday, bahwa terdapat perbedaan antara penamaan dan angka dalam gambar atau sketsa sebagai lampiran pendukung untuk penerbitan IMB bangunan tersebut, dengan angka dan huruf-huruf dalam IMB itu sendiri. (EM/ajvg)

Foto:

Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPRD Kota Pematang Siantar dengan BPPT, Distarukim dan Satpol PP Kota Siantar, sehubungan dengan bangunan yang ditengarai melewati garis sempadan sungai, di Jalan Parapat Kelurahan Tong Marimbun, Ruang Komisi III DPRD Siantar, Pematang Siantar, Rabu 13/4/2016 (em/bataktoday)

News Feed