oleh

Pejuang Lingkungan dan Agraria Meninggal dalam Tahanan di Tengah Pandemi Covid-19

Kotawaringin Timur, BatakToday

Satu lagi berita ketidakadilan terjadi karena konflik agraria yang akhirnya memakan korban jiwa dengan meninggalnya seorang pejuang saat berstatus sebagai tahanan di dalam proses pengadilan.

Pada pukul 00.30 WIB, Minggu (26/4/2020), dikabarkan bahwa salah satu pejuang lingkungan dan agraria desa Penyang Kabupaten Kotim atas nama Hermanus alias Tompel telah meninggal dunia di Rumah Sakit Murjani Sampit.

Almarhum Hermanus adalah bagian dari 3 orang pejuang agraria dan lingkungan  yang dikriminalisasi oleh kepolisian atas laporan yang tidak mendasar oleh pihak perusahaan.  Mereka ditangkap atas tuduhan pencurian buah sawit padahal tanah tersebut sedang dalam proses sengketa dan berada  di luar HGU Perusahaan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP). Proses kriminalisasi sangat jelas dalam kasus ini sejak awal dan sengaja ingin membungkam perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat desa penyang melalui Kelompok Tani Sahai Hapakat untuk memperjuangkan tanah mereka. Demikian disebutkan dalam relis pers Koalisi Keadilan Untuk Pejuang Lingkungan dan Agraria Desa Penyang Kecamatan Telawang Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah yang diterima Redaksi BatakToday pada Minggu malam (26/4/2020).

Disebutkan, sejak awal penangkapan mereka tidak diberikan hak-haknya dan tidak dilakukan secara prosedural, sehingga proses penangkapan diuji di pra – peradilan. Didik dan Hermanus tidak didampingi pengacara saat pemeriksaan dan segera dilimpahkan ke kejaksaan (P-21) meskipun proses Pra Peradilan sedang berjalan. Hal ini jelas sangat tergesa- gesa dan dipaksakan oleh Kepolisian dan Pihak Kejaksaan untuk segera disidangkan bahkan di masa Pandemi Covid-19.

Sejak awal, Hermanus memang memiliki penyakit dan sejak persidangan pertama yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Sampit sudah mengalami sakit dan harus menggunakan kursi roda saat mengikuti persidangan bersama dengan mulai terjadinya  wabah COVID – 19 di Kalimantan Tengah. 

Untuk memenuhi rasa keadilan, Koalisi Keadilan untuk Pejuang Lingkungan dan Agraria Desa Penyang melalui Penasehat Hukum ketiga pejuang lingkungan telah minta untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan khusus almarhum Hermanus  di Rumah Sakit Dr. Murjani Sampit, dan hanya direkomendasikan berobat jalan, dan tetap ditahan di Polres Kotawaringin Timur. Namun karena kondisi yang tidak memungkinkan untuk kondisi kesehatan, pihak penasehat hukum telah melakukan permohonan penangguhan penahanan yang diajukan kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut. Dengan alasan Wabah COVID-19, kondisi kesehatan dan ruang tahanan Polres Kotawaringin Timur yang sudah diluar kapasitas yang akan mempengaruhi kesehatan. 

Terakhir, pada sidang ketiga, tim Penasehat Hukum juga menyampaikan permohonan secara langsung saat persidangan kepada Majelis Hakim agar penangguhan penahanan dikabulkan dengan alasan salah satu terdakwa atas nama Hermanus alias Tompel yang mengalami sakit dan harus melakukan pengobatan di kampung. Namun Majelis Hakim menyampaikan bahwa hal tersebut masih dalam pertimbangan. Lambatnya prosedural ini mendorong tidak tertanganinya  kesehatan almarhum, hingga meninggal di Rumah Sakit.

Bahkan rasa kemanusiaan menjadi hilang ketika kondisi Hermanus yang tidak sehat masih dipaksakan untuk mengikuti pengadilan yang akan dijadwalkan Senin 27 April 2020, padahal penyakitnya sudah semakin memburuk dan ditandai dengan batuk dan pilek yang semakin parah namun  tanpa penanganan kesehatan yang lebih maksimal dari pihak kepolisian dan kejaksaan yang menahan  almarhum.

Atas dasar kejadian di atas, Koalisi Keadilan untuk Pejuang Lingkungan dan Agraria Desa Penyang menuntut pertanggungjawaban pihak-pihak terkait.

“Demi rasa keadilan dan kemanusian kami yang tergabung dalam Koalisi Keadilan Untuk Pejuang Lingkungan dan Agraria Desa Penyang yang selama ini berjuang bersama  Masyarakat Desa Penyang untuk memperjuangkan hak- hak mereka yang dirampas oleh perusahaan PT. Hamparan Mas Bangun Persada (HMPBP) dan Kriminalisasi oleh Kepolisian, kami menyatakan sikap, yaitu menuntut  pertanggungjawaban semua pihak yang lalai dan abai dalam penanganan kesehatan Almarhum Hermanus selama menjadi tahanan yang mengakibatkan almarhum meninggal,” demikian butir pernyataan sikap yang pertama.

Koalisi ini juga meminta kepada Pihak Kepolisian dan Kejaksaan memberikan keterangan yang transparan dan terbuka terkait dengan kronologis termasuk penyebab pasti kematian Almarhum Hermanus dengan bukti medis yang bisa di percaya.

Pada butir berikutnya, Koalisi mendesak dihentikannya proses pengadilan pada para pejuang.

“Segera hentikan proses pengadilan yang sejak awal telah terindikasi kuat sebagai skenario untuk membungkam perjuangan masyarakat Penyang Kelompok Tani Sahai Hapakat untuk  memperoleh hak – hak atas tanah mereka yang dirampas oleh Perusahaan PT. Hamparan Masawit Bangun Persada (HMBP) dan didukung oleh aparat Kepolisian.”

Dan Koalisi meminta pembebasan atau setidaknya penangguhan penahanan atas kedua pejuang yang saat ini ditahan di rumah tahanan kepolisian, karena tidak menjamin kesehatan para tahanan di situasi pandemi COVID -19 yang bisa saja terjadi pada kelompok rentan termasuk  kedua Pejuang Agraria dimaksud, yaitu James Watt dan Didik yang masih ditahan di Polres Kotim.

Demikian pernyataan sikap, demi keadilan dan kemanusiaan, yang dibuat Koalisi Keadilan Untuk Pejuang Lingkungan dan Agraria Desa Penyang yang terdiri dari lembaga-lembaga berikut ini: Save Our Borneo, WALHI Kalimantan Tengah, JPIC Kalimantan, Pengurus Wilayah AMAN Kalimantan Tengah, LBH Palangka Raya, LBH Genta Keadilan, Progress Kalimantan Tengah, eLSPA, Solidaritas Perempuan Mamut Menteng, Lembaga Studi Dayak, Retina Institute, Serikat Perempuan Indonesia (Seruni) Cabang Palangka Raya, Serikat Pekerja Sawit Indonesia / SEPASI, JARI Kalimantan Tengah, Individu, Lembaga Dayak Panarung, Dewan Perwakilan Mahasiswa – Universitas Palangka Raya, Comodo Mapala – Universitas Palangka Raya, Mapala Adiwiyata – Universitas Palangka Raya, Mapala Anak Tingang – Universitas Palangka Raya, DPC GMNI Cabang Palangka Raya, Pimpinan Cabang Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia Kotawaringin Timur (PC KMHDI KOTIM), FAMM Indonesia, Eknas WALHI, Elsam, Greenpeace Indonesia, Sawit Watch, Kontras, Institute for National and Democracy Studies (INDIES), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Aliansi Reforma Agraria (AGRA), Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), PEMBARU Indonesia, dan WALHI Sulawesi Selatan. (rel/ajvg)

News Feed