oleh

MO BPJS Ketenagakerjaan: 70 Persen Karyawan Swasta di Siantar Belum Ikut Program Jaminan Sosial

Pematangsiantar, BatakToday –

Marketing Officer (MO) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Pematangsiantar, Rizky mengatakan, sampai bulan November 2016,  masih banyak karyawan perusahaan-perusahaan swasta yang belum mengikuti program jaminan sosial yang dikelola instansinya. Diprediksinya, sekitar 70 persen karyawan swasta di Kota Siantar belum mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan.

“Saat ini peserta  binaan kami yang berasal dari 7 kabupaten/kota, ada sebanyak 94.000 orang. Dari jumlah pekerja binaan tersebut, paling hanya sekitar 20 sampai 30 persen peserta dari Kota Siantar,” kata Rizky saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (30/11/2016).

Banyaknya karyawan yang belum mendaftar ke BPJS ketenagakerjaan, menurut Rizky akibat belum adanya inisiatif dari pihak perusahaan untuk mendaftarkannya. Padahal, pihaknya selalu aktif bersosialisasi kepada perusahaan, terkait manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan.

“Surat teguran juga selalu kita layangkan kepada perusahaan-perusahaan yang belum mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi sampai sekarang masih banyak perusahaan mengabaikan surat teguran kami,” terang Rizky.

Rizky menilai, perusahaan mengabaikan surat teguran  karena belum ada pengenaan sanksi tegas sesuai regulasi yang ada. Karena itu dia tetap mengimbau perusahaan-perusahaaan di Kota Siantar terutama yang telah mendapat surat teguran, supaya segera mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

“Kami berharap perusahaan mengikutsertakan semua karyawannya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Banyak keuntungan yang didapat bagi perusahaan jika mendaftarkan karyawannya, terlebih jika terjadi kecelakaan kerja,” ucapnya.

Untuk diketahui, BPJS Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme asuransi sosial.

Sebagai Lembaga Negara yang bergerak dalam bidang asuransi sosial, BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama PT Jamsostek (Persero) merupakan pelaksana undang-undang jaminan sosial tenaga kerja.

Sebagai program publik, Jamsostek memberikan hak dan membebani kewajiban secara pasti (compulsory) bagi pengusaha dan tenaga kerja. Program penjaminan sosial yang diberikan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Sedangkan kewajiban peserta adalah tertib administrasi dan membayar iuran.

Dalam meningkatkan pelayanan jamsostek tak hentinya melakukan terobosan melalui sistem online guna menyederhanakan sistem layanan dan kecepatan pembayaran klaim hari tua (JHT).

Apabila terjadi risiko sosial terhadap pekerja baik itu kecelakaan kerja, kematian, hari tua, maupun pensiun maka BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan manfaat kepada peserta dalam bentuk pelayanan maupun uang tunai. Manfaat pelayanan yang dimaksud adalah apabila terjadi kecelakaan kerja, maka pekerja dapat langsung dibawa ke fasilitas kesehatan yang bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, baik klinik maupun rumah sakit (trauma center) tanpa mengeluarkan biaya dengan menunjukkan kartu BPJS Ketenagakerjaan, dengan syarat perusahaan pemberi kerja tertib membayarkan iuran kepada BPJS Ketenagakerjaan.

Apabila tidak terdapat fasilitas kesehatan yang bekerja sama, maka pekerja tetap mendapatkan manfaat JKK tersebut dengan sistem reimbursemen. Sedangkan manfaat uang tunai akan didapatkan oleh pekerja maupun ahli warisnya apabila terjadi risiko meninggal dan hari tua/pensiun.

Perbedaan antara Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun terletak pada manfaat yang akan diterima oleh pekerja atau ahli warisnya. Manfaat Jaminan Hari Tua diterima sekaligus ketika pekerja memenuhi ketentuan pengambilan yakni usia pensiun (56), meninggal dunia, cacat total tetap, atau berhenti bekerja dan tidak bekerja lagi, sementara untuk manfaat Jaminan Pensiun akan diterima secara berkala setiap bulan kepada pekerja atau ahli warisnya apabila pekerja memasuki usia pensiun (56) dengan minimal iuran 15 tahun, meninggal dunia (dengan iuran minimal dibayar 12 bulan), atau cacat total tetap (iuran minimal 1 bulan). Apabila ketiga syarat tersebut belum terpenuhi, maka pekerja atau ahli warisnya akan mendapatkan manfaat berupa akumulasi iuran ditambah dengan pengembangannya. (EM/ajvg)

News Feed