oleh

Oberlin Malau: Pengutipan Retribusi Parkir Tanpa Karcis adalah Penipuan

Pematangsiantar, BatakToday –

Anggota Komisi III DPRD Kota Pematangsiantar, Oberlin Malau mengungkapkan kekecewaannya terhadap sistem pengutipan retribusi parkir tepi jalan umum yang dilakukan oleh pengelola (CV Lumbangaraga-red) selama ini. Menurutnya, tindakan pengelola yang mengutip retribusi parkir tepi jalan umum tanpa menggunakan karcis adalah penipuan kepada masyarakat.

Hal itu diutarakan Oberlin saat berbicara di depan puluhan juru parkir yang berunjukrasa didampingi Federasi Transportasi dan Angkutan Serikat Buruh Solidaritas Indonesia (SBSI) Unit Parkir Tepi Jalan Umum Kota Pematangsiantar di halaman Kantor DPRD Kota Pematangsiantar, Rabu (7/12/2016).

Ketua Fraksi Partai Gerindra itu menegaskan bahwa perbuatan pengelola tersebut telah melanggar peraturan. Padahal menurutnya, DPRD sudah pernah memberikan peringatan atas pelanggaran tersebut kepada pihak pengelola, yakni CV Lumbangaraga.

“Sampai pernah saya bilang kepada pemerintah kota, tentang kerinduanku melihat parkir tepi jalan umum kota Siantar menggunakan karcis,” katanya.

Oberlin menyebut, penggunaan karcis sangat bermanfaat bagi pemerintah kota maupun masyarakat. Dengan adanya karcis, Oberlin menilai pemerintah kota dapat mengetahui potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Siantar tahun 2016, dan juga tahun berikutnya.

“Anak SMP aja tau, kegunaan karcis untuk mengetahui apakah ada kebocoran PAD atau tidak. Tanpa karcis, dari mana kita tau jika ada kecolongan PAD nantinya,” ungkap Oberlin disambut tepuk tanggan massa.

Kemudian, sambung Oberlin, penggunaan karcis sebenarnya sangat penting bagi masyarakat. Karena melalui karcis, Oberlin meyakini masyarakat akan mengetahui area perkir tepi jalan umum yang ditetapkan pemerintah kota secara resmi.

“Kalau ada karcisnya, jelas kelihatan area parkir yang resmi, dan tidak resmi. Yang resmi sudah pasti punya karcis. Sehingga masyarakat tidak membayar retribusi pada area yang tidak resmi. Jadi pengutipan retribsusi parkir tanpa karcis, penipuan namanya,” tegas Oberlin.

Menyikapi tuntutan massa, Oberlin berjanji DPRD akan menindaklanjutinya. Sebab apa yang menjadi tuntutan massa, disebut Oberlin sangat normatif.

“Saya berjanji, semua tuntutan juru parkir akan saya ungkapkan pada pembahasan RAPBD tahun 2017,” ujarnya disambut tepuk tangan para juru parkir.

Adapun yang menjadi tuntutan juru parkir pada unjuk rasa tersebut adalah  menolak retribusi parkir tepi jalan umum ditenderkan, memohon diterapkan perlindungan bekerja dalam hal kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, penyedeiaan alat kerja secara gratis, menolak arogansi pengelola parkir yang memberhentikan juru parkir secara sepihak, menolak setoran juru parkir yang sewenang-wenang, dan copot Kepala Dinas Perhubungan dari jabatannya. (EM)

News Feed