oleh

KPK Tahan Mantan Menteri Kesehatan Era SBY

Jakarta, BatakToday –

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menahan mantan Menteri Kesehatan RI, Siti Fadilah Supari, Senin (24/10/2016), usai menjalani pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kegiatan pengadaan alat kesehatan di Kementerian Kesehatan. Siti akan ditahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu cabang KPK selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan.

Saat keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 15.30 WIB, Siti tampak telah mengenakan rompi tahanan oranye khas KPK, dan langsung digiring menuju mobil tahanan.

Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati Siti saat dikonfirmasi menjelaskan, Siti akan ditahan di Rumah Tahanan Pondok Bambu cabang KPK selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan.

“Ditahan di Rutan Pondok Bambu demi kepentingan penyidikan,” kata Yuyuk.

KPK menetapkan tersangka pada Siti sejak April tahun 2014 lalu. Ia disangka menyalahgunakan wewenang saat menjabat sebagai menteri yang kala itu ia bertanggungjawab dalam proyek pengadaan alat kesehatan.

Kasus ini merupakan perkembangan dari kasus yang menjerat Direktur Jenderal Bina Pelayanan Medik Kementerian Kesehatan Ratna Dewi Umar yang juga telah divonis bersalah oleh majelis hakim dengan lima tahun penjara. Dalam amar putusan, Siti Fadilah disebut terlibat dalam kasus tersebut.

Disebutkan dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan alat kesehatan flu burung tahun 2006, Siti Fadilah Supari selaku Menkes disebut mengarahkan agar pengadaan alat kesehatan tersebut dilakukan dengan metode penunjukan langsung. Kemudian sebagai pelaksana pekerjaan ditunjuk Bambang Rudijanto Tanoesudibjo (PT Prasasti Mitra).

Selanjutnya dalam vonis atas mantan Kepala Pusat Penanggulangan Krisis Kementerian Kesehatan, Rustam Syarifuddin Pakaya yang juga divonis bersalah 4 tahun penjara, Siti disebut mendapat jatah dari hasil korupsi pengadaan alkes untuk kebutuhan Pusat Penanggulangan Krisis Depkes dari dana Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA) Revisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun anggaran 2007. Jatah yang didapat Siti berupa Mandiri Traveller’s Cheque (MTC) senilai Rp 1,275 miliar.

Oleh KPK, Siti dijerat Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat (2) jo Pasai 5 ayat (1) huruf b atau Pasai 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Marc)

News Feed