oleh

Kota Siantar: Selamatkan Sawah dari Cekauan “Tuan Takur”

Begitu sempitnya kah negeri ini, sehingga lahan persawahan dibiarkan untuk dikuasai para pengembang untuk dijadikan areal pemukiman baru?

Pertanyaan ini muncul, saat BatakToday menyusuri daerah persawahan di pinggiran kota Pematangsiantar. Siantar Marihat, Siantar Marimbun, Siantar Martoba dan Siantar Sitalasari, kecamatan-kecamatan yang menjadi sasaran utama cekauan para “tuan takur” di kota ini.

Areal persawahan yang hampir keseluruhannya diari dengan sistem pengairan irigasi teknis, tahun demi tahun menyusut oleh ‘ulah’ para pengembang dan pedagang kavling untuk perumahan.

Belum diperoleh angka pasti penyusutan luas persawahan oleh konversi lahan menjadi pemukiman. Namun dari gambaran penurunan produksi padi dari tahun ke tahun, terindikasi adanya konversi lahan persawahan kota Siantar.

Grafik Produksi Padi, Ketela Pohon, dan Jagung, Kota Pematangsiantar 2010-2014 (Sumber: BPS)
Grafik Produksi Padi, Ketela Pohon, dan Jagung, Kota Pematangsiantar 2010-2014 (Sumber: BPS)

Dari grafik/data yang diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik, Pematangsiantar dalam Angka 2015 dan 2016, jelas terlihat perkembangan produksi padi setiap tahunnya, sejak tahun 2010 sampai 2014 justru menunjukkan penurunan dari tahun ke tahun.

Patut diduga, salah satu penyebab penurunan produksi padi ini adalah penyusutan luas lahan persawahan.

Pertumbuhan penduduk yang ‘belum pernah’ dapat dihindari, memang membutuhkan konversi lahan dari terbuka hijau menjadi lahan pemukiman, kecuali pembangunan perumahan berubah orientasi menjadi pembangunan vertikal.

Pun tidak dapat diingkari sebagian areal persawahan ada yang dikonversi menjadi lahan pertanian kering, sebagian untuk tanaman perkebunan. Namun, akan sangat berbeda jika lahan persawahan yang diari oleh irigasi teknis, akhirnya dikonversi menjadi lahan pemukiman.

Fungsi areal persawahan, disamping sebagai penghasil padi, juga menjadi lahan terbuka hijau, sebagai penyangga atau kawasan lindung perkotaan, yang juga menjadi pengendali tata air perkotaan.

Kemudian, selama ini pemerintah, pusat maupun daerah, telah berinvestasi untuk membangun infrastruktur pengairan/irigasi. Investasi ini demi mempertahankan keberadaan sawah, bahkan untuk mencetak lahan persawahan baru. Investasi yang telah dilakukan tentu menjadi tidak efektif, jika lahan yang tadinya persawahan dirubah menjadi lahan pemukiman.

Konversi lahan persawahan menjadi pemukiman, oleh pengembang, di Kelurahan Suka Raja, Kecamatan Siantar Marihat (bataktoday/ajvg)
Konversi lahan persawahan, oleh pengembang, di Kelurahan Suka Raja, Kecamatan Siantar Marihat (bataktoday/ajvg)

Pemerintah Kota Pematangsiantar dapat menghempang peyusutan luas sawah, melalui penyusunan RTRW yang berpihak pada moratorium konversi lahan persawahan menjadi pemukiman. Termasuk juga melalui sosialisasi RTRW kepada publik, sehingga dapat turut menyadari dan mengawasi penerapan RTRW tersebut.

Selain itu, dengan memperketat penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), juga menjadi instrumen pengendalian terjadinya konversi lahan persawahan menjadi perumahan.

Di tingkat yang lebih tinggi lagi, tentunya diperlukan kebijakan ekonomi yang berpihak kepada petani, sehingga mereka dengan kesadaran sendiri, mau mempertahankan lahan sawahnya untuk tidak dijual kepada pengembang atau dikonversi sendiri jadi pemukiman.

Kecukupan ruang terbuka hijau, yang di dalamnya termasuk lahan persawahan, seharusnya dipertahankan sebagai identitas Kota Pematangsiantar, sebagai benteng ketahanan pangan dan sekaligus menjaga kualitas lingkungan serta menambah nilai estetika kot ini.

Dan satu hal yang tidak dapat diabaikan begitu saja,  sementara dicari solusi untuk itu, bahwa masih banyak keluarga yang menggantungkan hidup mereka dari adanya lahan persawahan di kota Siantar, yaitu para buruh tani, maupun para petani penyewa lahan. (***)

News Feed