oleh

Mendagri: Berhentikan Tidak Hormat Pelaku Pungli KTP di Batam

Jakarta, BatakToday –

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo perintahkan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrulloh, untuk memeriksa kasus dugaan pungutan liar (pungli) pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP el) dan akte kelahiran di Kota Batam, Kepulauan Riau. Jika terbukti, Tjahjo berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap praktik yang meresahkan masyarakat itu.

“Saya minta Dirjen Dukcapil segera cek kebenaran dan konfirmasi. Cek ke Kepolisian Kepri,” kata Tjahjo melalui pesan singkat, Rabu (19/10/2016), seperti dilansir dari laman resmi Kementerian Dalam Negeri.

Tjahjo menegaskan, jika terbukti, pihaknya akan mengambil tindakan tegas terhadap praktik yang meresahkan masyarakat itu.

“Kalau benar, segera berhentikan tidak hormat,” kataTjahjo.

Untuk diketahui, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam, Kepulauan Riau, digerebek Tim Satgas Merah Putih, Senin (17/10/2016). Tiga pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam tertangkap tangan melakukan pungutan liar dalam proses pembuatan KTP.

Satu dari ketiga pelaku bernama Jamaris alias Boy, Kabid Catatan Sipil dengan barang bukti yang diamankan uang tunai Rp 2.484.000, akta kelahiran 43 lembar, surat kematian enam lembar.

Pelaku lainnya adalah Irwanto, staf Bidang Catatan Sipil dengan barang bukti berupa uang Rp 700.000, fotokopi surat-surat persyaratan pengurusan akta lahir.

Kemudian Nasibah, dengan barang bukti berupa uang Rp 2.100.000, surat keterangan pindah WNI, KTP elektronik masyarakat 14 lembar, KTP SIAK tiga lembar.

Praktik pungli pengurusan KTP elektronik diduga marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti ditemukan jurnalis BatakToday di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar beberapa waktu lalu (baca juga: https://bataktoday.com/urus-ktp-masih-bayar-bataktoday-teror-disdukcapil-siantar). (MarcP/rel)

News Feed