oleh

Menteri Koperasi & UKM: Suku Bunga KUR Turun Menjadi 9 Persen

Medan, BatakToday –

Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga menekankan agar bupati/walikota segera mendelegasikan izin usaha untuk usaha mikro dan kecil ke tingkat kecamatan.

Hal itu diutarakannya dalam sambutannya saat membuka forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumatera Utara tahun 2017 secara resmi di Hotel Grand Angkasa, Medan, Jumat (1/4/2016).

Menurutnya, dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), pemerintah agar fokus dengan memberi bunga ringan bagi para pelaku usaha.

“Selain itu, meningkatkan pelatihan SDM supaya mampu tingkatkan kualitas produk pelaku usaha kita,” katanya.

Puspayoga mengungkapkan, pemerintah telah menurunkan suku bunga KUR dari sebelumnya 22 persen menjadi 9 persen.

“Dua hari yang lalu pemerintah launching KUR B yang berorientasi ekspor untuk UKM dan Mikro, ada dananya dari Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia,” jelasnya.

Sementara Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengingatkan agar pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2017 dilakukan penajaman, evaluasi dan skala prioritas atas program dan kegiatan yang diusulkan. Hal itu untuk menghindari tidak terserapnya anggaran, yang pada Tahun Anggaran 2015 lalu mencapai Rp 420 triliun.

“Saya tegaskan, forum Musrenbang ini adalah bagian dari tahapan perencanaan yang memutuskan penganggaran bagaimana, skema anggaran bagaimana, dan pelaksanaannya bagaimana,” ujar Tjahjo.

Tjahjo meminta agar Musrenbang 2015 dijadikan pelajaran dan evaluasi dalam pelaksanaan Musrenbang tahun 2017.

“Musrenbang tahun 2015 cukup bagus, namun menimbulkan pertanyaan. Pertumbuhan ekonomi harusnya bisa lebih tinggi, kesejahteraan dapat lebih meningkat. Namun anggaran 2015 tidak terserap mencapai Rp 420 triliyun,” katanya.

Menurut Menteri Tjahjo, jika perencanaan pada musrenbang dilakukan dengan lebih baik, tentu anggaran bisa digelontorkan dengan baik.

“Semoga dalam forum musrenbang yang diawali dengan musrenbang di beberapa wilayah, ada kesepakatan penajaman, evaluasi dan skala prioritas dalam tataran pemerintah, baik provinsi dan kabupaten/kota. Dalam pertengahan tahun ini ada musrenbangnas yang akan mengakselerasikan usulan daerah,” ujar Tjahyo.

Tjahjo menekankan, semua pemerintahan harus tegak lurus dengan kebijakan presiden. Pemerintah daerah, tegasnya, tidak boleh menyimpang dari Nawa Cita.

Ketidakselarasan antara dokumen perencanaan dengan APBD, menurut Tjahjo, adalah salah satu masalah pokok dalam pengelolaan APBD.

“Belum transparan, masyarakat dan pers belum melihat, dan tahapan penyusunan tidak seluruhnya dilalui. Besaran anggaran juga belum sesuai standar yang ada. Memecahkan paket pekerjaan, proses penyusunan perubahan APBD banyak yang tidak sesuai aturan,” kata Tjahyo.

Sementara itu, Plt Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi mengajak Bupati dan Walikota se Sumut menyatukan tekad, fikiran dan langkah untuk meningkatkan pembangunan Sumut tahun 2017.

“Sekaligus yang lebih penting meningkatkan kerjasama. Saya berharap bupati/walikota satu barisan bersama membangun Sumut,” ujar Erry dalam sambutannya.

Plt Gubsu juga menegaskan agar tidak ada lagi APBD Provinsi yang digunakan tidak sesuai tupoksi sebagaimana yang terjadi pada masa lalu. Dia mencontohkan jangan ada pembangunan jalan setapak dengan menggunakan APBD Provinsi, karena itu merupakan tugas pemkab/pemko.

Pembukaan Musrenbang Provinsi Sumatera Utara dihadiri para bupati/walikota se Sumatera Utara, FKPD Provsu, anggota DPRD, dan akademisi. (AFR)

Foto: Menteri Koperasi dan UKM Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga saat menyampaikan sambutan saat membuka Musrenbang 2017 secara resmi di Hotel Grand Angkasa, Medan, Jumat (1/4/2016). (humaskemenkopukm)

News Feed