oleh

Panglima Hukum Tewas di Pilkada Siantar

Sebagian besar orang yang ditemui di kantor KPU Siantar pada Selasa malam (8/12) tidak mampu membedakan antara PTUN dengan PT TUN. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) seolah terdengar cuma beda di ke-tinggi-an-nya saja. Atau, hanya sekedar hubungan bapak-anak saja.

Undang-Undang No.1 tahun 2015 dan Undang-Undang No.8 tahun 2015, keduanya tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, mengatur bahwa pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara Pemilihan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dilakukan setelah seluruh upaya administratif di Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota telah dilàkukan. Ke PT TUN, bukan ke PTUN.

Maka aneh, ketika sengketa antara peserta yang dianulir, Surfenov-Parlin, dengan KPU Siantar sebagai penyelenggara, justru diajukan ke PTUN Medan, bukan PT TUN Medan.

Banyak jalan ke Medan, namun tidak ada jalannya sengketa ini diajukan ke PTUN Medan. Sengketa ini jalannya hanya ke PT TUN Medan, dan bila tidak terima putusannya, jalan terakhirnya ke Mahkamah Agung.

Jalan hukum yang digunakan dalam Pilkada adalah jalan khusus, lex specialis. Undang-Undang yang digunakan untuk penyelesaian sengketa tata usaha negara pada pilkada bukan undang-undang yang mengatur sengketa tata usaha negara secara umum.

Betul, jika sengketa tata usaha negara “biasa” dibawa ke PTUN. Yang menjadi tidak betul, saat sengketa tata usaha negara pilkada yang sifatnya luar biasa, dibawa ke PTUN, sebab undang-undang yang mengatur pilkada bersifat lex specialis, mengharuskan sengketa itu dibawa ke PT TUN Medan.

Meski aneh, tak perlu juga menghabiskan waktu untuk bertanya mengapa penggugat membawa ke pengadil yang tidak berhak, atau mengapa pengadil yang tidak berhak menerima untuk mengadili gugatan yang salah letak.

Pertanyaannya, mengapa undang-undang yang mengatur sengketa pilkada justru diabaikan saat penyelesaian sengketa pilkada itu sendiri?

Putusan PTUN Medan disebut sebagai putusan sela. PTUN Medan bukan “orang dalam” pada arena pilkada, hanya boleh menonton. PTUN Medan sebagai “orang luar” seharusnya tidak menyela, apalagi membuat putusan tentang Pilkada Siantar.

Kita sudah lama berharap agar hukum menjadi panglima di negeri ini. Pilkada sendiri adalah bagian dari prosesi demokrasi untuk mendapatkan penguasa daerah yang dalam mengelola kekuasaan yang dimilikinya, menjadikan hukum sebagai panglima.

Namun hari ini, Undang-Undang Pilkada, hukum yang seharusnya hidup dan menjadi tuntunan dan panglima dalam proses penyelenggaraan pilkada, telah dikubur hidup-hidup oleh pihak yang menginginkannya mati.

Telinga KPU RI sontak sangat sensitif mendengar “sempritan pengadil liar” PTUN Medan, yang seyogianya hanya penonton dalam konteks Pilkada Siantar dan pilkada mana pun.

Lima komisioner KPU Kota Pematang Siantar telah berjuang menjadikan hukum sebagai panglima dalam mengelola seluruh tahapan Pilkada Siantar. Caci maki dan ancaman menjadi menu keseharian mereka selama berbulan-bulan.

Namun tadi malam (8/12), keputusan penundaan Pilkada Siantar oleh KPU RI menjadi antiklimaks perjuangan mereka.

Penonton meniup pluit, KPU RI menunda pertandingan.

Panglima Hukum hari ini tewas di tangan Pilkada Siantar, Undang-Undang Pilkada mati terkubur dan meninggalkan andung-andung(***)

News Feed