oleh

Massa FSPMI Tolak RPP Pengupahan

Medan, BatakToday

Sekitar 300 massa yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) wilayah Sumatera Utara melakukan aksi unjukrasa di Kantor Gubernur Sumatera Utara Jalan Diponegoro Medan, menuntut agar pemerintah membatalkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan..

“Kami sangat tidak setuju jika RPP tentang pengupahan tersebut diberlakukan,” tegas Ketua Konsulat FSPMI Medan, Toni R Silalahi dalam orasinya di halaman Kantor Gubernur Sumatera Utara, Medan, Kamis (15/10).

Menurutnya, RPP Pengupahan adalah politik upah buruh, karena upah buruh tidak boleh naik lebih dari 10 persen. Padahal, selama ini upah yang mereka terima merupakan upah minimum termurah dengan status lajang.

“Penguasa negeri ini tidak mau memperhitungkan keluarga buruh. Pemerintah kita buta akan hal itu, sementara hampir 80 persen buruh di Indonesia berstatus menikah,” tambahnya.

Toni menegaskan, pihaknya sangat tidak setuju jika RPP tersebut diberlakukan, apalagi dengan adanya syarat peninjauan atau revisi yang bisa dilakukan apabila sudah mencapai lima tahun. Kondisi ini, tentunya akan merugikan sekitar dua ribu lebih buruh metal di daerah ini.

“Buruh menolak PHK akibat melemahnya rupiah dan perlambatan ekonomi. RPP pengupahan adalah politik upah buruh, di mana upah buruh tidak boleh naik lebih dari 10 persen,” sebutnya.

Sementara itu, Sekretaris FSPMI Sumut Willi Agus Utomo menjelaskan, ada sekitar dua ribu lebih buruh metal di Medan, namun mereka tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan upah di kota itu.

Willi berharap, upah minimum propinsi (UMP) di Sumut perlu dinaikkan sebesar 30 persen, karena upah yang diterima buruh saat ini masih sangat rendah,

Para pengunjuk rasa diterima di pintu masuk Kantor Gubernur Sumut oleh Staf Ahli Bidang Hukum Ferlin H Nainggolan dan Staf Ahli Bidang Sosial Robert Son.

Ferlin menyebutkan, pihak pemprvpsu senantiasa mendukung masyarakat. Namun, pihaknya juga minta kesabaran sebab rencana perubahan peraturan pemerintah domainnya adalah di pemerintah pusat dan DPR RI, apalagi hal tersebut masih sebatas rencana, dan akan ada pembahasan berikutnya.

Memang, lanjutnya, dalam hal bertindak serta menyatakan pendapat sah-sah saja, dan apa yang disampaikan delegasi akan mereka terima. ”Kenaikan upah adalah domain pemerintah pusatn namun kami akan menyampaikan kondisi di daerah ini kepada pemerintah pusat,” ujar Ferlin.

Aksi buruh dimulai dengan melakukan long march dari Istana Maimoon hingga ke Jalan Diponegoro Medan dengan mengusung sejumlah umbul-umbul dan poster serta dua unit mobil pic-kup dilengkapi pengeras suara, mendapat pengawalan ketat puluhan aparat kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumut.  (AFR)

News Feed