oleh

Pemko Siantar Tidak Berlaku Adil dalam Penegakan Peraturan

Pematangsiantar, Bataktoday

Menanggapi pembongkaran bangunan liar dan bangunan melanggar peraturan di Kota Pematangsiantar, Direktur Eksekutif Institute for Regional Development (InReD) Lambok Sitanggang, menilai strategi ‘pembersihan’ yang dilakukan menunjukkan ketidaktegasan pemko Siantar. Dia mengkritisi ketidak-konsistenan pemko dalam menegakkan peraturan.

“Coba diingat, ketika pemko membongkar bangunan liar di bahu jalan dan trotoar Jalan Kartini pada Januari, awal tahun ini. Sekarang sudah jadi tempat berjualan lagi. Kemudian trotoar jalan itu juga masih tidak dapat difungsikan sebagaimana layaknya. Di jalur trotoar yang disamping desainnya tidak layak disebut trotoar, karena tidak dapat dilalui secara normal, juga masih ada utilitas lain, seperti tiang listrik, panel PLN, dan orang yang sehari-hari.tetap berjualan di sana,” papar Lambok, saat dihubungi BatakToday, Kamis (22/9) malam.

Dia menyebutkan, seharusnya pemko berlaku adil. Jangan hanya kios pedagang kecil yang ditertibkan, tetapi perusahaan lain seperti PLN, Telkom, dan perusahaan periklanan juga harus ditertibkan. Selain itu, bangunan yang didirikan tanpa IMB, atau melanggar IMB, juga harus ditindak.

Bangunan SOHO yang didirikan PD PAUS tanpa IMB (bataktoday/ajvg)
Bangunan SOHO yang didirikan PD PAUS tanpa IMB (bataktoday/ajvg)

“Kalau hanya kios pedagang kecil yang ditertibkan, itu bukan sikap pemerintah yang baik. Pemerintah harus berlaku adil, perusahaan besar termasuk BUMN juga harus ditindak. Apalagi kalau penegakan itu didasarkan terbit tidaknya IMB,atau kepatuhan terhadap isi IMB, pemko Siantar jelas-jelas tidak berpegang pada prinsip keadilan. Banyak yang harus mereka (pemko Siantar,-red.) tindak. Contohnya, bangunan SOHO yang didirikan pihak PD PAUS di Jalan Melanthon, itu tidak ada IMB. Rumah Potong Hewan yang baru di Jalan Manunggal, termasuk melanggar peraturan, dibangun tanpa IMB. Kantor Pengadilan Negeri yang sedang dibangun juga, itu saya dengar IMB-nya belum terbit saat pembangunannya dimulai. Studio Hotel di Jalan Parapat, IMB ada, tetapi pembangunannya melanggar isi IMB-nya sendiri,” sebut Lambok satu persatu.

Akhirnya Lambok menyebutkan pemko Siantar terkesan hanya berani menindak orang-orang kecil, tidak berani berhadapan dengan orang atau perusahaan besar.

“Sebenarnya banyak lagi bangunan yang melanggar, tapi pemko Siantar saya katakan beraninya hanya kepada orang-orang kecil. Cobalah tunjukkan bahwa pemerintah itu bekerja atas amanat Undang-Undang. Yang namanya hukum, ya harus adil lah! Pemko Siantar dalam hal penegakan peraturan menimbulkan preseden buruk saat mereka tidak berlaku adil,” demikian Lambok mengkritisi. (ajvg)

News Feed