oleh

Mantan Bupati Tobasa DPO

Tobasa, BatakToday –

Kejaksaan Negeri Balige resmi mengeluarkan surat penetapan daftar pencarian orang (DPO) terhadap terdakwa Pandapotan Kasmin Simanjuntak  terkait korupsi pembebasan lahan base camp dan acces road PLTA Asahan III senilai Rp 4,4 milyar.

Kasmin_02Pasalnya, sejak 11 Agustus 2015 lalu Hakim Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan vonis 18 bulan sekaligus memerintahkan untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa, namun hingga kini mantan Bupati Tobasa periode 2010 – 2015 itu tak kunjung di jebloskan ke penjara.

Menurut keterangan Kepala Kejaksaan Negeri Balige melalui Kepala Seksi Pidana Khusus Praden Simanjuntak kepada BatakToday, Jumat (2/10) di ruang kerjanya mengatakan, terdakwa korupsi Pandapotan Kasmin Simanjuntak mantan Bupati Tobasa tersebut hingga kini tidak diketahui keberadaannya sejak hakim Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis pada tanggal (11/8) yang lalu.

“Kita telah meminta bantuan pihak Kejaksaan Tinggi Sumut dan sudah mengirim berkas DPO untuk dapat melakukan pencarian dan penangkapan terhadap terdakwa,” kata Praden.

Praden mengatakan, Pengadilan Tinggi Medan telah menetapkan dan memerintahkan Jaksa penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Balige untuk melakukan penahanan terhadap terdakwa ke dalam Rumah Tahanan Negara Tanjung Gusta Medan dengan surat penetapan penahanan nomor 191/pen.pid.sus-TKP/2015/PT.MDN tanggal 13 Agustus 2015.

Namun, lanjut Praden, sejak penetapan itu, mantan bupati Tobasa itu tak kunjung berbaik hati untuk menyerahkan dirinya. Kejari Balige sudah dua kali melayangkan surat pemanggilan terhadap terdakwa. Jawaban surat pertama diterima Kejari, dan ketika itu terdakwa mengaku dalam keadaan sakit, tapi surat keterangan sakit dari dokter tidak dilampirkan.

“Setelah itu, kita susul lagi mengirim surat pemanggilan yang kedua, supaya dia melaksanakan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan dengan menjalani hukumannya,” terang Praden Simanjuntak.

Menurut pengakuan dan bukti-bukti yang ditunjukkan Praden Simanjuntak, pihaknya  sudah tiga kali melakukan pencarian atau melakukan peninjauan lapangan ke alamat tempat tinggal terdakwa di Desa  Simanobak Kecamatan Silaen Kabupaten Toba Samosir.

Dikatakannya, peninjauan lapangan yang pertama mereka lakukan pada tanggal 2 September 2015 ketika itu bersama dengan  pihak Kejatisu ke Desa Simanobak Kecamatan Silaen.

“Ketika itu kedatangan kami ke rumah terdakwa PKS juga didampingi Kepala Desa Simanobak Anggiat Simanjuntak,  namun terdakwa tidak berada di tempat,” ujar Praden, sembari menjelaskan peninjauan mereka ke lapangan yang kedua dan ketiga juga tetap nihil.

Oleh karena itulah, sambung Praden, Kejari Balige telah menetapkan terdakwa sebagai DPO (daftar pencarian orang).

Namun ketika ditanya apakah gambar atau identitas terdakwa telah disebar di tempat-tempat umum, Praden berkilah bahwa hal itu tidak diperkenankan sesuai peraturan yang berlaku. “Memang belum ada kita sebarkan dan kita tempelkan gambar atau identitas terdakwa, tapi berkas DPO-nya sudah kita kirim beberapa hari lalu ke Kejatisu,” sebut Kasi Pidsus yang sudah lebih setahun menjabat di Kejari Balige ini.

Dikatakanya, soal gambar atau identitas DPO PKS hanya boleh ditempelkan di Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan di kantor Kepolisian.  “Kita tidak diperbolehkan menempel atau menebar identitas terdakwa di tempat-tempat umum atau di pasar, kecuali DPO-nya ditetapkan pihak Kepolisian,” ujar Praden.

Praden memastikan dalam bulan ini terdakwa diyakini akan tertangkap dan mungkin akan menyerahkan diri.

Sebagaimana diketahui, majelis hakim Pengadilan Negeri Tipikor Medan menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada mantan bupati Toba Samosir periode 2010 – 2015 Pandapotan Kasmin Simanjuntak dalam kasus korupsi penyediaan lahan base camp dan access road pada proyek pembangunan PLTA Asahan III senilai Rp 4,4 milyar, pada (11/8) yang lalu.

Selain dijatuhi hukuman penjara, terdawa juga dibebankan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 3,8 milyar subsider tiga bulan kurungan dan membayar denda sebesar Rp 250 juta subsider tiga bulan kurungan.

Selanjutnya hakim juga menetapkan penyitaan uang milik Pandapotan Kasmin Simanjuntak sebesar Rp 3,7 Milyar. Uang sebesar Rp 3,7 Milyar tersebut terdiri Rp 2,5 milyar yang telah dititipkan di Kejaksaan Tinggi Sumut dan Rp 1,2 milyar yang berada di buku tabungan BNI Cabang Balige. (AP)

 

 

Keterangan Foto :

Gambar dan identitas Pandapotan Kasmin Simanjuntak yang ditetapkan Kejari Balige sebagai DPO (daftar pencarian orang).

 

 

News Feed