oleh

Langka tapi Fakta: TPS 32 Cililitan, 100% untuk Basuki-Djarot

Jakarta, BatakToday

Perolehan suara Paslon Nomor 2, Basuki-Djarot, hampir mencapai 100 persen dari keseluruhan jumlah suara di TPS 32 Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur.

Dari total 452 suara, untuk Paslon Nomor 1: nol suara; Nomor 2: 449 suara Nomor 3: nol suara, dan 3 suara tidak sah.

Di TPS 32 Cililitan yang bertempat di halaman rumah salah seorang warga RT4/RW8, Kelurahan Cililitan, terlihat warga sangat antusias untuk mengikuti pemungutan suara.

Keriuhan dan keceriaan warga sangat terasa sewaktu penghitungan suara berakhir, dan hasilnya dibacakan.

Hadir dan ikut menyaksikan di TPS itu, para saksi dari ketiga Paslon dan juga perwakilan dari Panwaslu, serta tim pemantau Pilkada independen.

Keakraban dan kekeluargaan terlihat di TPS tersebut. Warga secara sukarela menyiapkan snack dan minuman bagi para pemilih yg datang ke TPS.

Batak Muda Dunia, dalam gerakan Pemburu Politik Uang di Pilkada DKI 2017 (petroes)
Batak Muda Dunia, dalam gerakan Pemburu Politik Uang di Pilkada DKI 2017 (petroes)

Pemburu Politik Uang untuk Indonesia Bersih

Imanta Ginting dari Batak Muda Dunia yang menginisiasi “Gerakan Relawan Independen”, dan kemudian membentuk Pemburu Politik Uang, menyebut tujuan gerakan tersebut adalah untuk mengawasi dan mengawal Pilkada Jakarta Bersih.

Gerakan ini sebelumnya telah dimulai dalam Pilkada Kota Pematangsiantar 2016. Namun menurutnya, kemudian Jakarta dipilih untuk Pilkada Serentak 2017, mengingat ibukota sangat strategis untuk menggaungkan gerakan Pemburu Politik Uang. Dia juga menyebutkan, tidak dapat diingkari bahwa Negeri ini membutuhkan pemimpin yang bersih untuk bisa menyejahterakan rakyatnya.

“INDONESIA BERSIH butuh Pemimpin-pemimpin Bersih. Pemimpin Bersih hanya bisa dicapai melalui Pilkada Bersih. Ayo, semua Rakyat Semesta jadi Pemburu Politik Uang.. !! ” pesan Imanta Ginting, yang sekaligus merupakan semboyan Pemburu Politik Uang.

Ketentuan dalam UU Nomor 10/2016 tentang Pilkada, menyebutkan bahwa pemberi dan penerima dalam praktik Politik Uang akan dipidana penjara minimal 3 tahun dan maksimal 6 tahun, serta denda minimal Rp200 juta, dan maksimal Rp 1 miliar. (ajvg)

News Feed