oleh

Penegakan Hukum Belum Memberikan Efek Jera bagi Para Koruptor

Jakarta, BatakToday –

Fakta banyaknya pejabat yang dipenjara karena korupsi tidak menciutkan niat para pejabat publik untuk melakukan tindak pidana korupsi. Rendahnya integritas penegak hukum dan inefisiensi birokrasi ditengarai menjadi penyebab korupsi sulit diberantas.

“Ini artinya penegakan hukum selama ini ternyata belum sepenuhnya memberikan efek jera bagi para koruptor,” ujar Presiden Joko Widodo ketika memberikan sambutan pada pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi (KNPK) Tahun 2016, di Balai Kartini Jakarta, Kamis (1/12/2016) pagi.

Oleh sebab itu, Presiden Jokowi setuju dengan usulan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo, yakni upaya peningkatan integritas penegak hukum, dan perbaikan sistem birokrasi  yang semakin efisien.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali menegaskan tekadnya untuk terus serius memberantas korupsi.

“Saya ingin menegaskan kembali komitmen saya dan seluruh jajaran pemerintah untuk terus dan serius memberantas korupsi. Walaupun saat ini dari Indeks Persepsi Korupsi, Indonesia masih berada di urutan ke-88, tapi adalah fakta bahwa pemberantasan korupsi di negara kita tidak akan pernah berhenti,” tegas Presiden.

Presiden Jokowi mengungkapkan, hingga hari ini sudah 122 anggota DPR/DPRD, 25 menteri/kepala lembaga pemerintah, 4 duta besar, 7 komisioner, 17 gubernur, 51 bupati/wali kota, 130 pejabat eselon I–III, serta 14 hakim yang dipenjara karena korupsi.

“Jangan diberikan tepuk tangan untuk ini. Menurut saya, semakin sedikit yang dipenjara, artinya kita semakin berhasil mencegah dan memberantas korupsi,” tukas Presiden Jokowi saat hadirin bertepuk tangan menanggapi rincian jumlah pejabat yang dipenjara yang disampaikannya.

Terkait dengan jumlah banyaknya pejabat yang dipenjara karena korupsi itu, Presiden mengaku, dirinya merasa tertekan saat anggota kongres Amerika Serikat menanyakan kepadanya tentang bagaimana pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Saya jawab saat itu seperti tadi, ada sekian orang menteri, ada sekian gubernur, ada sekian bupati/wali kota, ada sekian anggota DPR/DPRD yang sudah dipenjara. Tapi sekali lagi, ini bukan prestasi. Prestasinya adalah kalau pelayanan publik kita baik. Prestasinya adalah kalau sistem pemerintahan kita semuanya berjalan efektif,” ungkap Presiden.

Pembukaan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 tersebut juga dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menkominfo Rudiantara, Mendikbud Muhadjir Efendi, Jaksa Agung Prasetyo SH, Kapolri Jenderal M. Tito Karnavian, Jaksa Agung M. Prasetyo, dan jajaran pimpinan KPK. (Phil/DND/ES)

News Feed