oleh

KPU Siantar Menzalimi atau Dizalimi?

Entah fenomena apa, masyarakat kita semakin sering menggunakan kata zalim di dalam kalimat atau perkataan sehari-hari.

Sikit-sikit, “kita sudah dizalimi”, atau “si anu menzalimi”, serta banyak lagi kalimat lain yang mengandung kata zalim.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti dari kata zalim adalah: bengis; tidak menaruh belas kasihan; tidak adil; kejam.

KBBI menjelaskan dengan terang benderang arti dari kata zalim. Tidak dibutuhkan apa-apa lagi untuk menjelaskan arti kata ini, selain dengan kata-kata “cukup jelas”.

Kata zalim seperti jadi tren, begitu banyak digunakan di dalam kalimat aktif maupun pasif. Dalam percakapan sehari-hari, sebagai kata dasar, lebih sering diucapan dengan lafal  zolim, sehingga dizalimi dilafalkan  dizolimi; menzalimi menjadi menzolimi.

Kerap terjadi, saat tidak mendapatkan sesuatu yang dituntut, mereka menyebut dirinya dizalimi, tidak mendapat keadilan. Pihak yang membuat keputusan atau melakukan satu penetapan, kerap dituding menzalimi pihak yang merasa dirugikan, merasa tidak diuntungkan, atas keputusan atau penetapan tersebut.

Memang akan menjadi suatu kezaliman, ketidakadilan, apabila satu pihak memutuskan sesuatu atas piihak lain lain tanpa dasar hukum, dimana hukum adalah sarana untuk mewujudkan keadilan.

Dalam konteks Pilkada 2015, KPU Pematang Siantar berkali-kali disebut telah menzalimi pihak pasangan calon yang mendaftar untuk menjadi peserta Pilkada Siantar.

KPU Siantar sesungguhnya selalu menyebutkan suatu keputusan atau penetapan, adalah berdasarkan peraturan hukum dan perundang-undangan yang digunakan dalam penyelenggaraan Pilkada. Dapat diartikan bahwa keputusan yang dibuat KPU Siantar adalah keputusan hukum (legal statement) sehubungan dengan Pilkada Siantar.

Untuk menguji apakah keputusan KPU Siantar, jika ada yang menyebut putusan tersebut tidak adil, peraturan hukum dan perundang-undangan sedemikian rupa memberikan ruang kepada para pihak untuk menggugat keputusan-keputusan tersebut melalui jalur hukum.

Tentunya KPU Siantar dapat “diadili” atas keputusan-keputusan hukum tentang Pilkada yang dikeluarkannya. Undang-Undang tentang Pilkada mengatur tentang hal tersebut.

Jika ada dari keputusan KPU Siantar, bahkan sikap hukum para komisionernya, yang berimplikasi hukum dalam pilkada ini, seharusnya mereka juga diadili secara hukum.

Di sisi lain, KPU Siantar pernah mengalami “frustrasi” hukum, saat mereka tidak memiliki ruang dalam jalur hukum itu sendiri, untuk menggugat putusan memaksa yang dikeluarkan oleh Panwaslih Pematang Siantar. Namun KPU tetap taat azas. Walaupun dengan “terpaksa”, tetap patuh kepada putusan hukum yang memaksa.

Yang kemudian menjadi persoalan, di luar ruang dan jalur hukum, KPU Siantar secara kelembagaan, bahkan sudah menyangkut pribadi para komisionernya, akhirnya diadili pihak lain di luar ruang dan jalur hukum, atas keputusan hukum yang mereka buat.

KPU Siantar selanjutnya “diadili” dan “divonis” dan dinyatakan telah melakukan kezaliman. Dicacimaki dengan kata-kata kotor, diintimidasi, diancam secara fisik, bahkan dikutuk termasuk keluarganya, oleh pihak yang menyebut KPU Siantar telah menzalimi pihak “pasangan calon”.

Adakah yang melakukan pembelaan terhadap KPU Siantar, saat mereka mendapat perlakuan kejam bahkan bengis, yang tidak menaruh belas kasihan?

Seolah tak ada ruang bagi KPU Siantar, dan para komisioner secara personal, untuk melakukan pembelaan atas putusan hukum yang mereka buat hingga saat ini.

Perlu jadi pemikiran kita bersama, dengan melihat keadaan di atas dan hubungannya dengan Pilkada Siantar 2015 ini; apakah KPU menzalimi atau dizalimi?

Kemarin, Rabu 9/12, akhirnya pertolongan yang sangat berarti datang dari Kapolresta Pematang Siantar.

Kapolresta yang selama ini setia dan sabar memimpin langsung pengamanan Pilkada Siantar, mengingatkan para pendemo KPU Siantar, supaya jangan menyampaikan perkataan kotor dan makian saat melakukan demonstrasi dan saat berorasi.

Dan juga diingatkannya untuk tidak memprovokasi orang lain dengan menyampaikan informasi yang tidak benar.

Mari gayung bersambut atas himbauan Kapolresta, yang notabene merupakan warga “pendatang” di kota ini, untuk menjaga kekondusifan Kota Siantar, baik dalam rangka Pilkada 2105, maupun atas ingatan bahwa Kota Siantar memiliki sejarah yang baik tentang toleransi dan kebersamaan di negeri ini.

Apa pun putusan hukum di depan nanti, sehubungan Pilkada Siantar dan seterusnya dan seterusnya, kita terima dengan tetap berpegang pada aturan hukum dan perundang-undangan.

Sebelum tulisan ini dianggap menzolimi pembaca, terimalah pesan penulis berikut ini.

“Jangan ada (lagi) kata zalim diantara kita. Hita do saonari, hita do marsogot, laos hita do nang haduan…” (***)

Foto: Kapolresta Pematang Siantar dan jajarannya. (bataktoday/ajvg)

News Feed