oleh

Luhut-Susi Bahas Rendahnya Serapan KUR Perikanan

Jakarta, BatakToday –

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti bertandang ke Kemenko Maritim, untuk membahas permasalahan seputar perikanan di Indonesia bersama Menko Maritim Luhut Pandjaitan, Selasa (29/11/2016). Rendahnya serapan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor Perikanan dan masalah illegal fishing menjadi pokok pembicaraan keduanya.

Usai pertemuan, Menteri Susi kepada wartawan menjelaskan bahwa kunjungannya untuk melaporkan kebijakan-kebijakan di bidang perikanan kepada Menko Maritim.

“KUR perikanan sudah ditugaskan kepada Menko Ekuin (Menko Perekonomian-red0 dan sudah ditugaskan kepada perbankan, jadi harus didorong. Selanjutnya tanya Pak Luhut,” ujar Susi.

Sementara saat ditanya soal rendahnya pemanfaatan KUR oleh nelayan yang hanya sekitar 1,93 persen, Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan mengaku masih mengidentifikasi penyebabnya.

“Nanti kita cari alasannya kenapa masih kecil, apa prosesnya terlalu susah.  Koperasi-koperasi itu kan small medium enterprises, harus kita bangun, (karena mereka) tulang punggung ekonomi, Sekarang kita cari tahu kenapa sampai masih kurang. Apa yang salah. Di mana kekurangan pemerintah,” kata Menko Luhut.

Masalah Illegal Fishing dan Cantrang

Menko Luhut mengungkapkan, masalah lain yang dibahas pada pertemuan itu adalah illegal fishing yang diharapkan dapat berkurang hingga 95 persen. Menurutnya, untuk mencapai target tersebut dibutuhkan waktu yang tidak sebentar.

“Kita akan identifikasi siapa sih yang bermain-main di sini? Yang dilakukan Bu Susi sudah baik, lalu pengawasan (akan diperkuat) karena ini tidak gampang,” katanya.

Menko Luhut mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang melakukan upaya serius untuk mencegah terjadinya overfishing, sementara menurut laporan Menteri Susi, overfishing masih terjadi di Natuna dan Laut Jawa Utara.

Ukuran kapal juga dibicarakan dalam pertemuan tersebut. Indonesia akan mengikuti ukuran standar Internasional. Indonesia tidak akan memproduksi kapal ukuran 200 GT jika tidak bisa digunakan di Cina atau Jepang.

Menyinggung permasalahan cantrang (alat tangkap ikan yang dinilai dapat menghancurkan sumber daya perikanan-red), menurut Menko Luhut, pihaknya masih mempelajari apa yang akan dilakukan di masa moratorium cantrang.

“Cantrang kan moratorium, sekarang ganti dengan yang biasa. Teknisnya nanti kita pelajari. Karena jumlah nelayan kita hampir 16 juta, kami ingin nelayan kita yang menikmati ikan kita, jangan orang lain. Dengan dikuranginya illegal fishing ini dampaknya sudah semakin baik,” ujar Menko Luhut. (marc/HKM)

News Feed