oleh

“Memperkuat Solidaritas; Memastikan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan HAM Warga”

Balige, BatakToday-

Untuk merayakan Hari Hak Azasi Manusia (HAM) Internasional tahun ini, ribuan warga masyarakat dari 6 Kabupaten Sekawasan Danau Toba berkumpul di Lapangan Sisimangaraja XII, Balige, Kabupaten Toba Samosir, Kamis (13/12/2018).

Dengan tema “Membangun dan Memperkuat Solidaritas dalam Memperjuangkan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Rakyat”, perayaan diawali dengan alunan musik Gondang Napitu dengan gerak tari khas etnis Batak Toba, tortor. Warga yang diantaranya datang secara berombongan, menari bersama dengan para undangan lainnya.

Mugiyanto dari International NGO Forum on Indonesian Development (INFID), dalam perayaan ini, menyampaikan apresiasinya untuk pembukaan acara yang menurutnya luarbiasa.

“Selama hidup saya memperingati Hari HAM, baru kali ini saya memperingatinya diawali dengan manortor. Ini luar biasa bagi saya pribadi, karena ini kali pertama perayaan hari HAM Internasional dibuka dengan tradisi masyarakat setempat,” pujinya.

Dalam perayaan yang kepanitiannya dimotori Kelompok Studi dan Pengembangan Prakarsa Masyarakat (KSPPM), hadir para perwakilan dari INFID, BAKUMSU, YDPK, JKLPK di Indonesia, PK Hephata HKBP, PETRASA, YAK PARPEM GBKP, YKPD GBKP Alpha Omega, PA HKI ZARFAT, YAPENTRA GKPI, HaRI, ST TOBASA, STKS, ST TAPUT, Aliansi Serikat Tani Tano Batak, Pengmas HKBP, dan mereka yang datang secara pribadi.

Acara selanjutnya diisi dengan kata-kata sambutan dan orasi HAM, diantaranya Mugiyanto (INFID), Delima Silalahi (KSPPM), Manambus Pasaribu (BAKUMSU), Sarma Hutajulu (Anggota DPRD Sumatera Utara), Saur Tumiur Situmorang (Komnas Perempuan), Parulian Siregar (Perwakilan Pemkab Tobasa), dan sebagai keynote speaker, Ketua KOMNAS HAM Indonesia Ahmad Taufan Damanik.

Semangat dari acara ini adalah sebagai evaluasi dan refleksi bersama atas penegakan HAM dengan kondisi politik, hukum, ekonomi, sosial dan budaya dalam 20 tahun reformasi di Indonesia, khususnya di Tanah Batak (Kawasan Danau Toba).

Dalam orasinya, Sekretaris Eksekutif BAKUMSU Manambus Pasaribu, menyebutkan 9 kategori pelanggaran HAM di Sumatera Utara.

“Terkait pelanggaran HAM di Sumatera Utara, terjadi 9 (sembilan) kategori pelanggaran HAM, yakni pelanggaran Hak SIPOL maupun Hak EKOSOB. Khususnya pelanggaran HAM di sektor Agraria, kami mencatat bahwa sepanjang 2017-2018, pelanggaran HAM di Sektor Agraria masih dalam kategori mengkhawatirkan. Ada 16 kasus perampasan wilayah adat yang tersebar di seluruh Sumatera Utara, ditambah adanya unsur kekerasan dalam keterlibatan TNI/Polri dalam konflik agraria terhadap masyarakat penggarap terutama di wilayah HGU dan eks HGU PTPN II, serta Kampung Sari Rejo, Medan,” sebut Manambus.

Delima Silalahi, yang juga Direktur KSPPM, memaparkan, bahwa pelanggaran HAM masih kerap terjadi di kabupaten-kabupaten sekawasan Danau Toba.

“Frekwensi terjadinya konflik agraria masih tinggi. Berbagai proyek pembangunan di Kawasan Danau Toba, yang disebut bertujuan menyejahterakan rakyat, justru melahirkan banyak konflik agraria di tengah masyarakat. Saat ini KSPPM mendampingi 19 kelompok masyarakat adat/masyarakat lokal yang tersebar di Kabupaten Toba Samosir, Humbang Hasundutan, Tapanuli Utara, Samosir dan Kabupaten Simalungun,  dimana wilayah adat mereka diklaim sebagai kawasan hutan negara dan sebagian sudah diberikan izin kepada pihak ketiga,” demikian Delima mengkritisi.

“Perampasan tanah dan hutan adat yang diikuti dengan intimidasi dan kriminalisasi, merupakan bentuk pengabaian atas hak-hak rakyat. Maka, tidak heran, kalau konflik pertanahan yang sudah berlangsung lama di daerah ini belum juga terselesaikan. Malah, dalam dua tahun terakhir semakin meningkat jumlahnya,” seru Delima.

Hal ini juga dibenarkan oleh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, dalam orasinya.

“Dari pengaduan kasus pelanggaran HAM yang diterima oleh Komnas HAM, pengaduan yang paling banyak diterima adalah dari sektor agrarian, dan salah satu daerah dengan jumlah pelanggaran HAM terbanyak di sektor agraria adalah kampung halaman kita, Sumatera Utara,” sebut Taufan.

Pada kesempatan berikutnya, perwakilan Pemerintah Kabupaten Tobasa, Parulian Siregar, selaku Asisten Administrasi Umum Pemkab Tobasa, membacakan pidato sambutan Bupati Tobasa, Ir. Darwin Siagian.

“Pemerintah Toba Samosir ikut berpartisipasi aktif dalam menyampaikan pelaksanaan HAM, berupa pelaporan data Kabupaten Tobasa, kepada pihak peduli HAM, kepada pemerintah dalam hal ini Kemenkumham, dan kepada Dinas Kebudayaan Provinsi Sumut. Dan Pemkab Toba Samosir mendapatkan penghargaan sebagai kabupaten peduli HAM oleh Kemenkumham. Dengan penghargaan ini Pemkab Toba Samosir dapat mempertahankan dan meningkatkan prestasi sebagai kabupaten peduli HAM,” sebut Darwin dalam sambutan yang dibacakan Parulian.

Namun Sarma Hutajulu selaku anggota DPRD Sumatera Utara, menyebutkan, bahwa penghargaan itu tidak sepenuhnya sejalan dengan realita yang ada.

“Di satu sisi kita harus mengapresiasi Pemkab Tobasa yang mendapat penghargaan sebagai kabupaten ramah HAM, tetapi disisi lain kita harus mengakui, bahwa secara realitas, pemerintah belum sepenuhnya hadir dalam penegakan HAM,” timpalnya.

Sampai saat ini di dalam pembangunan, masyarakat belum menjadi subjek. Bahkan, atas nama pembangunan dan kesejahteraan, dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi nasional, maka pembangunan infrastruktur, pengembangan industri pariwisata dan lainnya, tidak jarang justru merampas hak-hak rakyat. Hal ini dibenarkan oleh Saur Tumiur Situmorang dari Komnas Perempuan.

“Komnas Perempuan, dalam pemantauannya di sektor sumber daya alam, melihat terjadinya pencerabutan akses kehidupan dari perempuan, ketika terjadi konflik sumber daya alam”.

Saur juga menambahkan bahwa pemerintah cenderung mengeluarkan peraturan yang diskriminatif.

“Dalam pemantauan Komnas Perempuan, selama otonomi daerah, pemerintah cenderung mengeluarkan peraturan yang diskriminatif terhadap kaum perempuan, atas nama agama dan moralitas,” sebutnya.

Jalan panjang tentang penegakan HAM mengalami proses yang amat berliku. Berbagai upaya telah dilakukan selama ini. Hanya saja, tanpa usaha yang sungguh-sungguh penegakan HAM yang menjadi tanggung jawab Pemerintah hanya akan berjalan diruang kosong. Oleh karena itu, peringatan hari HAM dalam wadah Pesta Rakyat ini dapat menyuarakan berbagai pengabaian dan pelanggaran negara atas hak-hak rakyat, sekaligus untuk mengingatkan semua pihak, khususnya negara dan para pemangku kepentingan lainnya, mulai dari tingkat pusat hingga daerah tentang pentingnya menghormati, melindungi, menegakkan, memajukan, dan melakukan pemenuhan atas hak-hak rakyat, khususnya kelompok rentan sebagai bagian dari Warga Negara Indonesia dan warga dunia. Negara harus sungguh-sungguh hadir dalam menjamin akses rakyat atas keadilan, kesejahteraan, partisipasi publik dan kebebasan sipil lainnya.

Didalam pemaparannya Ahmad Taufan Damanik menekankan, bahwa penegakan HAM bukan sesuatu yang mudah diperjuangkan.

“Hak Asasi Manusia itu bukan sesuatu yang simsalabim datang dan kita nikmati, tetapi adalah sesuatu yang harus detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, hari demi hari, tahun demi tahun kita perjuangkan  terus menerus,” seru Taufan. (rel/ajvg)

News Feed