oleh

Masyarakat Adat Lumban Sitorus: TPL, Stop Politik Adu Domba!

Parmaksian, BatakToday

Spanduk bertuliskan “Hei PT. TPL… Stop Segera Politik Adu Dombamu” terpampang di Desa Lumban Sitorus, Kecamatan Parmaksian, Toba Samosir, Minggu (26/03/2017).

Informasi yang diperoleh BatakToday dari salah seorang yang memiliki kekerabatan, sebagai bere (ibunya boru atau putri marga Sitorus dari Lumban Sitorus), dengan Masyarakat Adat Lumban Sitorus, spanduk tersebut berhubungan dengan upaya Masyarakat Adat Lumban Sitorus untuk menuntut pengembalian lahan yang selama ini dikuasai PT. Toba Pulp Lestari (dahulu PT. Inti Indorayon Utama), yaitu Tanah Adat Jior Sisada-sada dan Silosung.

Dalam publikasi yang pernah dilansir oleh Hutan Rakyat Institute (HaRi) pada 15 Februari 2016 lalu, disebutkan bahwa Jior Sisada-sada (36 hektar) dan Silosung (6 hektar), merupakan warisan Op. Guru Datu Sumalanggak Sitorus dengan istrinya Nan Tinggi Malela br Manurung yang diberikan kepada mereka secara turun temurun.

Baca link berita: Masyarakat Adat Lumban Sitorus Bersuara : “Hentikan Kriminalisasi Masyarakat Adat dan Kembalikan Tanah Adat Jior Sisada-Sada dan Silosung”

Hingga saat itu masyarakat adat Lumban Sitorus  sudah 15 generasi di Desa Lumban Sitorus. Lahan tersebut dahulu diperuntukkan untuk tempat penggembalaan kerbau. Sampai akhirnya pada tahun 1987, PT Inti Indorayon Utama (IIU), sekarang bernama PT Toba Pulp Lestari (TPL), datang ke Tapanuli.

Berbagai upaya dilakukan oleh pihak perusahaan bersama dengan pemerintah pada masa itu demi menguasai tanah-tanah di Tapanuli untuk lokasi pembangunan pabrik perusahaan. Termasuk dengan melakukan pendekatan terhadap para tokoh adat di beberapa desa yang ada di kecamatan Porsea (saat ini kecamatan Parmaksian). Pada tahun 1985, pihak Indorayon melakukan pembayaran ganti rugi terhadap warga empat desa kecuali terhadap warga desa di Lumban Sitorus. Padahal tanah masyarakat adat di Jior Sasada dan Silosung tersebut ikut dikuasai perusahaan hingga.

Atas kasus ini, pada tahun 1985, masyarakat adat Lumban Sitorus telah melakukan protes terhadap PT IIU dengan langsung mendatangi kantornya di Medan. Kala itu diterima Dirut PT IIU bernama Hakim Harianto. Pada pertemuan tersebut, PT IIU menjanjikan akan memproses pembayaran ganti rugi dan meminta masyarakat bersabar menunggu realisasi pembayaran tersebut.

Esron Sitorus mengungkapkan, sejak tahun 1985, masyarakat adat Lumban Sitorus sudah berkali-kali mempertanyakan kejelasan status tanah ini kepada pihak pemerintah, baik pemerintah Taput ketika masih berada dalam wilayah administrasi Tapanuli Utara, hingga saat telah mekar menjadi kabupaten Toba Samosir. Namun hingga saat itu kejelasan status dan pengakuan dari pemerintah terhadap tanah adat tersebut belum ada. Sebaliknya pemerintah dan perusahaan mengatakan telah memberikan ganti rugi tanah tersebut kepada masyarakat. Terhadap pernyataan pemerintah dan perusahaan tersebut masyarakat adat Lumban Sitorus dengan tegas mengatakan bahwa sampai saat itu mereka belum pernah mendapatkan ganti rugi apapun atas tanah tersebut.

Itulah sebabnya sejak Januari 2015, masyarakat adat Lumban Sitorus berkali-kali melakukan aksi protes di depan pabrik PT TPL. Namun aksi protes dan tuntutan mereka menghadapi berbagai tantangan. Termasuk harus menghadapi upaya kriminalisasi dengan dilaporkannya ketua Persatuan Masyarakat Adat Lumban Sitorus, Sammas Sitorus,  kepada pihak berwajib. Sammas Sitorus dituduh melakukan penganiayaan terhadap salah seorang karyawan PT TPL pada 14 Juli 2015 lalu, ketika mereka melakukan aksi demonstrasi di depan pabrik PT TPL. Namun upaya kriminalisasi tersebut berakhir dengan kemenangan di tangan masyarakat adat. Pada Senin, 25 Januari 2016 lalu, Pengadilan Negeri (PN) Balige menjatuhkan vonis bebas murni terhadap Sammas Sitorus.

Sammas Sitorus saat itu menyatakan, walau hampir delapan bulan disibukkan dengan urusan persidangan kasus kriminalisasi tersebut, masyarakat adat Lumban Sitorus tetap melanjutkan perjuangan menuntut pengembalian tanah adat tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan audiensi dengan komisi A DPRD Sumatera Utara, pada hari Senin, 15 Februari 2016.

Mereka berharap berharap pemerintahan daerah (eksekutif dan legislatif) di tingkat kabupaten dan propinsi, sampai pemerintah pusat mendengar tuntutan mereka dan pro-aktif menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi.

“Kami juga meminta pemerintah melindungi masyarakat adat dan menghentikan segala bentuk kriminaliasai terhadap masyarakat adat yang memperjuangkan hak atas tanah adatnya. Selain itu mereka juga berharap agar aparat keamanan menjalankan fungsinya melindungi rakyat Indonesia, tidak menjadi alat keamanan bagi perusahaan semata dan bertindak represif terhadap warganya” ungkap Sammas Sitorus saat itu.

Hingga berita ini diturunkan, BatakToday belum berhasil menghubungi Hesron Sitorus dan Sammas Sitorus sebagai Ketua dan Sekretaris Masyarakat Adat Lumban Sitorus. (Sumber: Kontributor BatakToday dan Website Hutan Rakyat Institute (HaRI) www.hari.or.id/ajvg)

News Feed