oleh

Penerimaan Pajak Kota Medan Diperkirakan Tidak Mencapai Target

Medan, BatakToday

Realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Reklame Kota Medan tahun anggaran 2015 diperkirakan tidak mencapai target yang ditetapkan dalam APBD. Sektor properti yang sedang lesu menjadi penyebab utama rendahnya capaian penerimaan BPHTB. Sementara peningkatan penerimaan Pajak Reklame masih terhambat carut-marut reklame tanpa ijin, yang saat ini sedang ditertibkan.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Pendapatan (Dispenda) Kota Medan, M Husni, Selasa (17/11).

“BPHTB itu sangat tergantung kepada mekanisme pasar, sebab kebijakan yang belum berpihak kepada bisnis properti, dimana pembangunan selesai baru dibiayai. Pengembang kesulitan dalam pembiayaan,” ujarnya.

Menurut Husni, kondisi ekonomi saat ini berdampak pada daya beli masyarakat, sehingga transaksi jual beli property juga menurun signifikan. Tentu saja hal itu sangat mempengaruhi penerimaan BPHTB.

“Mungkin akan banyak pada posisi tunggu sampai kondisi ekonomi lebih stabil lagi,” katanya.

Masih banyaknya objek pajak reklame yang bertebaran di lapangan namun tidak tercatat dalam daftar tagihan pajak, menurut Husni menjadi penyebab rendahnya capaian penerimaan Pajak Reklame. Untuk penertibannya, terang Husni, Pemko Medan telah membentuk tim terpadu yang akan menseleksi papan reklame yang tak memiliki izin dan menertibkannya, termasuk reklame yang berdiri bukan pada tempatnya.

“Penertiban sedang dilakukan, mengingat kondisi yang ada masih banyak yang bertentangan dengan perda yang berlaku,” ujarnya.

Husni mengatakan, untuk tahun 2015 pihaknya menargetkan penerimaan dari BPHTB dan pajak reklame sebesar Rp 325 miliar, yang hingga awal November masih terealisasi sekitar 45 persen.

“Kita tetap optimis, walau tidak 100 persen, kita harapkan akan optimal,” harapnya.

Sementara pajak reklame melekat (pamflet merek, pamflet pertokoandan perkantoran, red)  yang langsung ditangani Dinas Pendapatan Kota Medan dengan target Rp 12 miliar, hingga awal November telah terealisasi Rp 8 miliar.

Secara keseluruhan, lanjut Husni, dari tujuh sektor pajak daerah yang dikelola Pemko Medan, telah tercapai 72 persen dari target Rp 1,2 triliun.

“Kita optimis, di akhir tahun anggaran akan mencapai 85-90 persen. Itu harapan kita, karena tanpa penerimaan pajak daerah yang maksimal, akan sulit untuk melakukan pembangunan di tahun berikutnya,” ujarnya.

Itu sebabnya, pihaknya terus melakukan upaya peningkatan penerimaan pajak dengan mengoptimalkan sektor pajak yang ada. Salah satu program yang dilakukan Dinas Pendapatan, yakni mengawasi pajak parkir di tempat usaha seperti mal, dan tempat lainnya yang dikenakan pajak parkir.

“Dari penongkrongan yang kita lakukan, dari tahun lalu sudah ada peningkatan penerimaan dari sektor pajak parkir. Setidaknya, apa yang disetorkan relatif mendekati kondisi di lapangan. Pengusaha tak mutlak lagi melakukan manipulasi laporan setoran pajaknya,” ujarnya.

Pemko Medan juga akan melakukan PBB Fair pada 27-29 November. diperuntukkan bagi warga yang menunggak pembayaran PBB. Denda akibat tunggakan pajak akan dihapuskan jika membayar PBB pada saat bazar dilaksanakan.

“Artinya, masyarakat cukup membayar PBB sesuai dengan nilai pokok yang tertera dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Melalui pemutihan denda yang kita berikan ini, masyarakat tentunya semakin tertarik untuk membayar PBB. Semoga target PBB tahun 2015 yang diberikan kepada kita sebesar Rp 376.000.000.000, dapat terpenuhi  di PBB Fair selama 3 hari ini. Jika acara-acara seperti ini dapat memaksimalkan upaya peningkatan pembayaran PBB, kita rencanakan PBB Fair akan digelar setiap tahunnya,” kata Husni.

Ketua Komisi C DPRD Kota Medan, Anton Panggabean mengapresiasi upaya yang dilakukan Dispenda Medan. Hanya saja, politisi Partai Demokrat ini mengharapkan pemerintah daerah terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

“Juga kita harapkan, agar ke depan penggalian potensi pajak lebih sungguh-sungguh, karena menurut hemat kita masih banyak potensi yang tidak masuk ke kas daerah,” ujarnya.

Dengan demikian, sambung Anton, pemerintah tidak hanya menagih pajak, melainkan warga juga semakin paham makna pajak yang disetorkan kepada pemerintah.

“Masyarakat juga ingin tahu, angka-angka yang disebutkan benar-benar nyata masuk ke kas daerah,” ujarnya. (AFR)

Foto  : Kepala Dinas Pendapatan Kota Medan, M Husni. 

News Feed