Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Tidak Golput Melalui Peran Bawaslu

Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Untuk Tidak Golput Melalui Peran Bawaslu

3828
Ilustrasi (Foto: fb/Rukka Sombolinggi) "Hari ini dengan kesadaran penuh tanpa intimidasi dan tekanan, pertama kali memilih. Tidak #golput lagi."

Oleh: Zadwin Mangatur Siregar, SH*)

Negara Republik Indonesia adalah salah satu negara yang menggunakan sistem demokrasi. Untuk itu, Indonesia juga membutuhkan adanya budaya politik. Namun, apa itu budaya politik? Sedikit penulis memberikan arti tentang budaya politik; Budaya politik adalah semua hubungan yang berkaitan dengan akal atau pikiran dan yang memiliki hubungan dengan terwujudnya aturan, kewenangan atau kekuasaan.

Selo Sumarjan memberikan pengertian tentang Kebudayaan yang merupakan blue print of behavior yang memberikan pedoman bagaimana warga masyarakat bertindak atau berperilaku dalam upaya mencapai tujuan bersama. Atas dasar kebudayaan, masyarakat membentuk prosedur-prosedur yang harus diterapkan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Budaya politik sebagai unsur dari kebudayaan merupakan sesuatu yang inheren (hubungan erat) pada setiap masyarakat yang terdiri atas sejumlah individu yang hidup, baik dalam sistem politik tradisional, transisional, maupun modern.

Masyarakat di dalam menjalankan aktivitasnya di tuntut untuk sepaham dengan nilai–nilai budaya masyarakat itu sendiri sebab itulah salah satu alasan individu di anggap sebagai bagian dari dalam budaya, oleh sebab itu sikap yang ditentukan masyarakat di dalam kehidupanya merupakan bagian dari sistem demokrasi Indonesia yang menjadikan sikap kebebasan untuk masyarakat dalam menentukan tindakan yang sesuai dengan nilai-nilai demokrasi. Sehingga Politik menjadi bagian dari demokrasi yang memberikan sikap kebebasan bagi masyarakat untuk menentukan sikapnya yang sesuai dengan konstitusi oleh sebab itu  pesta demokrasi yang ditandai dengan adanya pemilihan umum menjadi salah satu bukti dari terwujudnya demokrasi menjadikan masyarakat untuk memilih langsung pemimpin yang dipilihnya.

Penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu ) merupakan salah satu kegiatan politik yang menjadi syarat bagi kehidupan suatu negara. Di Indonesia, penyelenggaraan pemilu memang secara periodik sudah berlangsung sejak awal kemerdekaan bangsa ini, namun format demokrasi yang ideal baru nampak pada penyelenggaraan pemilu 2014 lalu yang terdiri dari pemilu legislatif dan pemilu presiden, yang berjalan relatif dan cukup aman. Namun rasa kepercayaan masyarakat terhadap para calon pemimpin sudah semakin terkikis oleh sikap para pemimpin yang tidak merealisasikan janji-janjinya ketika kampanye sehingga dalam setiap pemilihan umum sikap “Golput” selalu di tunjukan oleh sebagian anggota masyarakat di karenakan masyarakat sudah bosan dengan “ucapan manis” para calon pemimpin.

Meningkatnya Golput di Kota Medan

Ada banyak data terkait Golput di seluruh daerah Indonesia ini, tetapi Penulis mengambil contoh golput di wiliyah Kota Medan, berhubung Kota Medan merupakan Kota Penulis sehingga data yang digunakan dalam tulisan ini dapat untuk di percaya terkait pemilih yang terlibat dalam Golongan Putih, dalam pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Medan. Dimana para pencalon terdiri dari dua kandidat sebagai perwakilan Wali Kota dan Wakil Wali Kota yaitu; pasangan nomor urut 1, T Dzulmi Eldin-Akhyar Nasution, dan pasangan nomor urut 2, Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma.

Rekapitulasi suara yang berdasarkan formulir (C1.KWK) yang ditampilkan di pilkada 2015. kpu.go.id menunjukkan pasangan Eldin-Akhyar unggul sementara dengan perolehan 156.604 suara atau 71,52 persen dari 217.594 suara sah. Sementara pasangan nomor urut 2 Ramadhan Pohan-Eddie Kusuma baru mendapat 62.152 suara atau 28.48 persen.

Perolehan itu baru dari 42.33 persen suara pada formulir C1. KWK yang telah diupload KPU Medan. C1.KWK yang diunggah masih dari 1.280 di antara 3.024 TPS yang ada di Medan. Selain perolehan kedua pasangan calon, data KPU juga memaparkan tingginya tingkat golput di Medan.

Untuk sementara, jumlah calon pemilih yang menggunakan haknya cuma mencapai 235.447, atau 27,76 persen dari 848.047 warga yang dapat memilih di 1.280 TPS yang telah terekapitulasi. Jumlah itu bakal bertambah mengikuti upload data terbaru, tingginya angka golput juga menjadi hasil quick count atau hitung cepat Indo Barometer. Dalam pres rilisnya, lembaga ini menyebut angka golput mencapai 73,33 persen. Suara sah 19.04 persen, sedangkan suara tidak sah 7,63 persen.

Meningkatnya golput terkait pemilihan Kepala Daerah di Kota Medan yang tidak menggunakan hak suaranya alias golongan putih (Golput) dinilai karena keinginan pribadi. Ada banyak faktor yang dinilai menyebabkan seseorang tidak memilih ketika pemilu.

Pertama, karena tidak terdaftar atau tidak mendapat kartu pemilih (C1.KWK) atau kartu undangan pemilih belum sampai (C6. KWK). Kedua, orang yang terdaftar dan memiliki kartu undangan pemilih tetapi tidak datang ke TPS karena ada urusan lain yang mendesak atau lebih memilih kerja mencari uang. Atau karena faktor sakit, dan lain sebagainya, ucapnya.
Ketiga, ada orang yang dengan sadar atau dengan sengaja tidak menggunakan hak pilihnya karena menilai partai peserta pemilu, caleg atau pasangan capres yang ada tidak ada yang sesuai dengan pilihan mereka. Keempat, masyarakat yang dengan sadar tidak menggunakan hak pilihnya karena menilai pemilu tidak ada gunanya. Karena mereka menganggap tidak ada keutungan dan kesejahteraan bagi mereka yang memilih. Kelima, kalau seseorang mengajak atau memengaruhi orang lain agar Golput tergolong pelanggaran hal ini sesuai dengan Pasal 301 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Meskipun sesungguhnya tidak memilih itu merupakan hak juga.

Peran Bawaslu Terkait Golput

  1. Bawaslu selaku penyelenggara dibidang Pengawasan, harus mampu menggerakkan kesadaran masyarakat agar dapat mengunakan hak pilihnya dengan cara mensosialisakan kepada masyarakat betapa pentingnya hak pilih masyarakat untuk menentukan calon pemimpin yang baik dan bijaksana.
  2. Bawaslu selaku penyelenggara dibidang Pengawasan, juga harus menekankan kepada Masyarakat untuk tidak golput agar tidak ada penyimpangan tentang hak suara pemilih yang tidak memilih disalah gunakan oleh Oknum tertentu.
  3. Bawaslu selaku Penyelenggara dibidang Pengawasan, harus mengawasi tahapan-tahapan sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara KPU sebagai Panitia Penyelenggara Pemilu.

Hal ini sesuai dengan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Pemilu, Bawaslu bertugas untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa Pemilu, mengawasi persiapan Penyelenggara Pemilu seperti mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu.

Berikut saran penulis terkait peran Bawaslu dalam hal melakukan kesadaran dalam masyarakat tentang kerugian menjadi golput untuk dapat mempergunakan hak pilihnya dengan tepat adalah sebagai berikut;

Pertama, orang yang golput dapat dikategorikan sebagai kelompok yang pesimis plus apatis terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pesimis Pemilu tidak akan menghasilkan pemimpin yang lebih baik, atau karena apatis terhadap Pemilu, lalu dengan enteng tidak menggunakan hak pilihnya. Sama dengan pernyataan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan: “Jika orang baik tidak terjun ke politik, maka para penjahatlah yang akan mengisinya.”

Kedua, orang yang golput bisa juga dicap sebagai orang yang tidak cinta tanah air. Sebab, Pemilu adalah salah satu instrumen atau tahapan yang harus dilalui dalam sebuah negara demokrasi. Dalam ungkapan yang lebih keras, mungkin dapat disebut sebagai “pengkhianat bangsa”.

Ketiga, bahwa setiap orang yang mengajak dengan sengaja pada hari pemungutan suara yang menjanjikan atau memberikan uang kepada pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya, dapat dipidana dengan hukuman 2 (dua) tahun  Penjara, sebagai mana terdapat dalam Pasal 292 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum.

Kesimpulan penulis Bawaslu sebagai Penyelenggara Pemilu dibidang pengawasan harus mensosialisasikan tentang betapa pentingnya hak suara pemilih dalam penyelenggaran pemilu, untuk terciptanya demokrasi yang sehat, jujur, adil dan bebas.

*) Penulis adalah Pemerhati Politik, berdomisili di Medan, Sumatera Utara