Menkeu Sri Mulyani: Ekonomi Itu di-Drive oleh Faktor Fundamental dan Psikologis

Menkeu Sri Mulyani: Ekonomi Itu di-Drive oleh Faktor Fundamental dan Psikologis

67
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat memberikan paparannya pada konferensi pers di Aula Djuanda 1 Kementerian Keuangan, Jakarta (3/1/2017). (Foto: Kemenkeu)

Jakarta, BatakToday –

Pemerintah Indonesia akan terus terbuka untuk bekerja sama dengan beragam stakeholders, dengan berprinsip pada profesionalisme, akuntabilitas dan saling memberi manfaat. Namun, sebagai partner kerja, lembaga tersebut harus mampu untuk ikut mengemban tanggung jawab menjaga kondisi dalam negeri Indonesia.

Hal itu ditegaskan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menggelar konferensi pers di Aula Djuanda I, Kementerian Keuangan pada Selasa (3/1/2017).

Terkait pemutusan kerja sama dengan JP Morgan, Menkeu menyebutkan bahwa lembaga partner pemerintah harus memiliki tanggung jawab untuk menjaga faktor psikologis yang positif bagi perekonomian Indonesia.

“Jangan lupa, dalam ekonomi itu di-drive oleh faktor fundamental dan psikologis. Faktor psikologis itu sangat penting bagi lembaga yang jadi partner pemerintah untuk ikut memiliki tanggung jawab yang sama pentingnya,” kata Menkeu.

Oleh karena itu, Menkeu ingin menyampaikan bahwa Indonesia dijaga dengan sebaik-baiknya secara profesional. Walaupun masih ada kekurangan, namun perbaikan akan terus dilakukan.

“Saya harap ini juga menjadi suatu sinyal bahwa negara ini diurus dengan baik dan sungguh-sungguh. Kami menjaga republik ini dengan profesional. Tidak berarti seluruhnya sudah sempurna tapi kami akan terus memperbaiki secara profesional dan akuntabel, terbuka dan terus menciptakan hubungan yang saling menghormati dan percaya terhadap kredibilitas assessment-nya. Dan kami harap seluruh partner kita di luar juga memiliki sikap yang sama, profesional, terbuka dan tanggung jawab terhadap hubungan yang saling positif ini,” tegas Menkeu.

Untuk diketahui, Pemerintah melalui Menteri Keuangan Sri Mulyani telah memutuskan kontrak hubungan kerja dengan JPMorgan berdasarkan Surat Menteri Keuangan ditandatangani pada 17 November 2016. Kementerian Keuangan menilai analisis JP Morgan yang menurunkan peringkat Indonesia dari overweight ke underweight (penurunan dua tingkat) berpotensi menggangu stabilitas keuangan nasional.

Lewat surat itu, pemerintah menyatakan tidak lagi menerima setoran negara dari siapa pun melalui seluruh cabang JP Morgan yang ada. Selanjutnya, pemerintah akan menyelesaikan segala perhitungan atas hak dan kewajiban terkait pengakhiran dan penyelenggaraan layanan JPMorgan Chase Bank sebagai bank persepsi atau bank penerima setoran pendapatan negara.

Dengan keluarnya surat keputusan yang berlaku per 1 januari 2017 tersebut, JP Morgan otomatis juga dicoret dari daftar bank persepsi program amnesti pajak. (marc/as/rsa)