oleh

KPK Usulkan Penguatan Peran Inspektorat dalam Pemberantasan Korupsi

Jakarta, BatakToday –

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusulkan adanya penguatan peran Inspektorat Jenderal Kementerian dan lembaga serta pemerintahan daerah untuk dapat memberikan informasi atau laporan terkait dengan adanya tindak pidana korupsi.

“Jadi nanti untuk inspektorat tingkat kabupaten/kota, mereka bertanggungjawab ke gubernur. Sedangkan inspektorat provinsi bertanggungjawab ke Mendagri. Ini yang kami dorong ke Presiden, tapi saya tidak tahu apakah nanti diterima atau tidak,” ujar Ketua KPK Agus Raharjo kepada wartawan usai mengikuti rapat koordinasi gubernur (rakorgub) 2016, Kamis (24/11/2016) di Gedung sasana Bhakti Praja Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.

Sementara, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, ia telah meminta Plt Inspektur Jenderal (Irjen) Kemendagri, Sri Wahyuningsih, untuk merampungkan kajian pengawasan internal.

Menurut Tjahjo, kalau Irjen masih di bawah Mendagri, maka mereka tak bisa mengawasi dirinya selaku menteri. Begitu juga inspektorat di daerah tak bisa melakukan pengawasan kepada kepala daerahnya.

“Harusnya Irjen Kemendagri itu langsung ke Presiden,” ujar Mendagri Tjahjo Kumolo.

Disinggung mengenai perubahan undang-undang bila peran inspektorat diubah, Mendagri sepakat harus dilakukan, namun menurutnya untuk saat ini sistemnya lebih dulu harus dibenahi.

Tjahjo menilai usulan KPK tersebut sangat komprehensif. Ia juga sudah banyak berdiskusi, termasuk dalam hal pengawasan pemerintah. Sebab nyatanya memang peran lembaga itu belum efektif. Ia berpendapat, usulan KPK akan dipikirkan lebih mendalam.

“Masalah korupsi daerah tinggi, perencanaan anggaran khususnya,” tutup Tjahjo. (jn/rel)

News Feed