oleh

Penerapan PP No.18/2016: “Saatnya Menghalau Sapi dari Jalur Cepat”

Redaksi

Dalam Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Selasa (2/11/2016), Presiden Joko Widodo mendesak kementerian dan lembaga untuk segera melaksanakan pra lelang dan persiapan lainnya pada tahun berjalan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan APBN 2017 telah mulai dilaksanakan sejak awal Januari 2017.

Menurut Presiden, di tahun 2016, baru Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Pertanian yang sudah melaksanakan kegiatan pada bulan Januari.

Penyerapan anggaran belanja pemerintah pusat melalui kementerian dan lembaga, Semester I Tahun Anggaran 2016, masih tergolong rendah, di kisaran 34,2 persen dari APBN-P tahun 2016 atau sebesar Rp282,82 triliun.

Untuk Pemprov Sumatera Utara, Bank Indonesia Wilayah Sumut mencatat realisasi anggaran belanja pada semester I/2016 39,8%, yaitu sebesar Rp3,95 triliun.

Kabupaten/kota di Sumut, dengan realisasi belanja terbesar hingga Semester I 2016, yakni Batubara mencapai 45,9% dari pagu, diikuti Langkat 43,5%, Binjai Rp42,5%, Gunung Sitoli 41,3%. Kota Pematangsiantar, melewati Semester I (akhir Juli 2016) penyerapan anggarannya baru sekitar 34 %, dengan jumlah sekitar Rp 357 miliar.

Di tingkat pemerintah pusat sudah ada aba-aba melalui ‘peringatan’ oleh Presiden. Aba-aba ini seharusnya juga menjadi perhatian untuk pemerintah daerah, provinsi dan kabupaten/kota. Apalagi melihat realisasi dari pelaksanaan program-program daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2016 hingga semester tahun ini secara umum tidak jauh berbeda dengan pencapaian kementerian dan lembaga di pusat.

Menjadi tanda tanya besar mengapa tahun demi tahun hal yang hampir sama selalu berulang. Masih berbicara di satu indikator, yaitu penyerapan anggaran belanja, belum sampai kepada kualitas dari penyerapan atau kualitas realisasi anggaran itu sendiri.

Bagi masyarakat luas, adalah suatu keanehan besar, membelanjakan uang negara/daerah saja ‘orang’orang’ pemerintah, pusat maupun daerah, tidak becus. Sekali lagi membelanjakan yang berarti menghabiskan.

Di saat Presiden Jokowi menunjukkan hasrat dan sikap penuh semangat dan keberanian untuk membawa negeri ini berlari kencang dan berakselarasi, mengejar ketertinggalan, melalui kebijakan-kebijakan dan terobosan, di sisi lain ‘mayoritas’ jajaran pemerintahan, dari pusat hingga daerah, masih dengan langgam lamban.

Menilik daerah ini, Sumatera Utara dan kabupaten/kota di dalamnya, tidak bisa tidak, masyarakat meragukan kemampuan orang-orang yang ada di setiap tingkatan pemerintahan. Keraguan ‘lama’ ini menyangkut motivasi, kapabilitas, integritas, dan sistem yang kemudian mereka bangun dan operasikan.

Orang-orang yang bagaimana yang duduk sebagai pemimpin di daerah? Manusia-manusia seperti apakah yang yang ditempatkan kepala daerah untuk memimpin SKPD-nya? Termasuk juga jadinya, wakil rakyat seperti apa yang menjadi perpanjangan tangan rakyat di DPRD, yang melegislasi, yang ikut ‘terlibat’ dalam perancangan APBD, dan mengawasinya, yang sekaligus juga disebut sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah?

Tentang keberadaan mereka yang duduk di DPRD tentu akan mendapat evaluasi dari rakyat pada Pemilu Legislatif 2019 nanti. Tetapi ‘khusus’ untuk Aparatur Sipil Negara di daerah, seharusnya sudah diuji dan dievaluasi sebelum tahun 2016 berakhir.

Peraturan Pemerintah (PP) No.18/2016 tentang Perangkat Daerah yang merupakan turunan UU No 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana semua daerah provinsi/kabupaten/kota harus segera menindaklanjutinya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). Paling lambat akhir Desember 2016, semua pejabat struktural sudah harus mengacu kepada jabatan struktur yang baru, dimana salah satu ‘target’ peraturan dan pengaturan ini adalah menempatkan aparatur pada tempat yang seharusnya, termasuk harus sesuai dengan potensi dan kualifikasinya.

Akhir Desember 2016 sudah dekat, Peraturan Pemerintah (PP) No.18/2016 tentang Perangkat Daerah sudah harus tuntas dijalankan melalui peyusunan jabatan struktural yang sekaligus jabatan strategis untuk menyiapkan pembangunan di daerah, mulai dari perencanaan dan eksekusinya. Ini adalah bagian dari Reformasi Birokrasi yang merupakan keniscayaan untuk peningkatan pembangunan.

Sebelumnya, jalur telah dibuka Presiden Joko Widodo, seluas-luasnya, termasuk “restu’ untuk diskresi oleh para pejabat sejauh bermanfaat secara luas dan akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Para pejabat secara psikologis sudah dibekali untuk dapat berbuat lebih leluasa, sekali lagi sejauh dapat dipertanggungjawabkan. Ini setara dengan membuka jalur cepat untuk bisa berakselarasi, berlari lebih kencang untuk membangun daerah.

Untuk pemimpin di daerah, dan perangkatnya, harus memanfaatkan kesempatan ini untuk berjasa besar memajukan daerah masing-masing, yang berarti memajukan negeri ini. Untuk yang tidak mau dan hanya bisa terseok-seok, sebaiknya menyingkir dari jalur cepat yang sudah dibuka.

Maka saatnya juga menghalau ASN yang tidak punya integritas, kompetensi dan tidak memiliki motivasi positip untuk menduduki jabatan struktural dalam pemerintahan daerah.

Ketika kita memasuki jalur cepat, akan terhalang dan tertunda jika sapi masih berlalu-lalang di jalur itu. Saatnya menghalau sapi, keluar dari jalur cepat…!!! (***)

News Feed