oleh

Kongres BPRPI Sumut IX: “Sahkan Undang-Undang Masyarakat Adat!”

Bandar Setia, BatakToday

Kongres Badan Perjuangan Rakyat Penunggu Indonesia Sumatera Utara (BPRPI Sumut) IX berlangsung pada 21-23 Juli 2018, di Wilayah Adat Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampong Bandar Setia, Sumatera Utara. Kongres ini dihadiri oleh  ribuan undangan warga Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Indonesia dan lebih dari 200 orang utusan dari perwakilan kampong-kampong atau komunitas adat Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Indonesia yang terdiri dari Petua Adat, Pengurus Organisasi (Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Kampong), organisasi sayap Perempuan Adat, organisasi sayap Pemuda Adat, Organisasi Sayap Pelaut Rakyat Penunggu Indonesia dan juga dihadiri oleh  perwakilan pemerintah, organisasi non-pemerintah dan organisasi gerakan masyarakat adat nusantara yaitu AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nusantara).

Sejak Tahun 1953 BPRPI  telah melaksanakan Kongres Masyarakat Adat Rakyat Penunggu, dan yang terakhir, ke-8, dilangsungkan di wilayah adat Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampong Menteng, Sumatera Utara.

Pada kongres sebelumnya, disebutkan, BPRI menyadari secara sungguh-sungguh bahwa cita-cita masyarakat adat Rakyat Penunggu adalah untuk mengembalikan wilayah adat yang berada dalam satu bentangan alam Sumatera Timur, di bawah pemerintahan provinsi Sumatera Utara, sebagai perwujudan Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Indonesia yang berdaulat, mandiri dan bermartabat.

Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Indonesia masih hidup dan berkembang, menapak di wilayah adat  yang bertuah  di wilayah Propinsi Sumatera Utara. Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Indonesia ini tersebar di antara Sungai Ular sampai Sungai Wampu. Dalam kurun waktu perjuangan yang panjang, Masyarakat Adat Rakyat Penunggu, untuk menggapai cita-cita itu semakin menemukan tantangan dan ketidakpastian yang cukup pelik dan berat. Pengingkaran dan kekerasan demi kekerasan terhadap Masyarakat Adat Rakyat Penunggu masih sering dipertunjukkan pihak-pihak lain, dan terus terjadi.

Kasus terakhir di era Presiden Joko Widodo adalah penghancuran Wilayah Adat Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampong Bangun Rejo yang dilakukan oleh pihak PTPN II, perusahaan BUMN, bersama dengan ratusan personil TNI dan POLRI. Padahal hasil pengukuran dan surat BPN (Badan Pertanahan Nasional) Sumatera Utara  menyatakan bahwa wilayah adat yang dikelola dan dikuasai oleh Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampong Bangun Rejo berada diluar dari HGU PTPN II.

Namun dengan pengawalan lebih dari 500 personil polisi dan ratusan personil tentara dan puluhan preman, pihak PTPN II mengokupasi tanah adat Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampong Bangun Rejo yang merupakan sumber kehidupan dan pendapatan secara turun-temurun.

Di sisi lain, dari 76 Kampong anggota BPRPI SUMUT, terdapat 27 Kampong Masyarakat Adat Rakyat Penunggu yang telah berhasil menguasai dan mengelola tanah adat dan mendatangkan kesejahteraan, dengan indikator meningkatnya sumber pendapatan ekonomi warga Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Indonesia. Namun, capaian-capaian yang terwujudkan, terutama dalam penguasaan sejengkal demi sejengkal wilayah adatnya oleh masyarakat adat rakyat penunggu ini  justru menimbulkan kecurigaan dan menutupi itikad baik para pihak untuk menyelesaikan konflik wilayah adat yang terus saja menelan korban, bahkan pertumpahan darah. Hal ini sudah sangat panjang, hingga suatu saat dapat menjadi bom waktu di Sumatera Utara.

Pada Kongres Masyarakat Adat  Nusantara Ke Lima (KMAN V) yang dilaksanakan 15-19 Maret 2017, di wilayah adat Masyarakat Adat Rakyat Penunggu Kampong Tanjung Gusta, dalam sambutannya Gubernur Sumatera Utara (saat itu) T. Ery Nuradi menyampaikan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan segera membentuk tim IP4T (Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah), sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menyelesaikan masalah tanah adat, dengan melaksanakan Peraturan Menteri Agraria Nomor 10 tahun 2016 tentang Hak Komunal.

Nyatanya janji itu tak juga kunjung tiba, namun tidak membuat Masyarakat Adat Rakyat Penunggu yang berada di bawah panji-panji BPRPI surut langkah.

Meskipun tidak banyak, di tingkat nasional  telah terjadi perubahan secara perlahan atas kebijakan yang mulai memperhatikan hak-hak masyarakat adat, dan ini sudah mulai berjalan. Semangat warga Masyarakat Adat Rakyat Penunggu pun masih tetap menyala, ketika utusan-utusan dari dari beberapa Kampong Masyarakat Adat Rakyat Penunggu bertemu langsung dengan Presiden RI Bapak Joko Widodo dan mendengarkan pernyataan langsung Presiden di Istana Negara Jakarta pada tanggal 21 Maret 2017.

Pernyataan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk berkomitmen dan memastikan bahwa RUU Masyarakat Adat yang sejak lama diperjuangkan, akan dikawal oleh pemerintah. Proses itu hingga saat ini masih bergulir di DPR RI dan harus segera diikuti masing-masing Pemerintah Daerah, dengan mengeluarkan Peraturan Daerah (PERDA)  Tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak–Hak Masyarakat Adat.

Dalam Kongres BPRPI SUMUT IX, dihasilkan sejumlah keputusan, diantaranya, Alfi Syahrin dipilih dan ditetapkan sebagai Ketua Umum BPRPI SUMUT periode 2018-2023, dan dihasilkan sejumlah Resolusi dan Rekomendasi.

Selengkapnya Baca: Resolusi dan Rekomendasi KONGRES BPRPI SUMUT IX

Dalam kongres ini, seluruh pengurus dan warga yang bernaung di bawah panji-panji BPRPI SUMUT, menyampaikan desakan kepada Pemerintah RI, untuk segera mengesahkan Undang-Undang Masyarakat Adat.

Seperti dikutip dari Bumantaranews.com, Ketua Umum BPRPI SUMUT yang baru terpilih, Alfi Syahrin menyampaikan, bahwa UU Masyarakat Adat sangat diperlukan dalam memperjuangkan hak-hak Masyarakat Adat.

“Selama ini tidak ada perlindungan dan payung hukum terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan hak-haknya. Kami sering diintervensi dan tak jarang dikriminalisasi. Kami juga mendesak agar Nawacita Agraria segera direalisasikan,” kata Alfi Syahrin, dan juga mendesak Pemprov Sumatera Utara agar segera membuat Perda Masyarakat Adat.

Selain memilih Ketua Umum, Kongres BPRPI SUMUT IX juga memilih Pengurus Besar BPRPI SUMUT (PB BPRPI) 2018-2023, yakni Dewan Pertimbangan Adat yang diketuai oleh  Jamaluddin, dan Sekretaris Ansyaruddin, serta Anggota, yaitu Ahmad Safitri, Nuzuluddin, Riama Simamora, dan Syafrizal Jambak. (rel/ajvg)

News Feed