oleh

Langkah Maju, Kabupaten Mamasa Segera Miliki Perda Masyarakat Adat

Mamasa, BatakToday

Perjuangan Masyarakat Adat Nusantara untuk mendapat pengakuan dan perlindungan atas hak-haknya semakin menunjukkan langkah maju. Hal ini ditandai dengan disahkan Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Adat di berbagai daerah di tanah air.

Berita terakhir yang diperoleh dari Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Rapat Panitia Khusus (Pansus) Masyarakat Adat DPRD Mamasa, setelah melakukan pembahasan dan beberapa revisi, mengambil kata sepakat untuk mengajukan ranperda tersebut ke jenjang Rapat Paripurna DPRD untuk mendapatkan pengesahan, Rabu (2/8/2018).

Dalam relis yang diterima redaksi BatakToday, disebutkan, revisi yang diperlukan sebelum diajukan untuk pengesahan, antara lain penetapan nama komunitas, dan penetapan serta pembiayaan terkait Komisi Masyarakat Adat Daerah.

Disebutkan juga, bahwa Komisi Adat Daerah yang akan bertugas melakukan proses pendaftaran, verifikasi, komunitas Masyarakat Adat dan mengusulkan penerbitan Surat Keputusan tentang Komunitas Masyarakat Adat, selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Turut dalam pembahasan di Pansus, antara lain Ely Sambominanga (F-Nasdem), H. Aco. Mea (F-PPP), Benyamin B. (F Demokrat), Jufri Sambomadika (F-Golkar) dan Idrus (F-PBB). Sementara dari Pengurus Daerah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (PD AMAN) Mamasa, hadir Dermawan M. (Wakil Ketua DAMANDA), Suryani D. (Ketua Tim Ranperda AMAN Mamasa) dan Imanuel Bombong (Ketua BPH AMAN Mamasa).

Abdon Nababan, mantan Sekjen AMAN dua periode sebelumnya, 2007-2017, dan saat ini menjadi salah satu Anggota Dewan Masyarakat Adat Nusantara (DAMAN), ketika dihubungi Kamis (3/8/2018), sedang berada di kampung halamannya Pealangge-Tapanuli Utara, menyebutkan, penerbitan atau pengesahan Perda Masyarakat Adat adalah salah satu hal yang sedang diperjuangkan di masing-masing daerah.

“AMAN saat ini, di tingkat nasional, sedang berjuang untuk mendapat pengesahan UU Masyarakat Adat. Itu di tingkat DPR RI. Namun dari sisi lain, untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat, di masing-masing daerah, baik itu kabupaten maupun provinsi, salah satu pilihan adalah berjuang untuk mendapatkan pengesahan Perda Masyarakat Adat. AMAN sendiri sangat proaktif dalam hal ini. Saya ambil contoh, baru-baru ini kita bangun komunikasi dengan Pemerintah Kabupaten Samosir, untuk percepatan proses pengesahan Perda Masyarakat Adat. Apa saja dukungan yang bisa kami (maksudnya AMAN,-red) lakukan untuk itu, tentu akan dengan senang hati kami lakukan secara maksimal. Pemerintahan di tingkatan manapun, akan kami berikan support demi mendapat pengakuan dan perlindungan atas hak-hak Masyarakat Adat di Nusantara,” tegas Abdon dari ujung telepon. (rel/ajvg)

News Feed