oleh

Penipuan Berdalih Pengurusan Kelulusan CPNS Kembali Terulang di Tobasa

Tobasa, BatakToday

Penipuan berdalih pengurusan kelulusan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kembali terjadi di Kabupaten Toba Samosir (Tobasa). Kali ini, baik oknum penipu maupun korban adalah sesama kaum perempuan dan juga sesama pendidik (guru). Korban, Sri Darmayanti Barimbing yang bekerja sebagai guru honorer di SMA Parmaksian ternyata tidak lulus seleksi, sementara uang pengurusan sebesar Rp 190 juta hingga berita ini diturunkan belum juga dikembalikan oleh RS, oknum penerima uang pengurusan seleksi CPNS yang bekerja sebagai guru PNS di SMP Negeri 1 Porsea.

Menurut penuturan korban, Sri Darmayanti Barimbing didampingi mertuanya boru Simangunsong, di rumahnya beberapa waktu yang lalu, kejadian bermula  saat korban bertemu dengan RS, dan RS menawarkan pengurusan kelulusan Darmayanti pada seleksi peneriman CPNS yang akan diadakan oleh Pemkab Tobasa pada bulan Desember 2014. Pada saat itu Damayanti menolak tawaran RS dengan alasan tidak punya uang.

Namun upaya RS tidak berhenti sampai disitu. Ia selanjutnya menjumpai mertua korban yang sudah tua dan sudah lama menjanda ke rumahnya di Desa Patane 2 Dusun Lumban Butarbutar Kecamatan Porsea sekitar bulan September 2014. RS beberapa kali membujuk mertua korban dengan jaminan menantunya bisa lulus bila pihak keluarga mau memberikan uang sejumlah Rp 190 juta.

Dengan menyebutkan nama Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tobasa, Lalo Simanjuntak, sebagai orang yang mengurus pelulusan, janji pengaturan penempatan setelah lulus CPNS, serta pengembalian seluruh uang secara utuh jika ternyata tidak lulus, RS berhasil meyakinkan Darmayanti dan mertuanya.

Darmayanti menceritakan, untuk memenuhi permintaan uang tanda jadi dari RS sebesar Rp 40 juta, ia dan mertuanya meminjam kepada sanak saudara. Selanjutnya untuk memenuhi uang yang diperlukan, ia mengajukan pinjaman ke Bank BRI Cabang Balige dengan agunan lahan sawah milik mertuanya. Tragisnya, ujar korban, RS juga berperan dalam membantu pencairan kredit.

“Selama proses pengajuan pinjaman ke BRI di Balige, kami selalu diantar jemput oleh mobil suami RS bermarga Tampubolon. Saat pencairan pinjaman pada bulan Oktober 2014, suami RS yang membawa kami dari Balige ke rumah RS di Jalan Simpang  Siguragura Porsea, dan sisa uang sebesar Rp 150 juta itu kami serahkan langsung ke tangan RS.  Bahkan kami makan bersama dirumahnya dengan  di awali  doa makan,“ tutur korban.

Korban selanjutnya mengaku terkejut, karena segera setelah ujian penerimaan CPNS  pada bulan Desember 2014, ia bersama peserta lainnya langsung bisa melihat hasil seleksi, dan ternyata dirinya tidak lulus.

“Dengan hati kesal dan marah,saya langsung menjumpai RS ke rumahnya di Simpang Siguragura,” ujar korban. Namun waktu itu RS menjawab dengan tenang, “Hasil ujianmu sedang di perbaiki, sabarlah dulu,“ ujar Damayanti menirukan ucapan RS.

Beberapa hari berselang, lanjut korban, ia kembali mendatangi RS ke rumahnya dan bertanya tentang urusan CPNS tersebut. Namun RS justru meminta tambahan uang sebesar Rp 90 juta dengan alasan jawaban korban banyak yang diperbaiki. Korban menolak permintaan tersebut, dan meminta RS untuk segera mengembalikan uang Rp 190 juta yang diterimanya sesuai kesepakatan jika ternyata tidak lulus.

Darmayanti menuturkan, RS berjanji mengembalikan uang yang diterimanya pada bulan Pebruari 2015, namun tidak ditepati. Selanjutnya, beberapakali RS berjanji akan mengembalikan uang dimaksud, namun juga tidak ditepati.

Akhirnya, kata Darmayanti, mertua dan suaminya didampingi beberapa pengetua Dusun Lumban Butarbutar serta personil kepolisian, mendatangi RS ke rumahnya pada tanggal 1 Juni 2015 yang lalu.

Pada pertemuan itu, RS berjanji membayar uang sebesar Rp 190 juta pada tanggal 31 Oktober 2015, dengan membuat surat pernyataan di hadapan aparat kepolisian, Kepala Desa Patane 1 Togar Sirait, Kepala Desa Patane 2 Sahrel Sitorus, serta pengetua kedua desa.

“Kepala Desa Patane 1 Togar Sirait dan Kepala Desa Patane 2 Sahrel Sitorus ikut membubuhkan tanda tangan dan mengetahui isi perjanjian itu, dan dilengkapi dengan dua orang saksi dari masing masing pihak,” ujar Darmayanti.

Namun menurut korban, hingga bulan Oktober berakhir, RS tak kunjung mengembalikan uangnya.

Pasca penjelasan korban, beberapa kali BatakToday berupaya mendatangi RS di rumahnya, namun yang bersangkutan tidak pernah berada di tempat. Demikian halnya di SMP Negeri 1 Porsea, tempat RS bekerja sebagai guru. Kepala SMP Negeri 1 Porsea, S Siahaan mengatakan, RS sudah dua minggu tidak masuk karena sakit, dibuktikan dengan surat keterangan dokter.

Siahaan mengaku telah mendengar masalah antara RS dengan Sri Darmayanti Barimbing, dan telah menyarankan agar korban menempuh penyelesaian secara kekeluargaan.

Ketika ditemui beberapa wartawan, Kepala Dinas Pendidikan Tobasa, Lalo Simanjuntak, menyangkal tuduhan telah menerima uang pengurusan kelulusan CPNS korban Sri Darmayanti Barimbing.

“Seratus persen saya tidak menerima uang tersebut, dan saya tidak kenal dengan oknum RS,” tegas Lalo Simanjuntak.

Lalo Simanjuntak mengaku, melalui telepon telah meminta Kepala sekolah SMPN 1 Porsea untuk menghadirkan RS ke Kantor Dinas Pendidikan, namun permintaannya tidak pernah terlaksana. Namun Lalo juga mengaku belum pernah memanggil RS melalui surat kedinasan secara resmi.

Pihak korban telah mengadukan kasus ini ke Polres Tobasa dengan laporan polisi nomor LP/174/XI/2015/SU/TBS, Senin (2/11). Namun sejauh pengamatan korban, RS belum juga dipanggil oleh pihak Polres Tobasa untuk dilakukan pemeriksaan. (JS)

 Keterangan Foto:

Korban kasus penipuan kelulusan CPNS, Sri Darmayanti Barimbing, didampingi mertuanya boru Simangunsong ketika dikonfirmasi di rumahnya di Dusun Butabutar Desa Patane 2 Kecamatan Porsea, beberapa waktu yang lalu.

News Feed