oleh

Pemda Diminta Tertibkan Bangunan di Bantaran Sungai

Jakarta, BatakToday –

Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), hampir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia terdapat bangunan dan kawasan permukiman di bantaran sungai. Kawasan ini kerap menjadi daerah langganan banjir karena lokasi bangunan dan permukiman berada di dalam badan sungai atau daerah sempadan sungai.

Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR, Imam Santoso dalam acara Diskusi Jumatan dengan tema “Langkah-langkah Kementerian PUPR dalam Antisipasi Bencana Banjir di Indonesia” di Gedung Kementerian PUPR, Jumat (4/11/2016) menegaskan bahwa Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, akan menyurati seluruh Gubernur agar menertibkan seluruh bangunan dan permukiman yang ada di sempadan atau bantaran sungai.

“Minggu ini akan disurati agar ditertibkan, karena bagaimanapun juga pemda yang memberikan izin padahal daerah tersebut adalah daerah rawan banjir,” ujarnya.

Menurutnya, kalau di bantaran sungai terjadi banjir, masyarakat akan menyalahkan sungainya, padahal masyarakatnya yang tinggal di sempadan sungai.

Senada, Direktur Bina Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA Kementerian PUPR, Lolly Martina Martief menambahkan bahwa hampir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia terdapat permukiman di bantaran sungai yang harus ditangani.

Bangunan Studio Hotel dan Restoran City Jalan Parapat, Kelurahan Tong Marimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Pematansiantar, yang melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS) namun mendapat izin membangun dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematangsiantar, adalah salah satu contoh pelanggaran pemberian izin oleh pemerintah daerah sebagaimana ditemukan Kementerian PUPR. Gambar diambil Rabu (13/4/2016) (dok bataktoday)
Bangunan Studio Hotel dan Restoran City Jalan Parapat, Kelurahan Tong Marimbun, Kecamatan Siantar Marimbun, Pematansiantar, yang melanggar Garis Sempadan Sungai (GSS) namun mendapat izin membangun dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pematangsiantar, adalah salah satu contoh pelanggaran pemberian izin oleh pemerintah daerah sebagaimana ditemukan Kementerian PUPR. Gambar diambil Rabu (13/4/2016) (dok bataktoday)

“Untuk itu salah satu upaya kita nanti akan melakukan edukasi dan mengundang semua dinas perizinan daerah untuk kita berikan semacam pengetahuan tentang bagaimana tata tertib pemanfaatan bantaran sungai dan nanti kita akan bekerjasama dengan UGM (Universitas Gadjah Mada) di Yogyakarta,” tuturnya.

Ia menyampaikan bahwa edukasi tersebut juga dilakukan agar dinas perizinan di daerah menghentikan pemberian izin pembangunan di bantaran sungai. (Marc/tr)

News Feed