oleh

Ondo MP Purba: “Penetapan Tersangka Kasus PD PAUS Tinggal Tunggu Audit BPKP”

Pematang Siantar, BatakToday

Proses penyidikan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) di Perusahaan Daerah dan Aneka Usaha (PD PAUS) Pematangsiantar masih terus berlanjut. Kejaksaan Negeri Pematangsiantar belum dapat menetapkan tersangka sampai hasil audit perhitungan potensi kerugian negara diterbitkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal ini disampaikan Kasipidsus Kejari Siantar Ondo MP Purba, saat ditemui BatakToday di kantornya untuk memantau perkembangan penanganan kasus tersebut, Rabu (8/6).

“Kita sudah ekspose kasus dugaan korupsi PD PAUS di BPKP pada Jumat 27 Mei 2016, dan sekarang kita masih menunggu laporan hasil pemeriksaan dari BPKP. Setelah laporan itu keluar baru kita dapat menetapkan tersangkanya. Ini menyangkut potensi kerugian negara, harus ada angka yang menjadi acuan untuk menyatakan berapa sebenarnya potensi kerugian negara yang nantinya akan menjadi materi untuk penuntutan,” terang Ondo.

Ondo MP Purbajuga menerangkan bahwa untuk sementara ini BPKP sudah melihat adanya indikasi terjadinya kerugian negara.

“BPKP akan segera turun ke Pematangsiantar untuk melakukan pemeriksaan mendetail untuk setiap program kerja dari PD PAUS yang dterindikasi melanggar aturan. Dari pemeriksaan yang dilakukan, akan dapat ditetapkan secara pasti potensi kerugian keuangan negara,” jelas Ondo.

Selain itu Ondo juga memaparkan, bahwa aspek keuangan menjadi fokus dalam pemeriksaan yang akan dilakukan BPKP. Badan yang berkompeten untuk melakukan perhitungan potensi kerugian keuangan negara diatur dalam peraturan dan perundang-undangan.

“Penyidik sendiri sudah menemukan indikasi kerugian negara yang timbul. Namun untuk kepastiannya dalam bentuk angka, tentunya kita serahkan perhitungannya kepada badan yang kompeten di bidangnya, dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan,” jelas Ondo.

Ketika BatakToday coba mengejar Ondo tentang angka potensi kerugian keuangan negara yang timbul, dia mengatakan ada yang hitung-hitungannya.

“Sekali lagi, penyidik tidak mau bermain-main dengan angka yang tidak pasti. BPKP tentu tidak diragukan lagi kompetensinya di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan. Kalau yang jelas-jelas, secara kasat mata dapat ditetapkan sebagai suatu pelanggaran, itu sudah dalam catatan penyidik. Tetapi tentunya penyidik tidak mau kecolongan dengan yang namanya angka kerugian negara, kan harus pasti, eksak. Ini menyangkut kepastian dalam menetapkan hasil penyidikan. Sekali jalan, meskipun kelihatan sangat berhati-hati, tapi pasti!” ujar Ondo.

“Salah satu azas hukum itu adalah kepastian, dalam penanganan kasus ini juga harus ada kepastian. Kalau ada yang namanya kerugian, harus pasti berapa kerugiannya. Jadi, sebelum menetapkan tersangka, terutama dalam kasus dugaan korupsi, lebih baik kita tunggu hasil audit perhitungan kerugian negara dari BPKP, sehingga bukti kita betul-betul lengkap untuk menetapkan tersangkanya,” ulang Ondo menegaskan.

Diketahui sebelumnya, penyertaan modal Pemko Siantar Tahap I sebesar Rp.4 milyar, Tahap II sebesar Rp.5 milyar, sehingga total penyertaan modal hingga saat ini sebesar Rp.9 milyar.

Pada bagian penyertaan modal tahap pertama sebesar Rp.4 milyar, penyidik telah menuntaskan dan memiliki perhitungan sendiri. Namun untuk penggunaan dana dari penyertaan modal tahap II sebesar Rp.5 milyar, Ondo mengakui penyidik mengalami kesulitan, karena laporan menyangkut administrasi keuangan dan bukti transaksi yang disita dari PD PAUS ternyata tidak lengkap

Menurut Ondo, dalam ekspose yang dilakukan di BPKP pada 27 Mei yang lalu, beberapa penyimpangan dalam pengelolaan keuangan telah dipaparkan kepada BPKP.

Diantaranya, biaya pelatihan karyawan sebesar sekitar Rp.200 juta dimasukkan ke dalam biaya yang dikeluarkan perusahaan, sementara biaya pelatihan tersebut dikutip dari para karyawan.

Kemudian, biaya pengadaan ATK, diduga angka yang dituliskan dalam laporan keuangan PD PAUS tidak sesuai dengan angka yang diterima pihak penyedia barang..

Dana dari penyertaan modal pemko tahap kedua, sebesar Rp.5 milyar, sempat dijaminkan PD PAUS ke Bank BTN. Ketika Ondo dimintai pendapatnya tentang kejanggalan yang terjadi, dimana uang yang sudah ada dibuat menjadi jaminan untuk memperoleh kredit dari Bank BTN, dia menjawab diplomatis.

“Lama-lama media anda lebih jugul (ngotot) dari penyidik. semua mau anda kejar dari saya. Lama-lama nanti dikira menggiring opini publik, saya harus batasi dulu,” sebutnya tertawa. ( AT)

Foto:

Ex Pasar Melanthon Siregar, salah satu proyek PD PAUS yang gagal dirampungkan, Siantar Selatan, Kamis 17/9/2015 (doc.bataktoday)

News Feed