oleh

Masyarakat Adat Sihaporas Temui Ketua Komnas HAM

Pematang Siantar, BatakToday-

Perwakilan dari Masyarakat Adat Sihaporas, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tano Batak, serta perwakilan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Masyarakat Adat, bertemu dengan Ketua KOMNAS HAM, Ahmad Taufan Damanik, di ruangan Rektor Universitas Nommensen Pematang Siantar, Kamis (5/12/2019). Pertemuan ini berlangsung seusai Ahmad Taufan menjadi salah satu narasumber dalam Seminar Nasional “Intoleransi dan Radikalisme “ di Aula Universitas Nommensen, Pematangsiantar.

Inti pembicaraan dalam pertemuan ini adalah rentannya masyarakat adat menjadi korban kriminalisasi dalam upaya pengembalian wilayah adatnya. Seperti yang dialami Jonny Ambarita dan Tomson Ambarita, warga Masyarakat Adat Ompu Mamontang Laut Ambarita Sihaporas dalam konflik agraria dengan perusahaan Hutan Tanaman Industri (HTI) PT.TPL (Toba Pulp Lestari), pada 16 September 2019 lalu.

Berita terkait: Hentikan Kriminalisasi Terhadap Masyarakat Adat!

Dijelaskan juga kepada Ahmad Taufan, adanya indikasi terjadinya diskriminasi dalam proses hukum dalam konflik yang terjadi. Pihak Kepolisian Resor Simalungun ‘dituding’ hanya memroses pengaduan pihak PT. TPL, yang akhirnya membawa Jonny dan Tomson duduk sebagai terdakwa. Sementara pengaduan pihak Masyarakat Adat Sihaporas atas dugaan tindak kekerasan oleh pihak PT. TPL, tidak berlanjut dengan penetapan tersangka dari pihak PT. TPL.

Berita terkait: Usut Tuntas Tindak Kekerasan terhadap Anak dan Warga oleh Pihak TPL di Sihaporas

Ahmad Taufan Damanik selaku ketua KOMNAS HAM, dalam pertemuan ini memberikan tanggapan atas penyampaian perwakilan Masyarakat Adat. Dijelaskan bahwa KOMNAS HAM telah menyurati Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait persoalan konflik agraria, dan menyurati Kapolri terkait adanya penangkapan masyarakat akibat dari konflik agraria yang terjadi.

Ahmad Taufan atas nama KOMNAS HAM juga menawarkan Amikuskurae (memberikan keterangan dari sisi kemanusiaan oleh KOMNAS HAM dalam persidangan) untuk Jonny dan Tomson di Pengadilan Negeri Simalungun. Dan juga disebutkan bahwa KOMNAS HAM akan menyurati Kapolda Sumatera Utara terkait proses hukum laporan Masyarakat Adat Sihaporas. (rel/ajvg)

News Feed