oleh

KPK Minta Media Beritakan Indikasi Korupsi dan Gratifikasi

Pematangsiantar, BatakToday  –

Keberhasilan pencegahan gratifikasi maupun perilaku korup di semua instansi perlu dukungan semua pihak, termasuk kalangan media. Karena itu, media harus benar-benar memberikan perhatian serius, termasuk menyajikan berita-berita faktual dan objektif tentang adanya indikasi perilaku kedua hal yang meresahkan masyarakat tersebut.

Demikian diutarakan Ketua Tim Unit Kerja Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Adlinsyah M Nasution,  saat menggelar konperensi pers, Kamis (26/10/2016) siang di Convention Hall Siantar Hotel.

“Peran media sangat menentukan dalam mengawal upaya pencegahan gratifikasi dan korupsi.” ujar Adlinsyah.

Adlinsyah menegaskan bahwa salah satu upaya pencegahan gratifikasi dan korupsi adalah dengan memberlakukan aplikasi elektronik berbasis online pada semua layanan publik. Dengan aplikasi elektronik ini, mulai dari Musrenbang, penyusunan anggaran, pelaksanaan sampai pertanggungjawaban akan tersistem secara online. Dengan sistem yang terintegrasi dan bisa diakses publik, akan sangat sulit bagi oknum-oknum tertentu untuk ‘bermain’ seperti yang selama ini terjadi.

“Karena itu, kami dari KPK akan terus memonitor dan mengevaluasi bagaimana implementasi aplikasi tersebut dilakukan di daerah-daerah,” tegasnya.

Sebelumnya, Adlinsyah membuka acara Penandatanganan Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi dan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi bagi empat daerah, yang dihadiri Pj Walikota Pematangsiantar Jumsadi Damanik, Walikota Tanjungbalai M Syahrial, Bupati Asahan Taufan Gama Simatupang, dan Bupati Labuhan Batu Pangonal Harahap.

Sementara, Ketua Tim Tindaklanjut Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi Sumatera Utara, Muhammad Fitriyus mengatakan, sosialisasi KPK terhadap 4 kabupaten/kota ini merupakan tindaklanjut kesepakatan 14 kabupaten/kota di Sumatera Utara dengan Walikota Surabaya yang difasilitasi KPK bulan lalu.

Sementara itu, Pj Walikota Pematangsiantar, Jumsadi Damanik menegaskan, dengan langkah percepatan reformasi birokrasi, kinerja aparatur akan lebih efisien jika menggunakan perangkat teknologi berbasis elektronik dalam mewujudkan e-government.

Menurut Jumsadi, ada 6 manfaat yang diraih jika sistem ini telah berjalan, yakni perbaikan kualitas layanan pemerintah kepada publik, meningkatkan transparansi, meningkatkan kontrol dan akuntabilitas pemerintahan, mengurangi biaya administrasi, peluang mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru, menciptakan pelayanan publik secara cepat dan tepat menjawab berbagai persoalan, serta pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Kegiatan ini dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sekretaris Daerah, serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) keempat daerah yakni Pematangsiantar, Tanjungbalai, Asahan dan Labuhan Batu. (ajvg/rel)

News Feed