oleh

Lagi, Tujuh Orang Jadi Tersangka Kasus Suap Gatot

Medan, BatakToday

Kasus suap Gubernur Sumut (nonaktif) Gatot Pujo Nugroho menyeret hampir semua anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan 2014-2019 terus bergulir.

Informasi yang beredar pada Kamis (16/6/2016), muncul foto penggalan dokumen yang diduga surat panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada saksi agar hadir di Mako Satuan Brimob Polda Sumut, Jalan KH Wahid Hasyim, Medan, Senin (20/6) pukul 09.00 WIB mendatang.

Pada dokumen itu, diterangkan bahwa saksi akan dimintai keterangan “sebagai saksi dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi yang diduga telah dilakukan tersangka Muhammad Afan, Budiman Nadapdap, Guntur Manurung, Zulkifli Effendi Siregar, Bustam, Zulkifli Husein dan Parluhutan Siregar dan kawan-kawan yang menerima hadiah atau janji dari Gatot Pujo Nugroho Selaku Gubernur Sumatra Utara terkait fungsi dan kewenangan tersangka selaku anggota DPRD Sumut periode 2009-2014 dan periode 2014-2019.”

Tertera pasal yang disangkakan kepada ketujuhnya, yaitu Pasal 12 huruf atau huruf b atau Pasal 11 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Muhammad Afan dan Budiman Nadapdap merupakan kader PDIP. Afan merupakan anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 dan Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2009-2014. Sementara Budiman anggota DPRD Sumut periode 2014-2019 dan menjabat ketua Fraksi PDIP DPRD Sumut periode 2009-2014. Guntur Manurung merupakan anggota Fraksi Partai Demokrat periode 2009-2014, dan kembali terpilih menjadi anggota DPRD Sumut 2014-2019 dari Partai Demokrat.

Zulkifli Efendi Siregar merupakan Ketua DPD Partai Hanura Sumut yang menjabat Wakil Ketua DPRD Sumut periode 2014-2019. Pada periode sebelumnya dia menjabat Ketua Fraksi Partai Hanura DPRD Sumut periode 2009-2014. Zulkifli Husein dan Parluhutan Siregar merupakan kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang duduk di DPRD Sumut pada periode 2004-2009 dan 2009-2014. Parluhutan menjabat Ketua Fraksi PAN 2009-2014, sedangkan Zulkifli Husein saat ini juga menjabat Ketua DPW PAN Sumut.

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeluarkan pernyataan resmi terkait penetapan tersangka baru kasus suap dari Gubernur Sumatera Utara, Gatot Pujo Nugroho. Mereka telah menetapkan 7 anggota DPRD Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 sebagai tersangka.”Ketujuh orang yang ditetapkan adalah MA, BPN, GUM, ZES, BHS, ZH dan PS,” kata Kabag Informasi dan Pemberitaan KPK Priharsa Nugraha dalam siaran persnya.

Ketujuh tersangka selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara periode 2009-2014 dan 2014-2019 diduga telah menerima hadiah atau janji dari tersangka Gatot Pujo Nugroho selaku Gubernur Sumatera Utara.

Pemberian itu terkait 6 hal. Pertama, persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2012. Kedua, persetujuan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2013. Ketiga, pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014.

Keempat, pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2015. Kelima, persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2014. Dan ke enam, penolakan penggunaan hak interpelasi oleh DPRD Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2015.

Atas perbuatannya, tersangka MA, BPN, GUM, ZES, BHS, ZH dan PS disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 64 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

“Kita akan melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap saksi-saksi mulai pekan depan,” katanya. (AFR)

Foto: Ilustrasi

News Feed