oleh

Mendagri Akan Segera Ajukan Revisi UU Ormas

Jakarta, BatakToday –

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan segera mengajukan revisi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan  (Ormas) usai pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu, Partai Politik dan MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, Kemendagri bersama Kemenkumham tengah membahas draftnya, meski belum final. Menurut dia, ormas begitu mudah hidup dan mendaftar di Indonesia, apalagi bisa secara online.

“Semua ormas mengaku asasnya Pancasila, tapi dalam prakteknya, dalam ucapannya, ada yang tidak demikian,” kata Tjahjo usai menghadiri Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2016, di Balai Kartini Jakarta, Kamis (1/12/2016).

Menteri Tjahjo mengatakan, berdasarkan UU Ormas sekarang ini, pembatalan ormas yang melawan lambang negara perlu waktu panjang. Makanya, UU tersebut harus segera direvisi. Adapun isinya, kata dia seperti memperketat sanksi. Lalu, kemudahan membatalkan ormas yang melawan lambang negara dan diduga beraliran sesat.

“Mekanismenya itu mesti peringatan satu peringatan, dua. Nah repot itu. Sekarang yg kita ketahui ada tokoh ormas yg terang-terangan anti Pancasila, tapi kita nggak bisa membatalkan,” katanya.

Mendagri mengungkapkan, saat ini di Indonesia terdapat sekitar 200 ribu ormas. Dengan UU Ormas yang sekarang, pendaftaran ormas sangat mudah, baik melalui Kemendagri maupun Kementerian Hukum dan HAM. Bahkan saat ini ormas dari luar negeri bisa dengan mudah terdaftar di Indonesia. (marc/PK)

News Feed