oleh

Mahkamah Konstitusi Tolak Permohonan Paslon Wesly-Sailanto

Jakarta, BatakToday –

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akhirnya memutuskan tidak dapat menerima permohonan pasangan peserta Pilkada Pematangsiantar Wesly Silalahi-Sailanto yang memohonkan pembatalan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor  71 tanggal 23 November 2016 tentang Perolehan Penghitungan Suara Hasil Pemilihan Susulan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar. Putusan itu dibacakan pada sidang yang berlangsung di Ruang Sidang Pleno MK, Rabu (14/12/2016) hari ini.

Dalam amar putusannya, majelis hakim MK menyebutkan bahwa pemohon (Wesly-Sailanto) tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan keputusan KPU Siantar tersebut, karena  tidak memenuhi kriteria ambang batas maksimal selisih penghitungan suara sebesar 1,5% dan telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158 ayat (2) huruf b juncto Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto PMK Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf b.

Untuk diketahui, dalam permohonannya pasangan Wesly-Sailanto mendalilkan hasil keputusan KPU Kota Pematang Siantar tersebut tidak sah karena adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif dan sistematis (TSM) yang dilakukan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Nomor Urut 2 atas nama Hulman Sitorus dan Hefriansyah. Pelanggaran TSM ini terjadi di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Siantar Timur, Kecamatan Siantar Sitalasari, dan Kecamatan Siantar Selatan. Pelanggaran sistematis yang didalilkan pemohon adalah tidak didistribusikannya sebanyak 30 ribu form C6 kepada para pemilih.

Sementara dalam eksepsinya pada sidang Kamis (8/12/2016) lalu, KPU Kota Pematangsiantar membantah semua dalil yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Wesly Silalahi dan Sailanto.

KPU Kota Pematangsiantar membantah semua dalil yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 4 Wesly Silalahi dan Sailanto.

Elisabet Juniarti selaku kuasa hukum KPU sebagai Termohon menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas karena tidak diuraikan secara jelas pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif yang terjadi di kecamatan, yaitu Kecamatan Siantar Timur, Kecamatan Siantar Sitalasari, dan Kecamatan Siantar Selatan. Lagipula, lanjut Juniarti, pemohon tidak memiliki kedudukan hukum karena tidak memenuhi kriteria ambang batas maksimal selisih penghitungan suara sebesar 1,5% dan telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158 ayat (2) huruf b juncto Pasal 135A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 juncto PMK Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf b.

“Artinya selisih suara yang diperoleh Pemohon sebagai peringkat kedua tertinggi dengan perolehan suara Pihak Terkait adalah 33.792 suara dan jauh melebihi batas maksimal selisih suara yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 158 ayat (2) huruf d juncto PMK Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (2) huruf b sebesar 1,5% yang dalam hal ini adalah sebesar 1.618 suara sah,” paparnya.

Termohon juga membantah dalil telah memberikan sebanyak 30 ribu form C6 kepada salah satu pasangan calon dan tidak didistribusikan kepada para pemilih. Juniarti mengakui pada  pelaksanaan pemilihan, ada sebanyak 25.571 formulir C6-KWK dari 53 kelurahan dalam wilayah Kota Pematang Siantar yang tidak terdistribusikan karena beberapa alasan.

“Rincian pengembalian formulir C-6, untuk karena alasan meninggal dunia jumlah akhirnya ada 1.200 formulir. Pengembalian alasan karena pindah alamat ada 8.170, tidak dikenal 4.116, tidak dapat ditemui ada 10.450, dan lain-lain 1.635. Dengan jumlah keseluruhan 25.571 formulir,” papar Elisabet saat itu. (Phil)

News Feed