Pas Datang LIBAS, Sudah Pulang LABAS…!

Pas Datang LIBAS, Sudah Pulang LABAS…!

424
Ilustrasi (Sumber: Nataboi)

Oleh: Arif JV Girsang*)

Petang tadi, dalam perjalanan memenuhi undangan seorang sahabat yang baru ‘bongkar’ kolam ikan di luar kota Siantar, muncul notifikasi dari media sosial Facebook, seorang teman di dunia maya ‘bernama’ Nataboi me-like salah satu postingan saya hari ini.

Lama tak mendengar nama Nataboi di media sosial, dan lama tak mendapat sesuatu yang baru dari Nataboi, yang selama ini, tanpa syarat dari masing-masing pihak, sejumlah kreasinya menghiasi ruang iklan BatakToday.com.

Ketika kemudian dilanjutkan dengan membuka akun ‘fb’ Nataboi, postingan flyer terbaru, setelah yang terakhir pada 15 April 2017 lalu, yang bunyinya sangat menggelitik, “Kalau pas datang, LIBAS… Kalau sudah pulang, LABAS…”

Teman Nataboi menanyakan arti ‘labas’, dan dibalas dengan menyebut arti kira-kiranya adalah menggambarkan perasaan puas.

Duarrrr…!!! Berarti, isi flyer itu menggambarkan betapa seseorang atau kelompok mendatangi satu pihak atau tempat, mengawali dengan galaknya saat mengekspresikan suatu keberatan atau penolakan atas sikap atau tindakan pihak yang didatangi. Namun, kemudian, oleh suatu respon atau keadaan, atau apa lah…, si ‘galak’ yang mau me-‘libas’ tadi, akhirnya pulang dengan perasaan puas, atau nyaman lah…! He he… Gambaran yang sangat sederhana oleh Nataboi, dan tentu mudah dimengerti di Tanah Batak, dengan kondisinya berapa puluh tahun terakhir.

Adakah hal yang dapat mematahkan isi pernyataan ini, bahwa pertama, telah terjadi penurunan (degradasi) kualitas lingkungan hidup yang signifikan dan meluas di Tanah Batak, termasuk Kawasan Danau Toba, sebagai akibat operasional perusahaan-perusahaan yang mendapat ijin dari pemerintah, yang berakibat buruk terhadap kualitas kehidupan masyarakat adat?

Kedua, ada yang bisa membantah, bahwa telah terjadi perampasan hak-hak masyarakat adat, komunitas adat atau ‘huta’ di Tanah Batak, di Kawasan Danau Toba?

Bahkan, oleh sebagian kelompok atau aktivis kemanusiaan, menyebut bahwa ditengarai telah terjadi kriminalisasi, dan pelanggaran atas Hak Azasi Manusia di Tanah Batak, oleh penguasa dan pengusaha saat itu, ketika masyarakat adat mempertahankan dan memperjuangkan hak-haknya atas tanah/hutan adat, terutama sejak akhir tahun 80-an, bahkan hingga beberapa waktu terakhir ini.

Salah satu bukti yang kasat mata, kasat hukum, Presiden Joko Widodo menyerahkan Surat Keputusan Pengakuan Hutan Adat seluas 5.172 Ha kepada Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pandumaan Sipituhuta, Kabupaten Humbang Hasundutan, pada hari Jumat 30 Desember 2016 lalu, di Istana Negara, Jakarta.

Kemudian diakui haknya, berarti hak itu sebelumnya tidak diakui, sempat terampas atau dirampas oleh pihak tertentu. Sudahlah, panjang kisahnya…! Sementara ini, toh Presiden Jokowi sudah menegaskan, bahwa negara hadir untuk melindungi nilai-nilai asli bangsa serta berpihak kepada masyarakat atau rakyat yang lemah posisi tawarnya, khususnya masyarakat hukum adat. Diberi kesempatan untuk memenuhi pernyataan penegasan itu. Ditunggu dengan sangat, dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, Pak Jokowi…!

Lantas, apakah tidak ada pihak yang selama ini sepantasnya ‘galak’ dengan terampasnya hak-hak masyarakat adat itu? Lantas berikutnya, mengapa begitu lama baru ada pengakuan atas hak-hak masyarakat adat, dalam hal ini di Tanah Batak. Apakah sebelumnya tidak cukup ‘galak’ perjuangan untuk itu? Jawabnya, ada…!!!

Kembali ke belakang, pengakuan atas Hutan Adat seluas 5.172 Ha yang dikembalikan kepada Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pandumaan Sipituhuta, bukan perjuangan pendek dan mudah. Masyarakat Adat Nusantara, yang kemudian ‘bersama-sama’ di Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), dan beberapa komunitas masyarakat adat lainnya, memenangkan perjuangan melalui Mahkamah Konstitusi, dengan terbitnya putusan yang intinya Hutan Adat bukan hutan Negara. Masyarakat Adat eksistensinya lebih dulu dari berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Namun di sisi lain, untuk skala wilayah Tanah Batak dan Kawasan Danau Toba, bukan unsur pemerintah daerah di kawasan yang berjuang untuk hak masyarakat adatnya, melainkan para Pejuang Masyarakat Adat dan aktivis maupun institusi non-pemerintah lainnya, yang bergerak di bidang pendampingan dan advokasi untuk perjuangan perlindungan dan pengembalian hak-hak masyarakat adat.

Perjuangan itu mulai menunjukkan hasil yang cukup berarti di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Ini tentu tidak terlepas dari konsistensi para Pejuang Masyarakat Adat beserta aktivis dan istitusi non-pemerintah lainnya, yang bersama berjuang untuk pengembalian hak-hak Masyarakat Adat.

Baca berita terkait: Presiden Jokowi Serahkan Surat Pengakuan Hutan Adat Pandumaan Sipituhuta Humbahas

Sekali waktu, penulis berbincang dengan mantan Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat periode 2007-2017, Ir Abdon Nababan, yang pada akhir Agustus 2017 lalu dianugerahi penghargaan Ramon Magsaysay Award atau dikenal sebagai hadiah Nobel-nya Asia atas perjuangannya melalui kepemimpinannya di komunitas masyarakat adat, menyebutkan, di tingkat (pemerintah) pusat sebenarnya software hukum untuk pengembalian Hak-Hak Masyarakat Adat sudah cukup memadai. Yang kemudian terpenting yang diperlukan adalah peran serta pemerintahan daerah, untuk proses lahirnya Peraturan Daerah atau payung hukum lainnya, sehubungan dengan pengembalian hak-hak masyarakat adat tersebut.

Menjadi pertanyaan kemudian, mengapa pemerintahan daerah di wilayah Tanah Batak dan Kawasan Danau Toba tidak terlihat melakukan upaya percepatan atas pengembalian hak-hak masyarakat adat di daerahnya masing-masing?

Sebagai catatan, pemerintahan daerah bukan hanya eksekutif, tetapi juga legislatif. Eksekutif dipimpin kepala daerah, yang dalam sistem demokrasi kita dipilih langsung oleh rakyat di daerahnya. Legislatif, yang diberi julukan Wakil Rakyat, juga dipilih oleh rakyat, sebagai wakilnya, termasuk mewakili dalam memperjuangkan dan melindungi haknya.

Pertanyaan kembali ke “Adakah pemerintahan yang normal, yang tidak menginginkan adanya perlindungan dan pengembalian atas hak-hak masyarakatnya, rakyatnya?”

Apakah pemerintahan daerah tidak cukup ‘nafsu’ untuk sedemikian rupa menghadapi pihak-pihak yang sedang menguasai hak-hak masyarakat adatnya, yang oleh sejarah dan ‘keterlambatan’ hukum, pihak itu telah menjadi ‘perampas’ hak-hak masyarakat adatnya?

Pemerintahan daerah memiliki kesempatan luas, yang sah secara hukum dan perundang-undangan, untuk suatu keberpihakan kepada masyarakat adat atas hak-haknya. Sikap, output, dan tindakannya pun sepantasnya ‘galak’ untuk meLIBAS perampas hak-hak masyarakat adat, dengan tugas, tanggungjawab serta wewenang yang diberikan oleh hukum dan perundang-undangan kepada pemerintahan daerah.

Untuk yang satu ini, tanpa bermaksud untuk tidak menantang ‘barisan’ pemerintahan daerah di wilayah Tanah Batak dan Kawasan Danau Toba (perkara pun jadi), sebagian jawabnya hingga hari ini, patut diduga, ada pada isi flyer Nataboi.

Kalau Pas Datang, LIBAS…! Kalau Sudah Pulang, LABAS…! (Yang kemudian dipersilahkan untuk mengartikan sendiri. He he…)

Penulis punya ‘kiriman’ lagu untuk pembaca, lagu milik Tongam Sirait, bersama dengan Vicky Sianipar, “Mekkel Nama Au”, sebagai pelengkap permenungan ‘gara-gara’ flyer Nataboi

Lirik lagu ini, semoga membuat barisan pemerintahan daerah dan para pemangku kepentingan dalam pengembalian dan perlindungan atas Hak-Hak Masyarakat (Adat) di Tanah Batak dan Kawasan Danau Toba, terjaga dan bekerja sekeras-kerasnya untuk hak-hak masyarakatnya…, dan jangan pernah ‘mekkel’ dan merasa LABAS sebelum hak-hak itu kembali…!!!

MEKKEL NAMA AU
Ciptaan: Tongam Sirait

Jumpang ari, jumpang bulan
Jumpang nang taon muse
Ari-ari tapasuda
So adong namoru hape

Nunga lam suda ari arikku
Nunga lam loja mamingkiri
So adong namuba dope

Hape umur nunga lam matua so tarulahan
Hape daging pe nunga lam loja so tarambatan
So adong nahudapot dope

Mekkel nama au, unang holsoan au
Mekkel nama au, unang marsak au
Iee…iee…

Horas…Horas…
Horas…Horas…
Asal ma sai Horas…

*) Penulis adalah redaktur media online BatakToday.com