oleh

Negara Hadir di Danau Toba, Antara Khayalan dan Kenyataan

Oleh : Jasarno Gurning *)

Mencermati kehadiran Otoritas Negara di Kawasan Danau Toba (KDT) yang identik dgn ‘O Tanah Batak’, mari kita kaji selintas sejarah kehadiran Negara di KDT sejak dahulu kala hingga sekarang.

Zaman Belanda, ‘negara’ hadir, jejaknya ada. Hingga kini hampir semua infrastruktur yang dibangun pemerintah kolonial Belanda masih eksis. Lanjut ke Zaman Orde Lama, secara historis samar-samar. Yang jelas terjadi makar PRRI, yang menjadikan KDT sebagai salah satu basis ‘perjuangan’nya.

Kemudian di masa Orde Baru, abu-abu, tak jelas dan tak serius. Tak ada suatu catatan yang signifikan. Lalu Di Era Reformasi ini terutama di Periode SBY selama kurun waktu 10 tahun, ternyata “Negara Absen”. Negara tidak pernah hadir dalam konteks dan kata kunci “Akses Tourisme dan Infrastruktur”.

Dalam hal ini patut digarisbawahi, bahwa pada kurun waktu 30-40 tahun yang lalu Danau Toba sudah pernah lho menyandang predikat Destinasi Wisata Internasional yang utama di Indonesia.

Awalnya sebagai primadona unggulan Parawisata Indonesia, KDT masih setingkat di atas Bali. Lalu kemudian, setelah itu posisinya digantikan Bali (sbg satu propinsi). Kenapa?

Terutama disebabkan infrastruktur. Provinsi Bali gencar melakukan aksesibiltas parawisata, mengembangkan dan membangun infrastruktur lengkap. Sebaliknya di KDT pembangunan infrastruktur stagnan, diam ditempat. Seiring dgn itu Destinasi Wisata di Bali meroket, tapi di KDT terpuruk.

Nah, di Era Jokowi konon katanya Negara akan hadir ditandai dengan kehadiran Presiden RI ke KDT. Jadi kalau ada yang mempertanyakan betul kah Negara Hadir ? Jangan lantas ditanggapi skeptis. Bukan tentang proses, semua juga tau pasti butuh proses. Tapi yang kita mau cermati ialah kesungguhan dan niat, apakah prioritas atau tidak? Atau, ini soal keseriusan paduka yang mulia bapak Jokowi (dan bukan pula kroninya Mr. Buldozer).

Dari data dan fakta yang ada, tampaknya infrastruktur di KDT yang digadang-gadang akan disulap jadi si ‘mona ko’ atau si ‘nusa tiga’ atau disebut apalah, terkesan sloganistik. Masih sebatas ‘wacana doank’ dan TIDAK PRIORITAS!

Kenapa begitu? Karena pembangunan infrastruktur tidak dimulai dari Danau Toba, atau paling tidak, selayaknya dilakukan secara simultan (bersamaan) dgn pembangunan infrastruktur Zona Sumatera, khususnya di wilayah Sumut.

Yang kita lihat justru pengembangan dan pembangunan infrastruktur KDT sendiri belakangan, yaitu menunggu di lokasi-lokasi lainnya kelar. Ibarat antrian, KDT giliran terakhir, itu pun jika Jokowi masih Presiden dan anggaran masih tersedia.

“Jika tidak, yah…menunggu sampai Lebaran Kuda kale kagak jadi juga,  hehehe…”

Maka jangan lah lantas prejudice terhadap pendapat yang pesimis melankolis bahkan utopis, sarkis, miris dst..dll… So, harus diakui bahwa kehadiran Negara di KDT masih ilutif, belum serius. Yang tampak baru taraf bagi-bagi kavling (area) buat para investor asing atau penguasa merangkap pengusaha yang seangkrengan dengannya, xixixi…

Realitas aktual, mencermati segala perencanaan untuk merevitalisasi Kepariwisataan KDT, serasa bagaikan fatamorgana. Tampilan improvisasi tentang infrastruktur di KDT yang ilutif sebagaimana disajikan divisualisasi di YouTube, dan lain sebagainya, berupa animasi, simulasi, atau illustrasi yang dahsyat bingiits..waw..  Imajinasi Jalan Tol, Bandara, Jalan Lingkar, dll… dst…di seputar Danau Toba, keren abis dah.

Tapi ingat, entar aja setelah semua infrastruktur di tempat lain rampung ye… entar pada gilirannya di KDT belakangan saja. Dan jika perlu, nanti biar investor yang bangun, kan kapitalis asing banyak dollarnya… Yang penting kan, Grand Design dan Feasibilty Study atau Master Plan, maupun segala master-nya sudah disiapkan oleh para pakar luar negeri, konsultan dari Singapura pun sudah ready…

Bieh.. Pokok e nikmati saja lah dulu fatamorgana yang asyik mempesona, percayalah !!! Semoga tidak memabukkan, sebab mabuk itu berbahaya…!!!

*) Penulis adalah pemerhati Tanah Batak, tinggal di Bandung

News Feed