oleh

Pakpak Bharat Gelar Lelang Jabatan Sekda

Salak, BatakToday –

Sebagai wujud dukungan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang transparan dan akuntabel, Bupati Pakpak Bharat Remigo Yolando Berutu memastikan akan melaksanakan lelang jabatan untuk mengisi jabatan pimpinan instansi maupun unit kerja. Pada tahap awal, lelang jabatan akan digelar dalam waktu dekat untuk posisi Sekretaris Daerah.

“Regulasi melalui Undang-undang nomor 5/2015 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah nomor 18/2014 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 13/2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah sudah mengisyaratkan akan sistem seleksi terbuka dalam pengisian jabatan ini, atau yang kita kenal dengan nama lelang jabatan. Jadi sebenarnya tidak ada lagi alasan untuk tidak melaksanakan karena amanat Undang-undang serta peraturan tersebut,” jelas Bupati Remigo saat ditemui di ruang kerjanya, Kompleks Perkantoran Panorama Indah Sindeka, Salak, baru-baru ini.

Sebagai langkah awal pelaksanaan seleksi terbuka jabatan di lingkungan  Pemkab Pakpak Bharat, Bupati memutuskan untuk menggelar lelang jabatan tinggi pratama, yakni jabatan sekretaris daerah,

Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, Sahat Banurea didampingi Kepala Bagian Humas Setda Kastro Manik, saat ditemui Kamis (13/10/2016) menjelaskan bahwa Pemkab Pakpak Bharat telah melayangkan pengumuman kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Utara tentang pendaftaran Seleksi Pengisian Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.

“Hal ini juga berdasarkan Surat Menteri PAN dan RB nomor B/3116/M.PAN/09/2016  perihal Pengisian Jabatan Tinggi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota”, jelasnya.

Menurut Sahat,  terdapat beberapa kriteria dalam seleksi jabatan sekda, antara lain memiliki pangkat/golongan ruang minimal Pembina Tk.I/IV.b, minimal 2 kali menduduki jabatan eselon IIb, minimal berpendidikan S-1 dengan pengutamaan lulusan S-2,  pernah mengikuti Diklat PIM II, berusia setinggi-tingginya 58 tahun pada 1 Januari 2017, prestasi kerja PNS minimal bernilai baik, dan melaporkan SPT, LHKPN/LHKASN tahun terakhir.

“Semua ini dibuktikan dengan berkas-berkas sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap Sahat.

Syarat lain, papar Sahat, pelamar belum pernah dijatuhi hukuman tingkat sedang dan berat, bebas dari narkoba, sehat jasmani dan rohani, menandatangani pakta integritas, mendapat izin dari atasan langsung, serta memiliki kompetensi manajerial untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

“Bagi pendaftar dilakukan langsung tanpa perantara ke Sekretariat Panitia Seleksi di Kantor BKD dan Diklat dengan membawa kelengkapan berkas, termasuk surat lamaran yang ditandatangani di atas materai Rp 6000.  Pendaftaran berakhir pada tanggal 24 Oktober 2016 dan hasilnya akan diumumkan sehari sesudahnya. Setelah itu akan dilanjutkan dengan tahapan seleksi kompetensi/assesment center, penulisan makalah dan wawancara. Walaupun demikian, jadwal tidak terlalu kaku untuk memberi kesempatan yang lebih luas kepada para pendaftar”, urainya lagi.

Sahat memastikan, dalam pelaksanaan seleksi tidak ada pengutipan biaya apa pun.

“Untuk lebih jelasnya, dapat menghubungi panitia seleksi atau juga pada website resmi Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat di www.pakpakbharatkab.go.id”, ujarnya. (BKK/rel)

News Feed